KNPI Riau Apresiasi Kinerja Gubri, 'Berangsur Bawa Riau Lebih Baik Lagi'

PEKANBARU - Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau apresiasi kinerja Gubernur Riau (Gubri) yang berangsur bawa Riau lebih baik lagi.

"Kepemimpinan Gubernur Riau H. Syamsuar-H. Edy Natar Nasution telah berangsur menunjukkan karya baktinya, terutama dalam membawa Riau yang lebih baik lagi," kata Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, S.Sos, SE, MS.i, CIA, CMe, Senin malam (4/7).

Provinsi Riau sendiri, kata dia, terus mempercepatan reforma agraria berupa perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Riau paska Perda No 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Riau 2018-2038.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan [1] Riau memiliki alokasi PS seluas 1.420.225 ha. Sampai saat ini sudah ada 39 izin pengelolaan PS di Riau dengan luas 67.210 ha.

Pembagiannya yaitu: HPHD 21 izin seluas 53.120 ha, IUPHKm 10 izin seluas 5.898 ha, IUPHHK-HTR 7 izin seluas 4.192 ha dan 1 unit kemitraan kehutanan seluas 4.000 ha.

Kondisi terkini semua izin bakal terus operasionalisasi dan kini tahap menyusun dokumen perencanaan pengelolaan izin (RKU/RKT).

Pemerintah Provinsi Riau sendiri menjanjikan segera membuka akses legal bagi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.  

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Riau, Maamun Murod mengatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1 2019 tertanggal 24 Januari 2019, target Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) Riau sebanyak 1.084.513 hektare.

Lahan itu dicarikan dari penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dan pengembangan perhutanan sosial (PS).

"Dari target yang diberikan Kementerian LHK tersebut, yang terealisasi sudah mencapai 124.953, 82 hektare," kata Dr Maamun Murod.

Tetapi Larshen Yunus kembali menilai, Perhutanan Sosilal dilakukan agar lahan tidak akan jatuh kepada konglomerasi yang subur di Negeri Lancang Kuning.

Dia memerinci dari lahan seluas 124.953,82 ha tersebut dibagikan ke masyarakat dengan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat.

"Dalam mewujudkan perhutanan sosial ini, di dalamnya juga ada peran Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)," ujarnya.

Selain dapat menyelamatkan lingkungan, pihaknya berharap program perhutanan sosial ini juga diharapkan bisa menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Riau, sebut Yunus.

Selain dapat menyelamatkan lingkungan, pihaknya berharap program perhutanan sosial ini juga diharapkan bisa menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Karena masyarakat akan menjaga kawasan hutannya karena sudah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan."

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa, Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen untuk mendukung pengembang program perhutanan sosial yang merupakan salah satu program prioritas nasional yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo.

Gubri mengungkapkan, perhutanan sosial diharapkan menjadi bagian dari strategi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Provinsi Riau dalam upaya mewujudkan pengelolaan kawasan hutan secara lestari di Provinsi Riau.

"Kita harapkan tidak adalagi penambangan hutan, ilegal loging dan yang selalu kita cermati adanya kebakaran hutan yang tidak kita harapkan," ucapnya, dalam kegiatan penanaman pohon aren dan penebaran benih ikan arwana di kawasan rawa seribu Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (4/7).

Gubri Syamsuar mengungkapkan, Pemprov Riau melalui Dinas LHK bersama para pihak berupaya mendorong percepatan perhutanan sosial sebagai bagian dari rencana aksi Riau Hijau.

Kelompok kerja percepatan hutan sosial yang telah dibentuk dan beranggotakan berbagai elemen terkait termasuk NGO, memiliki tugas membantu melakukan percepatan perhutanan sosial tersebut, terangnya.

Menurutnya, peran Pokja ini sangat diharapkan mengingat alokasi pemberian akses kelola tahun 2022 lebih kurang 20 ribu hektar, sedangkan terhadap area yang dapat persetujuan juga dapat difasilitasi terutama dalam penyusunan pengelolaan rencana kerja dan pengembangan usahanya.

"Jadi apa yang diharapkan presiden betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kita semua dapat terwujud," ujarnya.

Kembali disebutkan Larshen Yunus, keberhasilan program perhutanan sosial di Provinsi Riau hendaknya bukan dilihat dari sisi target luasan saja. Namun mampu mengembangkan pengelolaan perhutanan sosial yang berkualitas.

Sehingga dengan begitu, perhutanan sosial tersebut betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan ekonomi hijau di Provinsi Riau.

Jadi untuk itu dibutuhkan kerja sama antar kementerian terkait di tingkat nasional, kemudian juga OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten kota, serta para pihak termasuk masyarakat, lembaga adat, lsm, dan akademisi dalam mewujudkannya, tutup Larshen Yunus. (*)