PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pasca dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pejabat di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau menyampaikan kritikannya kepada para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pola kucing-kucingan para penyidik KPK RI masih terjadi di lapangan."
"Acap kali lembaga anti rasuah itu melakukan operasi senyap tanpa mempertimbangkan semangat keterbukaan publik," sebut Larshen Yunus, Ketua DPD I KNPI Riau ini, Selasa (3/12).
"Kalau target operasi (TO) sebelum ditangkap okelah main senyap, namun selanjutnya ketika sudah berhasil dilakukan OTT, alangkah baiknya penyidik KPK jangan main sembunyi-sembunyi lagi," ucapnya.
Mengapa terhadap masyarakat dan awak media terkesan masih sembunyi?
Para penyidik KPK seharusnya berteman dengan awak media. Jangan pula seperti kompeni di zaman Belanda. Bukankah semua orang ikut memerangi korupsi, tanya Larshen.
"Semua memeranginya. Barulah angkat kaki para serdadu Belanda. Tapi kalau polanya tetap seperti ini, yang ada KPK hanya lips service belaka," kesal Larshen Yunus yang juga Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) ini.
Perilaku korupsi harus di ibaratkan seperti para penjajah dimasa lampau. Keterlibatan semua masyarakat harus dilakukan.
Bukan hanya KPK, aktivis dan wartawan juga punya andil dalam berperang terhadap kasus korupsi.
"Jadi praktik lips service kerap dilakukan. Setelah target OTT didapat, mereka terkesan menutup diri," ungkapnya.
Menurutnya, model seperti itu harus segera diluruskan. Karena semangat dalam pemberantasan korupsi dilakukan secara bersama-sama.
Dia berharap, kedepan pimpinan KPK dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi dan operasi dilapangan.
"Boleh-boleh saja kita jaga hal yang privasi, tapi jangan terlalu dominan," kata dia.
Jadi kasus seperti OTT terhadap para pejabat di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kemarin itu bersifat ekstra ordinery.
"Semua pihak harus dilibatkan. Ini sudah jelas ditangkap OTT, tersangka diberi pakai masker pula. Bagaimana bisa menimbulkan efek jera kalau wajahnya ditutupi," tanyanya.
Dia berjanji akan menyampaikan surat resmi kepada Ketua dan para pimpinan beserta komisioner KPK RI, Dewan Pengawas (Dewas) KPK RI, Sekretariat Negara (Setneg) dan Komisi III DPR RI, agar secepatnya kondisi dan operasi di lapangan dapat di evaluasi.
Semangat keterbukaan informasi publik harus selalu di junjung tinggi.
"Jangan lagi pakai ilmu kucing-kucingan. Berbagai praduga tentu menjadi konsumsi publik, yang bisa saja merugikan KPK itu sendiri. Makanya harus transparan. Kok pelit ngasih informasi, kan sasaran sudah di OTT, mau apalagi? Janganlah kayak Sinetron di Indosiar itu," ujar Larshen Yunus dengan nada kesal.
Aktivis Anti Korupsi itu juga ingatkan, agar semua pihak benar-benar menjaga dan menjalankan semangat reformasi, terutama yang tertuang didalam butiran Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi dan keterbukaan publik. (*)
Tags : komite nasional pemuda indonesia, knpi riau, knpi kritik kpk, News,