Kisah Rumah Proklamasi Dibongkar dengan Impian Membangun 'Rumah Tiruannya'

KEINGINAN membangun kembali rumah Bung Karno yang menjadi lokasi pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang dirobohkan pada awal 1960an, sudah ditandai penggalian fondasinya, namun mengapa hingga kini sulit merealisasikannya?

Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 di teras depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Namun bangunan rumah bersejarah itu sudah lama rata dengan tanah, setelah Sukarno sendiri memerintahkan agar rumahnya dirobohkan — keputusan yang ditangisi para saksi sejarah dan sebagian sejarawan. Lalu Mengapa Bung Karno membongkar rumah yang dia tempati selama empat tahun sejak pendudukan Jepang di tahun 1942?

Dan kenapa keinginan untuk membangun kembali rumah yang disebut sebagai 'titik nol Republik Indonesia' — simbol peralihan dari negara terjajah menjadi merdeka — itu tak juga terealisasi sampai sekarang, meski sempat digali fondasinya? Suatu hari di awal 1950an, ketika usianya sekitar delapan atau sembilan tahun, Rushdy Hoesein diajak ayahnya masuk ke rumah Bung Karno. Rumah itu dahulu terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta — kini Jalan Proklamasi. Di teras rumah itulah, saat Rushdy berusia dua bulan, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945.

Lebih dari 65 tahun kemudian, Rusdhy — kini dikenal sebagai sejarawan — masih ingat seperti apa suasana di dalam bangunan bersejarah itu. "Ada piano tua, ada meja makan di depan kamar Bung Karno," ungkap pria kelahiran 4 Juni 1945 itu dirilis BBC News Indonesia.

Halaman depannya luas dihampari rumput dan berdiri pula tugu berukuran kecil di salah-satu sudutnya. Saat itu Presiden Sukarno dan keluarganya sudah tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Namun masyarakat dibolehkan untuk mengunjungi rumah yang dahulunya milik orang Belanda itu. Dalam kunjungan itu, sang ayah — "dia ikut berjuang dalam revolusi", katanya — mengekalkan sebuah narasi penting pada benak sang bocah. "Inilah, nak," Rushdy menirukan suara ayahnya," saksi mati dari proklamasi."

Di dalam areal itu, sekitar 15 meter di sebelah kiri saya, berdiri monumen patung Sukarno-Hatta — dibangun pada awal 1980an oleh Presiden Suharto — setinggi sekitar tiga meter.

Kata-kata itu, rupanya, menetap dan mengendap pada bocah itu. Kelak pengalaman emosional bersama ayahnya ini ikut mendongkrak kesadaran Rushdy terhadap nilai penting keberadaan bangunan rumah yang nantinya disebut sebagai 'titik nol Republik Indonesia' ini. Ketika dia tumbuh dewasa, dan tertarik dunia sejarah dan menggelutinya secara total, Rushdy disebut yang berdiri paling depan untuk meneruskan impian agar rumah Bung Karno itu dibangun kembali, setelah dibongkar pada awal 1960an — atas perintah pemiliknya sendiri, Sukarno.

Mengapa Sukarno membongkar rumahnya sendiri?

Di suatu siang, awal Februari lalu, saya mendatangi bekas rumah milik Bung Karno di lokasi yang kini disebut Taman Proklamasi, Jakarta, tidak jauh dari bioskop Megaria dan Stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Seraya melangkah, saya membayangkan bagaimana bentuk bangunan bersejarah itu — dalam ingatan kita, gambaran yang selalu terlintas adalah foto buram karya jurnalis IPPHOS (Indonesia Press Photo Service) pada buku-buku sejarah ketika dua orang proklamator berdiri di teras rumah dan membacakan naskah penting tersebut.

Di dalam areal itu, sekitar 15 meter di sebelah kiri saya, berdiri monumen patung Sukarno-Hatta — dibangun pada awal 1990an oleh Presiden Suharto — setinggi sekitar tiga meter, sementara di belakang ada tugu peringatan satu tahun Proklamasi yang berukuran kecil. Adapun Gedung Pola — dibangun awal 1960an, gedung itu disiapkan Presiden Sukarno sebagai tempat menggodok perencanaan pembangunan Indonesia ke depan — masih berdiri tegak di bagian belakang taman.

Informasi di mana letak persisnya teras tempat teks Proklamasi dibacakan, terbaca pada tulisan pada lempengan logam yang ditempel di tugu 'petir' — di atas tugu itu ada logo petir. "Di sinilah dibatjakan proklamasi kemerdekaan Indonesia..." begitulah tulisan pada di lempengan ang ditempel di bagian bawah tiang tersebut. Sampai di sini sepertinya sudah terang-benderang, yaitu rumah Bung Karno itu sudah tidak berbentuk alias rata dengan tanah. Tapi ada pertanyaan penting lainnya: mengapa Sukarno memerintahkan rumah itu dibongkar? Apa alasannya?

"Semuanya masih tanda tanya besar, misteri, kenapa Bung Karno membongkarnya," ungkap Rushdy Hoesein, sejarawan, yang semenjak awal 1990 terus meneliti keberadaan rumah Proklamasi. Sudah saya cari dari ujung ke ujung, sampai akhirnya kami tidak mendapatkan gambaran yang jelas," tambah Rushdy, yang dikenal pula sebagai pengurus Yayasan Bung Karno ini.

Dihubungi secara terpisah, Candrian Attahiyat, arkeolog dan salah-seorang tim ahli cagar budaya DKI Jakarta, mengaku juga pernah menanyakan hal itu kepada beberapa "saksi sejarah". Tapi, "mereka juga tidak bisa menjelaskan [alasan pembongkaran], mereka tidak bisa memberikan komentar," ungkap Candrian akhir Januari silam. Pada tahun 2000, Candrian menjabat kepala seksi penelitian di Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta. Ketika itu Candrian dan instansinya melakukan pengkajian rumah Proklamasi apakah perlu dibangun ulang atau tidak. "Yang muncul kemudian, interpretasi orang-orang yang liar, sehingga tidak bisa dipegang, karena mereka tidak memiliki buktinya [mengapa dibongkar]," jelasnya.

Dia pernah mencoba menanyakan hal yang sama pada anak bungsu Presiden Sukarno, Guruh, namun jawabannya sama. "Saya nggak tahu, saya masih kecil," kata Guruh, seperti ditirukan Candrian. Rumah Proklamasi dibongkar karena dibangun Gedung Pola? Tidak ada keterangan tunggal di balik alasan pembongkaran rumah Proklamasi, namun diperkirakan hal itu terjadi karena Sukarno memutuskan untuk membangun Gedung Pola di bagian belakang situs bersejarah itu di awal 1960an.

Arsitek yang peduli sejarah, Bambang Eryudhawan, memperkirakan Sukarno "mengorbankan" rumahnya sendiri untuk membangun Gedung Pola yang disiapkan sebagai lokasi pameran rencana pembangunan yang digagasnya. "Di pikiran saya, kalau berusaha memahami Bung Karno, itu istilahnya kayak tumbal [untuk dijadikan Gedung Pola]," kata Bambang Eryudhawan, yang bersama Yayasan Bung Karno, pernah terlibat dalam proses perencanaan penataan ulang Taman Proklamasi, sekitar 2011.

Senada dengan Eryudhawan, sejarawan Rusdhy Hoesein juga memiliki perkiraan yang sama bahwa Bung Karno membongkar rumahnya karena berada di muka Gedung Pola. "Karena menganggu pandangan dari depan, maka [rumahnya] dibongkar," ujarnya, menganalisa.

Pada akhir 1950an, demikian analisa Eryudhawan, Presiden Sukarno baru saja melakukan perjalanan ke mancanegara, dan dia melihat langsung berbagai bangunan megah di negara AS, India, Eropa dan Filipina. "Di India, dia dibawa (Perdana Menteri India saat itu) Nehru ke gedung parlemen di Delhi... Terus dia melihat peninggalan Mugal, mulai Agra hingga Tajmahal... Di Filipina, melihat Istana Malacanang yang bagus," ujar Eryudhawan. Hal serupa juga dia saksikan di AS dan negara-negara Eropa.

Saat kembali ke Indonesia, Sukarno dianggapnya berpikir "kok Jakarta nggak OK?" Jadi, "ada perspektif baru Bung Karno, bahwa inilah saatnya membangun Jakarta, termasuk rumahnya sendiri," kata Eryudhawan. Perlu diketahui Sukarno adalah berlatar arsitek, katanya.

Dari pijakan inilah, menurutnya, Sukarno kemudian memindahkan semangat Proklamasi Kemerdekaan ke Monumen Nasional [Monas]. "Simbol itu dipindahkan, mirip yang dilakukan AS. Walaupun kemerdekaannya di Philadelpia, tapi pusat [simbol] kemerdekaannya dipindahkan ke Washington," paparnya.

Menurutnya, pikiran Bung Karno berkembang, karena dia bukanlah tipe statis atau konvensional. "Bahkan dia pragmatis, juga progresif, dan dia pernah bilang 'kita itu bangsa membongkar dan membangun'", ujar Eryudhawan, menganalisa.

Tentang pertanyaan kenapa Gedung Pola — dirancang oleh Friedrich Silaban [1912-1984] — harus dibangun di areal tanah rumahnya, Eryudhawan memperkirakan saat itu tidak gampang bagi pemerintah Indonesia untuk membebaskan tanah. "Pembebasan tanah saat itu tidak gampang, bahkan untuk keperluan Asian Games 1962, negara [saat itu] menggunakan UU Darurat Perang," jelasnya.

Di suatu seminar di Jakarta pada 2008 tentang wacana pembangunan kembali rumah proklamasi, yang saya hadiri, bermunculan berbagai asumsi di balik pembongkarannya — selain 'teori' dikorbankan untuk pembangunan Gedung Pola, itu tadi. Pada awal 1960an, ketika Sukarno memutuskan akan membongkar rumahnya, masyarakat kemudian berpolemik ketika beritanya muncul di media massa. "Berita itu," demikian menurut makalah yang dibuat oleh Komite Pembangunan Rumah Proklamasi dalam seminar itu, "muncul secara ekstrem di berbagai koran ibu kota."

Henk Ngantung, pejabat Gubernur DKI Jakarta saat itu, dilaporkan merasa prihatin terhadap rencana itu. Dia lantas menemui Presiden Sukarno dan membujuk agar membatalkan rencana itu. Namun bujukan itu tak kuasa meluruhkan hati Sukarno. "Apakah kamu juga termasuk mereka yang ingin memamerkan celana kolorku?" tanya Bung Karno di hadapan Henk Ngantung, seperti dikutip Alwi Shahab [almarhum], wartawan senior, saat itu. Rusdhy Hoesein mengaku pernah membaca kutipan pernyataan Bung Karno itu. "[Kutipan] ini belum tentu benar, tapi Bung Karno dikatakan agak tersinggung." Belum jelas maksud dari pernyataan Sukarno tersebut.

'Teori' lainnya menyebutkan bahwa rumah Proklamasi — yang mulai ditempati pada 1942 hingga awal 1946 — dibongkar, karena rumah itu pernah dijadikan kantor oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir, seperti diketahui, nantinya menjadi salah-satu lawan politik Sukarno. Partai Sosialis Indonesia [PSI] yang dipimpin Sjahrir dibubarkan karena salah-seorang pimpinannya dianggap terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera.

Asumsi ini kemudian dikaitkan dengan keberadaan Tugu peringatan satu tahun Proklamasi Kemerdekaan — berbentuk pensil — yang diresmikan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada 17 Agustus 1946. Belakangan tugu ini dibongkar, dan beberapa laporan menyebutkan hal itu dilakukan karena tugu itu identik dengan Sjahrir dan Perjanjian Linggarjati. Para saksi sejarah membantah asumsi tersebut. Sejarawan Rushdy Hoesein termasuk yang meragukan 'teori' pembongkaran rumah Proklamasi dengan dikaitkan perseteruan politik Sukarno-Sjahrir. "Tidak begitu," katanya menambahkan setelah Sukarno tergusur dari kekuasaan, tugu itu dibangun tiruannya pada 1972, tetapi bukan di lokasi awalnya.

'Rumah Proklamasi perlu dibangun kembali'

Sejarah mencatat, upaya membujuk Sukarno agar membatalkan pembongkaran rumahnya, gagal total. Rumah bersejarah itu, akhirnya, rata dengan tanah — berganti wujud berupa Monumen Proklamasi dan Gedung Pola. Namun demikian, seperti yang terungkap dalam seminar pada Agustus 2008 di Jakarta, yang disponsori Kantor Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, Bung Karno dilaporkan tidak keberatan jika suatu saat rumah itu dibangun lagi.

"Untuk keperluan itu, Gubernur [DKI Jakarta] Henk Ngantung menugaskan sejumlah stafnya untuk membuat maket, foto-foto, dan menyimpan sejumlah perabot rumah tangga agar dikemudian hari dapat dipergunakan secara semestinya," kata Rushdy Hoesein kepada saya di sela-sela seminar itu. Rushdy, yang pernah dilibatkan dalam upaya merekonstruksi rumah Bung Karno, kemudian menunjukkan kepada saya sebuah salinan buku yang isinya berupa disain dua dimensi rumah itu, berikut foto-fotonya.

Dengan bersemangat, Rusdhy bercerita betapa rumah itu bersejarah. "{Rumah itu] tempat tinggal Bung Karno; tempat pembacaan naskah proklamasi; (tempat) perundingan dengan Belanda zaman [Perdana Menteri] Sutan Sjahrir sampai perundingan Linggarjati [1947]. "Dan tahun 1949, tempat persiapan pengakuan kedaulatan rakyat [oleh Belanda]. Kemudian tahun 1957, ada musyawarah besar, di mana Bung Hatta tak lagi menjadi wapres, dan masyarakat meminta agar dwi tunggal terbentuk lagi," papar Rushdy kala itu.

Pak Harto: 'Yang mbongkar saja [Sukarno] enggak setuju... Rupanya ide seperti ini pernah diupayakan sekian tahun silam, tetapi juga gagal. Di masa Presiden Soeharto berkuasa, kira-kira pada 1980, pernah ada ide untuk membangun kembali rumah itu. Saat itu, kata Rushdy, ahli sejarah, toko masyarakat, serta saksi sejarah meminta agar Presiden Soeharto membangun kembali rumah tersebut. "Pak Harto mengatakan, 'Yang mbongkar saja [Sukarno] nggak setuju... Sudahlah kita akan mengenang beliau... Saya akan bangun patung proklamator yang gede'," ungkap Rushdy menirukan pernyataan Presiden Soeharto.

Monumen Proklamasi memang akhirnya berdiri, tapi keinginan membangun rumah proklamasi tetap terus menyala. Lalu setelah Soeharto turun dari kekuasaannya, sejumlah sejarawan, pemerhati sejarah dan disokong pihak permuseuman Jakarta, kembali mengkampanyekan agar proyek rekonstruksi rumah proklamasi dihidupkan kembali. Pada tahun 2000, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta menindaklanjuti keinginan masyarakat itu dengan melakukan pengkajian Rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur, Jakarta. "Dikaji apakah bisa dibangun ulang atau tidak," ungkap Candrian Attahiyat, arkeolog dan anggota tim ahli cagar budaya DKI Jakarta, akhir Januari lalu.

Candrian saat itu berposisi sebagai kepala seksi penelitian di instansi tersebut. Salah-satu bagian dari pengkajian itu adalah melakukan penggalian di salah-satu sudut fondasi bekas rumah proklamasi. "Secara fisik saya melihat fondasi itu," katanya.

"Jadi, nanti sudut [fondasi] itu bisa direkayasa sebagai bagian dari bentuk denah secara menyeluruh," paparnya.

Salah-satu sudut fondasi yang digali adalah di belakang tugu petir yang diyakini sebagai lokasi persis teks proklamasi dibacakan. Kemudian Candrian dan timnya memberi penanda berupa patok di atas fondasi yang kemudian ditutup kembali. "Agar kelak apabila memang ada kemungkinan dibangun ulang atau memang diperlihatkan fondasinya, itu bisa dibuka kembali," jelas Candrian.

Penggalian beberapa sudut fondasi bangunan rumah Bung Karno juga disaksikan sejarawan Rushdy Hoesein. "Kalau tidak masih ada septitanknya," akunya — Rushdy lalu setengah berkelakar menambahkan jika ada penelitian "sisa biologis" Sukarno "bisa dilakukan di sana."

Mengapa ada perbedaan pendapat sejarawan dan ahli arkeologi?

Setelah penggalian fondasi itu, menurut Rusdhy, ide pembangunam rumah itu kembali mengemuka, dan tampaknya berlangsung serius — dilihat dari kaca mata saat itu, tentu saja. Melalui pembicaraan panjang, sampai kira-kira tahun 2005, mereka sudah sampai pada satu titik, yaitu membangun kembali rumah itu semirip mungkin dengan aslinya — dan akan dijadikan musium proklamasi. Bahkan saat itu sudah dibentuk Komite Pembangunan Rumah Proklamasi, yang disebutkan melibatkan kalangan profesional — mulai arsitek yang berpengalaman dalam konservasi gedung bersejarah, serta sejarawan.

Rushdy Hoesein, salah-seorang anggota komite tersebut, mengatakan saat itu kerja panitia sangat serius, tetapi proyek impian ini tidak berjalan. Menurutnya, selain kendala dana dan masalah politik, penyebab lainnya adalah polemik tajam antara kalangan sejarawan dan arkeolog tentang cara merekonstruksi rumah itu. Rusdhy kemudian menyebut nama seorang arkeolog senior, Profesor Mundardjito, yang disebutnya paling kritis mempertanyakan proyek itu. "Pak Mundardjito bilang, etikanya kalau rumah itu sudah menjadi sisa bangunan, enggak boleh dibangun lagi," kata Rusdhy akhir Januari lalu.

Sebagai sejarawan, Rushdy memilih untuk membangun kembali rumah tersebut di lokasi aslinya. "Yang kami inginkan rumah itu betul-betul sebagai monumen yang bersejarah, seperti sebelum dibongkar. Jadi, kalau di muka rumah proklamasi [yang dibangun ulang], ada kesan 'wah, itu rumah yang dulu dipakai untuk proklamasi'," paparnya.

Apabila menuruti saran arkeolog, Rushdy khawatir "nilai perjuangannya tidak ada". Perbedaan cara pandang ini, demikian Rushdy, menyebatkan beberapa pertemuan di antara mereka diwarnai "bersitegang leher". Dihubungi secara terpisah, arkeolog yang juga anggota tim ahli cagar budaya DKI Jakarta, Candrian Attahiyat mengakui ada perbedaan antara arkeolog dan sejarawan. Candrian sependapat dengan sang arkeolog senior, Mundardjito. "Alasannya keaslian," akunya.

"Kalau dibangun ulang, berarti itu sebuah data yang tidak asli lagi," ujarnya saat dihubungi BBC News Indonesia. Dia sependapat dengan Mundardjito agar "memperlihatkan saja fondasinya."

Arkeolog: 'Jika mau dibangun, jangan di atas fondasi aslinya'

Pada pertengahan September 2008 silam, saya menemui Profesor Mundardjito di kediamannya, dan ternyata sikapnya tak berubah. "Biarkan sisa fondasi bangunan yang ada, jangan didirikan bangunan di atasnya!" kata Mundardjito, yang dulu pernah berperan dalam pembangunan kembali Candi Borobudur. Dia mengusulkan, agar fondasi bekas bangunan itu digali dan diungkap, dan dikonservasi sedemikian rupa. "Jadi, nanti biarlah orang mengerti seperti inilah denah bangunan yang tersisa apa-adanya. Namun masyarakat juga harus diberitahu, bahwa rumah ini dulu dibongkar, yang mungkin atas inisiatif Bung Karno sendiri," jelasnya saat itu.

Kalau ingin membangun rumah seperti aslinya, Mundardjito menyarankan, "warga harus tetap diberitahu, bahwa ini bukan gedung aslinya, tapi kira-kira seperti inilah bentuknya," tandasnya.

Dan, menurutnya, bangunan tiruan ini jangan dibangun di atas fondasi aslinya. "Jangan dibangun di situ [fondasi yang lama], tapi di luar itu," kata Mundardjito, serius. Dia menambahkan, "Buat saja model [rumah] dalam bentuk miniatur, atau sebesar aslinya, itu silakan. Tapi tolong jangan di atas lokasi yang lama. Itu sangat ditentang arkoelog, karena itu tidak asli."

Keinginan Mundardjito ini bertentangan dengan niat orang-orang yang ingin mendirikan rumah baru di atas fondasi asli tersebut, seperti yang terekam dalam diskusi pada 2008 silam. Seorang pemerhati sejarah mengatakan, pembangunan rumah Sukarno adalah untuk kepentingan lebih luas. Para pendukung ide pembangunan kembali rumah Proklamasi menganggap, yang penting rumah itu dibangun semirip mungkin dengan aslinya. Apalagi, mereka mengaku telah menemukan foto-foto, disain rumah itu sebelum dibongkar, serta saksi sejarah. Tapi Mundardjito menganggap, syarat-syarat itu tidaklah cukup. Menurutnya, apabila ingin dibangun di atas fondasi yang lama, harus ada tembok yang tersisa, sehingga bisa diketahui bahan asli bangunan itu. "Namun semua ini tidak terpenuhi," katanya.

Lebih dari itu, menurut Mundardjito, jika proyek ini dipaksakan, bisa merusak keaslian situs asli fondasi itu. Dan cara berfikir seperti ini, tegas Mundardjito, bisa membahayakan kebenaran akademis yang relatif dan terus berkembang. Dia kemudian mengusulkan, agar dibangun maket berukuran kecil yang bisa ditinjau ulang. Maket ini menurutnya dapat diletakkan di dekat fondasi asli, berikut memberi latar belakang sejarah bangunan tersebut. "Lay out itu bisa direkonstruksi, agar nanti ada sejarawan lain bisa menilai ulang, 'oh bukan begitu, tugunya bukan di situ'. Nah, ganti lagi, taruh di sini. Jadi, ini sebagai rekonstruksi yang akademik sifatnya, yang boleh diganti sesuai pemikiran orang-orang yang punya data baru. Ini namanya perkembangan pemikiran orang-orang, yang tidak terus jadi berhenti," jelas Mundardjito.

Dia khawatir apabila gedung baru dibangun di fondasi yang lama, orang-orang dipaksa untuk berhenti berfikir. Dalam perkembangannya, persisnya pada 2011, Rushdy Hoesein, Bambang Eryudhawan, Candrian Attahiyat — dan orang-orang yang peduli lainnya — sangat menaruh harapan, ketika Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berencana membuat Museum Proklamasi. "Kami serius sekali menggarap ini. Tahun ini kami kaji dari segi museum, sejarah, dan lain-lain. Kami mulai bikin tahun 2012," kata Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Aurora Tambunan, awal Februari 2011.

Museum Proklamasi itu rencananya akan bertempat di Gedung Pola, kata Aurora. Arsitek yang peduli sejarah, Bambang Eryudhawan, mengaku Yayasan Bung Karno kemudian dilibatkan dalam proses perencanaan master plan Taman Proklamasi — termasuk museumnya. Saat itu, pihaknya bekerjasama dengan pemenang lelang penataan ulang taman itu. "Menarik sekali, ada goodwill dari pemerintah saat itu," kata Eryudhawan. Pada saat itu, pemerintah pusat menyetujui pendekatan para arkeolog agar "cukup dibuka fondasinya" dan "tidak membangun rumahnya kembali."

Keputusan tidak membangun 'rumah tiruannya' juga didasarkan pengalaman Amerika Serikat yang "tidak membangun rumah Benjamin Franklin, salah satu penandatangan Deklarasi Kemerdekaan AS". "Cuma membuat kerangkanya saja, karena antara sejarawan dan arkeolog ragu-ragu," ungkap Eryudhawan.

Bekerja sama dengan pemenang lelang dan kementerian terkait, Eryudhawan dkk kemudian ikut menelorkan konsep penataan museumnya. Salah-satunya, "bagian teras depan [rumah Bung Karno, tempat pembacaan teks proklamasi] yang bersejarah, bisa direkonstruksi di dalam Gedung Pola". Di sana, rencananya mereka akan merekonstruksi ruangan-ruangan penting di dalam rumah itu. "Kita rekonstruksi sebagaimana aslinya, terutama bagian depannya, " Eryudhawan menjelaskan.

"Syukur, syukur, kita bisa merekonstruksi orang-orang yang hadir saat pembacaan teks Proklamasi," ujarnya.

Rencana pendirian museum ini sangat didukung Yayasan Bung Karno, karena selama ini tidak ada museum Proklamasi di Indonesia. "Tidak ada satu pun museum Proklamasi di republik ini," kata Eryudhawan dengan nada getir.

Yang lebih penting lagi, saat itu mereka sudah menyiapkan narasi yang didukung artefak dan hasil ekskavasi fondasi yang tersisa, ungkapnya. Adapun fondasinya, mereka akan menggali dan memunculkan salah-satu sudutnya, sehingga pengunjung museum bisa melongoknya. Mereka berencana, pengunjung museum masuk dulu ke Tugu Proklamasi, melihat fondasi eks rumah Bung Karno, dan diajak masuk museum di Gedung Pola untuk melihat segala hal terkait artefak Proklamasi. Jika rencana ini terealisasi, Eryudhawan yakin lanskap baru itu akan mampu mendudukkan posisi 'Titik Nol Republik Indonesia' pada hakikatnya. "Sehingga semuanya terbaca dengan mudah dan baik, dan taman itu berklas... Karena pengunjung datang, pertama-tama bukan karena kesejarahan, namun karena ruangan itu memanggil. Yang ada saat ini di Taman Proklamasi, menurutnya, "tidak mengundang, tidak ada daya tariknya, apalagi terbelenggu oleh pagar, yang kesannya seperti taman biasa."

Anggota tim ahli Cagar Budaya DKI Jakarta, Candrian Attahiyat, sependapat bahwa keberadaan Taman Proklamasi tidak menyuguhkan narasi Proklamasi yang menarik. "Seharusnya ada acara yang mengaitkan acara 17 Agustus di Istana dengan taman itu. Selama ini, setelah dari istana, yang dikaitkan adalah Taman makam pahlawan Kalibata," kata Candrian.

Mengapa rencana membangun Museum Proklamasi batal?

Rencana membangun museum itu, yang sudah melalui diskusi mendalam, akhirnya kembali menguap begitu saja ketika terjadi pergantian pemerintahan. Pada titik ini, Eryudhawan lantas bertanya-tanya, kenapa tidak ada pemimpin nasional yang berani untuk menata ulang Taman Proklamasi dan membangun museumnya. "Kenapa kita yang harus mengupayakannya? Harusnya dengan sendirinya diurus negara. Tapi tidak pernah terjadi," katanya masygul.

Tugu Peringatan Satu Tahun Proklamasi (tengah, berbentuk pensil) pernah diresmikan pada 17 Agustus 1946, namun dibongkar pada 1960an, dan didirikan tiruannya di Taman Proklamasi.

Dari kenyataan ini, dia menilai bahwa rumah Proklamasi "tidak dapat mendapat tempat yang pantas" di sini. "Kecuali dirayakan setiap tanggal 17 Agustus, tapi justru tempat titik awalnya, dianggap biasa-biasa saja". Rushdy Hoesein pun ikut bersuara. Dia mengaku bersama Yayasan Bung Karno, keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, sudah mengusulkan konsep penataan Taman Proklamasi kepada para pemimpin nasional di hampir setiap periode kepemimpinan. "Tapi tidak pernah diperhatikan, tidak pernah disetujui," akunya.

Di hadapkan berbagai kendala seperti itu, Eryudhawan, Rusdhy dan dkk berencana mengeluarkan 'buku putih' Rumah Proklamasi. Tujuannya memberi semacam panduan atau pedoman bagi masyarakat tentang rumah bersejarah itu. Hal ini ditekankan karena di media sosial terjadi apa yang disebutnya "informasi yang tidak terkendali". "Kita mau memberikan sumbangan pemikiran terhadap data yang bisa menguatkan posisi dari Titik Nol Republik Indonesia sebagaimana seharusnya," jelasnya.

Dia mengharapkan sebelum 17 Agustus 2021 nanti, buku itu bisa terbit. Adapun Rusdhy Hoesein sempat menarik napas panjang ketika ditanya perihal penerbitan buku putih ini. "Ini bukan persoalan terbit atau tidak. Seyogyanya ini diprakarsai secara resmi oleh pemerintah," kata Rusdhy yang terus mengupayakan penataan situs bersejarah itu sejak 1990an. "Kalau kami mencetak, rasanya kurang pantas. Meski kami memiliki datanya, kami dengan berat hati, lebih baik disimpan sebagai arsip saja, jika pemerintah tidak turun tangan," nada suara Rusdhy Hoesein terdengar pelan dan makin pelan. (*)