KNPI Riau Bicara Iklim, Hutan dan Masyarakat, 'Seiring Terjadinya Panas-Hujan Saat Ini'

PEKANBARU - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Riau menilai Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memiliki peranan penting untuk mengatasi masalah krisis iklim di Tanah Air.

"Iklim, hutan dan masyarakat semakin hangat dibicarakan seiring terjadinya panas-hujan saat ini."

"Jadi lembaga yang di bawah kendali Kementerian Keuangan  (BPDLH) itu kita berikan sokongan dan dukungan manfaat untuk memerangi masalah lingkungan dan iklim," kata Larshen Yunus, Ketua DPD I KNPI Riau ini.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia memiliki target untuk Nationally Determined Contribution (NCD) untuk mengurangi karbon di Tanah Air. Untuk itu, membutuhkan dana yang relatif besar yakni Rp4 ribu triliun.

Tetapi Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) ini juga angkat bicara masalah banjir dan genangan air yang kerap menimpa komplek perumahan masyarakat.

Ia menilai banjir adalah masalah klasik yang tak kunjung bisa diatasi oleh pemangku tugas sejak puluhan tahun lamanya.

"Itu ya kan, banyak keluhan keluarga dan masyarakat, kenyataannya seolah-olah Pemprov tutup mata dengan masalah ini. Tapi hati kita miris melihat air yg tergenang mengepung perumahan apabila diguyur hujan sebentar," sebut aktivis HAM itu mengungkapkan.

Dan akan tenggelam apabila sering turun hujan atau musim penghujan tiba. Larshen menyesalkan terjadinya genangan dan banjir itu.

"Masak Pemda yang punya banyak ahli perkotaan dan arsitek yang mumpuni, kok tidak mampu mengatasi masalah klasik ini," tanya dia.

Larshen juga menyinggung soal fungsi tugas BPDLH, yang memiliki pelbagai target untuk mengurangi karbon di pelbagai sektor.

Ini di antaranya adalah sektor kehutanan, energi baru, sampah dan pengembangan ekonomi sirkular.

Dia menegaskan, BPDLH menggandeng pelbagai pemangku kepentingan untuk bisa mencapai pelbagai target dalam program-program tersebut. "Mereka adalah pemerintah daerah, pengusaha, kelompok masyarakat sipil hingga masyarakat adat," sebutnya.

Dia mencontohkan kolaborasi itu dilakukan misalnya dengan menggandeng kelompok sipil yang mendampingi masyarakat adat selama ini.

Tetapi sisi lain, kata dia, kondisi hutan perawan di Riau itu, semakin hari alami kerusakan akibat pertanian lahan kering, perkebunan dan pembukaan tempat tinggal.

"Kritisnya kondisi hutan tidak lepas dari akibat dari aksi pembalakan liar dan ilegal logging."

"Jadi kalapnya aksi pembantaian hutan itu, areal perkebunan dan perbukitan yang semula ada pohon, ikut menjadi korban. Padahal masyarakat setempat dahulunya gemar menanam berbagai tumbuhan."

"Padahal, masyarakat Riau, baik di daerah-daerah, dahulunya sangat gemar menanam beragam pohon," kata dia.

Saat ini, kebiasaan menanan di kebun milik warga sudah mulai pudar akibat adanya provokasi untuk mengubah perilaku dari menanam kayu menjadi menanam jagung.

Buat kondisi hutan di Riau ada rasa keprihatinan malah poihak dewan ada pula yang menyatakan kondisi hutan di Riau sudah mengalami keadaan darurat.

Bukti kerusakan hutan TNBT, Bukit Rimbang Baling-baling, TNTN pembakaran lahan yang masuk area kawasan hutan seperti menjadi pemandangan yang lazim.

"Hutan dan gunung-gunung kita habis terbakar, dan hal tersebut pasti dilakukan dengan sengaja," ucapnya.

"Salah satu pekerjaan rumah (PR) mendesak kita yang harus segera dibenahi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, khususnya di bidang lingkungan, yakni bagaimana menjaga kelestarian dan fungsi hutan," kata dia.

Menurut dia, sejak kewenangan bidang kehutanan berada di tangan Pemprov, berbagai kondisi kerusakan hutan, seperti pembakaran hutan untuk pembukaan lahan semakin marak terjadi di berbagai lokasi, khususnya di Pulau Sumatera Tengah itu.

"Suatu saat hal ini akan menjadi salah satu pemicu bencana yang sangat mengkhawatirkan. Karena sejatinya, apa yang sedang kita lakukan saat ini, bukan cuma sekedar sengaja dan sadar mengundang bencana, tapi kita sedang menantang bencana yang lebih besar," katanya.

Untuk itu, lanjut Larshen Yunus ini, berharap persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pemerintah daerah.

"Jangan sampai hal-hal di kemudian hari yang tidak kita inginkan terjadi. Perlu diperhatikan kerusakan hutan," ucapnya.

Larshen menilai saat ini yang paling utama adalah kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hutan. Sebab, untuk memulihkan kondisi hutan butuh ratusan tahun baru bisa kembali seperti semula.

"Kalau andalkan petugas tidak bisa dengan luas wilayah yang harus di awasi. Aparat kita ini jumlahnya kecil. Yang perlu itu yakni kesadaran masyarakat dan komitmen itu," katanya.

"Di tempat ini semua pohon yang ada sudah gundul, karena ditebang dan dijarah untuk lahan sawit."

"Diakui semenjak kewenangan hutan diserahkan kepada provinsi, tingkat kerusakan hutan yang terjadi di Riau bukannya berkurang, namun justru bertambah parah. Kerusakan tersebut merambah hingga kawasan hutan dilindungi."

"Ini akibat lemahnya pengawasan dari aparat kita, sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan leluasa menjarah hutan. Belum lagi hutan yang ada dijadikan sebagai komoditi politik guna mendapat dukungan masyarakat pada Pemilu 2024 lalu," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) KNPI Pusat Jakarta ini. 

Sebagai anak muda, pegiat, organisasi massa dan aktivis HAM, dirinya miris melihat maraknya penjarahan hutan di daerah itu.

"Belum lagi saya melihat ditambah sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang terkesan acuh, turut menambah kekecewaan para pegiat lingkungan. Jika hal itu terus dibiarkan dikhawatirkan bencana banjir akan menerjang daerah itu lebih luas," katra dia.

Jadi Larsehn Yunus menyimpulkan, jika kondisi itu akibat gundulnya kawasan hutan di wilayah hulu sungai maka ancaman banjir bandang terus mengancam mengingat curah hujan di masing-masih wilayah daerah ada dalam beberapa pekan terakhir ini cukup tinggi. (*)