KNPI Riau 'Manis Mata' Dukung Pembangunan Jembatan Antar Pulau Bengkalis Rp7 Triliun, 'yang Sempat Dijanjikan Pasangan Bermarwah'

Jembatan antar pulau Bengkalis sempat masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), jembatan terpanjang di Sumatera yang diperkirakan butuh dana Rp7 triliun itu pun kembali senyap.

PEKANBARU - Pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto, masa kampanyenya sebagai Calon Gubenur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) memiliki slogan Bersama membangun Riau Wahid dan Hariyanto (Bermarwah) diusung partai PDI Perjuangan, PKB, Nasdem dan PBB ini, sempat berjanji untuk masyarakat Bengkalis membangun jembatan terpanjang di Sumatera yang diperkirakan butuh dana Rp7 triliun.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau yang memperhatikan pembangunan jembatan ini,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Larshen Yunus, tadi Selasa (5/8).

"Harapan kami, jembatan ini bisa segera terwujud agar masyarakat Bengkalis bisa lebih cepat mendapatkan layanan kesehatan dan kebutuhan penting lainnya," sebutnya.

Ketua Umum (Ketum) Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) ini juga menyambut dengan antusias perhatian Gubernur Riau terhadap rencana pembangunan jembatan penghubung antara Bengkalis ke Sungai Pakning.

Ia menilai, kehadiran jembatan tersebut akan menjadi solusi nyata untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bengkalis, khususnya di wilayah perbatasan.

Pada masa kampanye Pemilihan Gubernur Riau 2024, wacana pembangunan jembatan Bengkalis–Sungaipakning menjadi salah satu topik yang paling menggugah harapan masyarakat. 

"Rencana bangun jembatan terpanjang di Sumatera sepertinya hanya janji manis di musim Pilkada."

"Kemarin itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggesa pembangunan jembatan penghubung Pulau Bengkalis dengan daratan sumatera masuk dalam PSN," kata Azmi bin Rozali yang pernah 3 periode menjabat anggota DPRD kabupaten Bengkalis menuliskan kembali kisah rencana pembangunan itu di media sosial.

Ia mengaku tinggal beberapa langkah lagi upaya ini bisa membuahkan hasil. 

Sementara Kepala Dinas PUPR Bengkalis Ardiansyah didampingi Sekretarisnya Erdila Fitriyadi juga sudah mengungkapkan kepada awak media, Jumat 25 Oktober 2024 lalu. 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 12 tahun 2024 terkait perubahan keenam PSN memang belum memuat terkait pembangunan jembatan Bengkalis, sebut Ardiansyah.

Hal ini (PSN) karena masih dalam upaya tahapan pengusulan. 

"Memang benar ada perubahan PSN yang keluar di zaman Joko Widodo (Mantan Presiden RI) tanggal 9 Oktober 2024 lalu. Namun ini perubahan zaman presiden Jokowi, dalamnya memuat perubahan PSN baik penambahan atau pengurangan PSN dari waktu ke waktu di zaman Joko Widodo dan sudah enam kali perubahan," terang Ardiansyah. 

Proses pengajuan PSN ini dijelaskanya, berjalan sejak tahun 2016 lalu, dimana di tahap awal sesuai Perpres nomor 3 tahun 2016 daftar PSN terdiri sebanyak 225 proyek dan 1 program.

Tetapi setelah dilakukan evaluasi dalam rapat terbatas terjadi penambahan menjadi daftar PSN menjadi 245 proyek dan 1 program tahun 2017 melalui Perpres nomor 58 tahun 2017. 

Kemudian berlanjut dilakukan evaluasi di tahun 2018, daftar PSN kembali mengalami perubahan menjadi 223 proyek dan 3 program melalui Perpres nomor 56 tahun 2018.

Kemudian tahun 2020 kembali dilakukan evaluasi terjadi pengurangan PSN menjadi 201 PSN dan satu program. 

Tahun 2021 kembali dilakukan evaluasi dan terjadi penambahan PSN menjadi 208 proyek dan 10 program, perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 7 tahun 2021.

"Begitu juga di tahun 2022 kembali dilakukan evaluasi, dan kembali terjadi perubahan daftar PSN menjadi 200 proyek dan 12 program ini dituangkan Peraturan Perekonomian nomor 9 tahun 2022," jelas Ardiansyah. 

Selanjutnya di tahun yang sama kembali dilakukan hasil evaluasi terjadi perubahan daftar PSN menjadi 210 proyek dan 12 program dengan peraturan Menteri Perekonomian nomor 21 tahun 2022. 

Akhir masa jabatan Presiden Jokowi kembali dilakukan evaluasi dan terjadi perubahan PSN  menjadi sebanyak 218 Proyek dan 15 program.

Evaluasi ini terakhir tertuang dalam Peraturan Menteri koordinator Perekonomian nomor 6 tahun 2024 yang keluar 12 tahun 2024. 

Sementara untuk jembatan Bengkalis pihaknya menargetkan masuk dalam PSN program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru dilantik.

Lanjut Ardiansyah, pemerintah kabupaten Bengkalis bersama dengan pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan rapat agar usulan PSN pembangunan jembatan ini bisa terealisasi.

Bahkan Pj Gubernur Riau Rahman Hadi bersama dengan Pjs Bupati Bengkalis Akhmad Sudirman Tavipiyono beberapa waktu lalu sudah menggelar rapat lanjutan terkait MOU pembangunan jembatan ini yang sebelumnya sudah di sepakati oleh Pj Gubernur sebelumnya Edi Natar Nasution bersama Bupati Bengkalis Kasmarni di mana MOU dimaksud ditanda tangani pada tanggal 13 Desember 2023.

"Jembatan ini sudah lama diusulkan dari Kabupaten Bengkalis itu, barulah ditanda tangani MoU nya di saat Edy Natar menjadi Gubernur dan dilanjutkan oleh semasa SF Haryanto menjadi PJ Gubernur."

"Pembangunan jembatan penghubung antara daratan sumatera dan Pulau Bengkalis ini sudah sinkron dengan Perda RTRW, mulai dari Feasibility Study (FS), Detail Engenering Desain (DED). Bahkan RPJMD hingga RPJMN sudah sinkron," terang Ardiansyah. 

Dari semua data yang ada hanya tinggal memperkuat sistem pembiayaan dan pengembalian investasi untuk bisa mengeluarkan rekomendasi dari Kementerian PUPR. 

"Untuk itu, mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Bengkalis agar dilancarkan semua urusan, sehingga percepatan pembangunan jembatan ini dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat," imbuhnya. 

Seperti diketahui untuk pengusulan PSN Jembatan Bengkalis ini tinggal selangkah lagi,  masuk ke dalam daftar PSN.

Rencana pembangunan jembatan sepanjang 7 kilometer (Km) itu merupakan gerak cepat dan komitmen Pemprov Riau dalam pemerataan pembangunan di daerah.

Masa Pj Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi menjabat sebelumnya mengatakan, jika saat ini rencana pembangunan Jembatan Bengkalis-Bukit Batu diusulkan menjadi PSN masih berlangsung.

Namun masih ada syarat yang kurang, sehingga belum ke dalam daftar PSN dari pemerintah pusat. 

Dari sejumlah persyaratan yang sudah diajukan ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), masih ada satu lagi persyaratan yang belum dipenuhi.  

"Persyaratan dimaksud adalah rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan itu sedang dalam proses insyaallah dalam waktu dekat rekomendasi teknis kita dapatkan," ungkap Ardiansyah optimis. 

Pemerintah provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah beberapa kali melakukan rapat pembahasan persiapan pembangunan jembatan yang digadang-gadangkan menjadi jembatan terpanjang se Indonesia tersebut.

Tetapi kembali seperti disebutkan Azmi bin Rozali, mantan anggota DPRD Bengkalis tiga priode itu menuliskan pendapatrnya disaluran media sosial bahwa warga Pulau Bengkalis, diakui mimpi memiliki akses darat langsung ke Pulau Sumatera adalah impian lama yang terus hidup.

Setiap hari, mereka bergantung pada layanan kapal feri penyeberangan Ro-Ro yang tidak selalu memadai dan kerap terkendala cuaca serta antrean panjang.

Janji kampanye yang menjanjikan “jembatan penghubung peradaban” itu pun disambut hangat, bahkan euforia, sebutnya.

Setelah Pilkada usai dan pasangan Abdul Wahid–SF Haryanto terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, geliat pembangunan jembatan tersebut perlahan tenggelam. 

Hingga awal 2025, proyek ini bahkan tidak masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ketiadaan proyek ini dalam PSN menandakan bahwa realisasi jembatan Bengkalis–Sungaipakning belum menjadi prioritas nasional, meskipun secara geopolitik dan ekonomi, jembatan ini sangat strategis.

Pertanyaannya yang mengemuka: apakah masyarakat hanya diberi janji manis yang tak lebih dari umpan elektoral? Tidak dapat dipungkiri, penggunaan infrastruktur besar sebagai komoditas politik dalam Pilkada bukanlah hal baru. 

Namun ketika janji itu tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret, publik berhak mempertanyakan integritas dan komitmen pemimpin yang terpilih.

Gubernur Abdul Wahid dikonfirmasi soal ini melalui sarana elektroniknya (Whats App/WA) belum ingin menjawab. 

Kembali disebutkan Azmi bin Rozali bahwa memandang sosok Abdul Wahid, yang dikenal dekat dengan akar rumput dan menjual narasi pembangunan inklusif, diamnya progres jembatan ini bisa menjadi batu ujian pertama kepemimpinannya. 

Rakyat Bengkalis menanti—apakah Gubernur terpilih berani melobi pusat, menyusun studi kelayakan yang kuat, dan menjadikan jembatan ini sebagai prioritas provinsi yang didorong masuk PSN? Atau, akankah janji itu berakhir sebagai retorika kampanye yang dilupakan seiring waktu?

Jembatan Bengkalis bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan simbol keadilan wilayah dan konektivitas antar-pulau di Provinsi Riau.

Dengan panjang lintasan sekitar 6–7 km, jembatan ini dapat membuka isolasi, menurunkan biaya logistik, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Pulau Bengkalis yang selama ini agak tertinggal dibandingkan wilayah daratan.

Menurutnya, saat euforia pemilu telah berlalu, saatnya publik bersuara kembali. Masyarakat Bengkalis tidak boleh diam.

Mereka harus mengorganisir tuntutan, mengawal janji, dan menagih realisasi dari pemimpin yang mereka pilih. Jika tidak, jembatan impian itu hanya akan menjadi monumen dari janji-janji kosong yang kembali berulang lima tahun lagi.

Tetapi Larshen Yunus kembali menyoroti pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pembangunan tersebut.

Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana itu mendorong agar segera dilakukan pembangunan jalan atau timbunan agar akses menuju jembatan benar-benar terbuka.

“Kalau respon dari daerah lambat, kami harap pemerintah pusat bisa turun tangan langsung. Karena ini jalan lintas provinsi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena lambannya pembangunan,” tegasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat itu juga mengajak masyarakat untuk melihat sisi positif dari rencana pembangunan ini.

Menurutnya, keberadaan akses jalan yang layak akan membuka banyak peluang, terutama dalam hal kemudahan mobilitas dan pelayanan publik.

“Akses jalan akan menjadi pintu kemajuan bagi daerah-daerah yang tadinya terisolir dan daerah sekitarnya. Banyak warga yang akan terbantu, baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi,” kata Larshen Yunus.

Tak hanya itu, Ia turut menyampaikan harapannya kepada para anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bengkalis Riau.

Ia berharap mereka bisa lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di Bengkalis, mengingat daerah tersebut berada di wilayah perbatasan yang strategis.

“Infrastruktur di daerah dikenal sebagai penghasil ikan terubuk itu masih jauh dari kata layak, padahal jumlah penduduknya cukup besar, hampir menyamai jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Sudah saatnya perhatian lebih diberikan kepada daerah ini,” pungkasnya. (*)