Kepemimpinan Agung-Markarius Dipercaya Bisa Atasi Masalah Kota Pekanbaru

PEKANBARU – Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho-Markarius Anwar, mendapatkan kepercayaan tinggi dari warga.

"Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Agung Nugroho-Markarius Anwar dipercaya bisa atasi masalah Kota."

“Mayoritas responden menaruh harapan besar pada Agung dan Markarius untuk menyelesaikan persoalan klasik Kota Pekanbaru, terutama banjir, jalan rusak, dan persoalan sampah,” kata Ketua DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Larshen Yunus, dalam penilaiannya akhir-akhir ini.

"Berdasarkan hasil amatan kami banyak masyarakat menyatakan yakin pasangan ini mampu menyelesaikan berbagai persoalan ibu kota Provinsi Riau," kata dia.

Ketua Umum (Ketum) Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) ini terlebih dahulu sampaikan selamat atas Pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Pada tahun ini, setidaknya ada 961 Kepala Daerah yang dilantik, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota," katanya.

Larshen berharap dipilih keterpilihan dan kemenangan ada beban dan tanggung jawab yang sangat besar. Sebagai bagian dari semangat berbagai spirit dan pemikiran selaku warga bangsa

Tetapi Larshen juga menggambarkan ada lima hal penting yang harus diperhatikan kepala daerah.

Pertama, para kepala daerah bersama keluarga, kerabat, dan lingkaran pendukungnya penting menghayati dan memaknai mandat politik itu sebagai amanat dan kepercayaan yang tinggi untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan hidup rakyat. 

“Mandat tersebut sepenuhnya demi dan untuk rakyat serta tidak untuk kepentingan diri, dinasti, dan kroni. Sebagaimana asa nilai demokrasi, maka perlakukan warga yang memilih maupun tidak memilih seluruhnya secara adil tanpa diskriminasi, sebagai wujud kepemimpinan kepala daerah untuk semua,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat Jakarta ini.

Kedua, sebutnya, semangat otonomi daerah yang diberikan konstitusi hendaknya dipahami dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memajukan kehidupan daerah di berbagai bidang sejalan perwujudan cita-cita nasional. 

Larshen berharap otonomi daerah mesti berada dalam spirit Persatuan Indonesia dan berdiri tegak di atas koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu dia juga berpesan supaya menghindari penumbuhan ego kedaerahan  yang dapat meluruhkan jiwa Bhineka Tunggal Ika. 

“Seluruh kepala daerah terpilih alangkah baiknya membangun jalinan erat keindonesiaan untuk satu Indonesia milik semua,” sambungnya.

Ketiga, daerah dengan seluruh kandungan kekayaan di dalamnya betul-betul dipergunakan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945, yakni Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam menjalin kerja sama dan membuka peluang investasi dengan pihak manapun baik domestik maupun asing hendaknya berada dalam koridor konstitusi tersebut.

Jauhi kebijakan dan kerjasama yang merugikan kepentingan daerah dan rakyat serta masa depan Indonesia.

"Utamakan kesejahteraan warga dan kondisi lingkungan setempat. Kemiskinan, kesenjangan sosial, gizi buruk, stunting, dan berbagai masalah yang dihadapi warga masyarakat penting menjadi perhatian utama," tegasnya.

Keempat, para kepala daerah harus selesai dengan dirinya dan bertekad sepenuh jiwa-raga untuk berkhidmat bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Jauhi segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik terselubung maupun terbuka.

“Jalankan efisiensi sebagaimana telah menjadi political-will dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Segala bentuk mobilitas termasuk kunjungan kerja mesti memperhatikan asas efisiensi dan tidak bersifat pemborosan. Bagi rakyat uang seribu rupiah itu sangatlah berguna, sehingga penting para pimpinan daerah bersikap simpati, empati, dan peduli,” katanya.

Kelima, para kepala daerah beserta elite masyarakat setempat dan nasional diharapkan menghadirkan keteladanan hidup dan spiritualitas luhur berbasis nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan adiluhung bangsa. Rakyat saat ini memerlukan teladan kebaikan dari para pemimpinnya. 

“Seraya terus mengedukasi rakyat agar menjadi warga yang berkarakter kuat, disiplin, mandiri, beretika luhur, maju, dan mengembangkan solidaritas sosial yang baik antarsesama. Keberagamaan dan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mesti menjadi landasan utama dalam perikehidupan elite dan warga bangsa di bumi Indonesia,” tandasnya. (*)