KNPI Riau Soroti Gubernur Abdul Wahid Soal Penilaian Kinerjanya yang Tidak Maksimal

Gubernur Riau Abdul Wahid dikritik habis-habisan soal kinerjanya tidak maksimal.

PEKANBARU - Masa kepemimpinan Gubernur Riau Abdul Wahid S.Pd.i M.Si sudah masuk pada perhitungan seratus hari kerja.

"Gubernur Riau soal penilaian kinerjanya tidak maksimal."

"Menurut hemat kami, bahwa seratus hari kerja (Gubernur Riau Abdul Wahid S.Pd.i M.Si) itu hanya diisi dengan aktivitas pencitraan dan kegiatan yang sifatnya kurang produktif," kata Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau melalui relisnya disampaikan pesan elektronik Whats App (WA), Jumat (25/4).

Bahkan, kata dia lagi, Gubernur Abdul Wahid sendiri terlihat lebih sering menggunakan fasilitas negara dan fasilitas milik perusahaan yang "bermasalah" terkait dengan agenda "jalan-jalan" yang dibungkus dengan istilah Silaturahmi maupun Halal Bi Halal mengelilingi Wilayah Provinsi Riau.

"Beginilah kelakuan pejabat setelah berkuasa! Jarak dekat gunakan fasilitas perusahaan bermasalah. Bukan kah ini akan terjadinya potensi besar korupsi, kulusi dan nepotisme (KKN) di masa kepemimpinannya itu," tanya dia.

"Setelah mendapatkan penilaian buruk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Kini Gubri Abdul Wahid tentu menjadi sorotan publik atas kinerjanya yang tidak maksimal."

Abdul Wahid dikontak ponselnya dan dikonfirmasi lewat pesan elektronik WA nya, Jumat sayangnya tidak ingin menjawab.

Tetapi Larshen Yunus, memperkirakan dalam penanganan bencana yang terjadi di beberapa wilayah daerah (banjir dan karhutla), Gubri Abdul Wahid kebanyakan hanya berada di luar daerah.

"Tak terlihat turun meninjau kondisi masyarakat yang terdampak bencana alam."

"Ia (Gubri) lebih banyak keluar daerah dari pada mengurus daerah. Terinformasi juga, banyak agenda-agenda pemerintahan dalam daerah tak pernah dihadiri," kata dia.

“Cukup miris juga dengan kondisi daerah (Riau) saat ini. Seakan tidak memiliki pejabat Gubernur. Dan Pak Gubri itu terkesan terlalu banyak pencitraannya," kata Larshen Yunus.

Dijelaskan Wakil sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat jakarta ini, Gubri bukan politisi yang harus banyak melakukan pencitraan, "seharusnya, jabatan yang diemban saat ini dimanfaatkan untuk membenahi Riau keseluruhan lebih baik lagi."

“Malah yang terlihat peduli terhadap bencana yang dialami masyarakat, hanya Bupati dan Wali Kota," tuturnya.

Melihat kondisi saat ini, maka pantas saja Kemendagri menegur pejabat.

“Jangan berdalih jika belum lama menjabat. Di daerah lain juga belum lama menjabat, tapi mereka maksimal bekerja untuk daerah. Gubri yang satu ini  ngakunya orang Riau, tapi tidak bermanfaat untuk Riau," imbuhnya.

Banyak dari kalangan masyarakat bertanya-tanya soal kinerja para pemimpin di Provinsi Riau ini, baik itu Bupati, Walikota maupun Gubernur yang sedari awal kampanye nya hingga menang dan di lantik berjanji untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, sarana, prasarana maupun Infrastruktur yang ada.

"Apa daya, masyarakat hanya bisa menunggu dan terus menunggu tetapi kinerja yang dilakukan Gubri Abdul Wahid (dalam seratus hari kerja) adalah cerminan dari kualitas kepemimpinannya dalam satu periode ini."

"Bagaimana mungkin Gubernur dan para Walikota maupun Bupati itu mengetahui persis kondisi jalan jalan yang rusak, berlubang dan tergenang air. Kondisi jalan yang penuh dengan kemacetan dan longsor," ungkap Larshen Yunus dengan nada kesal.

"sementara dalam mengunjungi suatu daerah yang dekat saja mereka justru menggunakan fasilitas negara dengan percuma, bahkan tanpa rasa malu menggunakan helikopter milik perusahaan bermasalah. Kita ini semua memang berasal dari kampung, tapi ya jangan pula kampungan," sambungnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) itu kembali menyatakan, seratus hari kerja Gubri Abdul Wahid benar-benar diisi dengan berbagai kegiatan yang kurang produktif.

"Hanya sekedar menghabiskan keuangan negara, ditengah kondisi yang selalu dikatakannya defisit, sementara faktanya!!! dia sendiri yang memberi contoh terhadap para bawahannya yang bekerja di lingkungan Pemprov Riau yang tak maksimal," sebutnya.

"Sedari dulu kami masih menyimpan banyak keraguan terhadap mental dan integritas yang dimiliki oleh para Pejabat di Riau ini, terkesan dengan istilah pejabat tekejut badan."

"Sewaktu kampanye penyampaiannya manis sekali, bahasanya optimis dan luar biasa, giliran sudah dilantik dan memimpin rapat perdana, justru tanpa malu menyampaikan Riau ini sedang defisit dan Gubri Abdul Wahid berkali-kali bilang pusing tujuh kelilingi, (ALFATEHAH)," tuturnya.

Tetapi walaupun demikian, seratus hari kerja yang dilakukan Gubri Abdul Wahid itu tetap saja menjadi apresiasi dan pujian yang disampaikan sekelompok orang, yang mayoritas berasal dari berpendidikan.

"Secara jujur kami mau sampaikan!!! bahwa Gubernur Riau itu wajib di kritik. ini wujud nyata kasih, rasa cinta dan hormat kami kepada beliau. Kami ingin jabatan Gubernur Riau yang mengelola trilyunan rupiah keuangan daerah itu mampu bekerja lebih maksimal," harap Larshen Yunus.

"Kewenangan yang besar harus ditandai dengan kinerja yang baik dan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi kepentingan umum, bukan justru sebaliknya," sebutnya lagi.

Jadi Larshen Yunus berkesimpulan, seratus hari kerja, Gubri Abdul Wahid hanya jalan jalan menggunakan fasilitas perusahaan yang bermasalah, yang jelas-jelas berpotensi terjadinya kolusi. Bagaimana mungkin Riau ini bisa selesai dengan urusan dan permasalahan kebakaran hutan dan lahan?. (*)