KNPI: Tim Sukses Jangan Campuri Kebijakan Jagoannya, 'Sebaiknya Kepala Daerah Juga Jangan Mau Tersandera'

PEKANBARU - Pasca dilantiknya Kepala dan Wakil Kepala Daerah, baik itu Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota, cenderung diperhadapkan pada situasi yang sama, yaitu janji politik terhadap para tim suksesnya.

"Tim sukses jangan campuri kebijakan jagoannya (Kepala Daerah)."

"Misalkan itu ya tim sukses pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur diharapkan tidak mencampuri kebijakan pemerintahan ketika "jagoannya" menang dan dilantik sebagai kepala daerah," kata Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Larshen Yunus dalam keterangan tertulisnya melalui pesan elektronik Whats App (WA), Rabu (26/2).

Dia mengingatkan, seperti disebutkan Mendagri yang mengatakan, tim sukses hanya bertugas sehingga pasangan calon yang didukungnya menang dalam pilkada yang berlangsung. Setelah jagoannya menang dan dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka tugas dan tanggung tim sukses tersebut telah berakhir.

"Jadi usai pelantikan gubernur dan wagub cukup sampai disini (pelantikan) tugas tim sukses. Biarkan sistem yang bekerja," kata Larshen yang mengulang pernyataan Mendagri.

Tetapi Larshen kembali menyebut, tim sukses peserta pilkada harus menyadari jika kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dilantik bukan lagi sekadar milik kelompoknya, melainkan milik masyarakat.

Karena itu, sebutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dilantik tersebut harus diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menjalankan seluruh janjinya dalam pilkada.

"Jika terlalu ikut campur dalam kebijakan yang dijalankan kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu, dikhawatirkan tim sukses tersebut akan mengganggu sistem birokrasi dan pemerintahan yang berlaku," kata dia.

Diapun lantas menyinggung, Gubri dan Wagubri jangan pula tersandera sama tim sukses.

"Umumnya, para tim sukses berharap adanya perhatian khusus."

"Jangan lagi kita masuk di lubang yang sama! kalau mau serius menerapkan semangat efisiensi, sesuai dengan Asta Cita Presiden RI, maka sudah seharusnya mereka-mereka itu menghindari yang namanya pola sandera dan politik balas budi. Tempatkanlah seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing," harap Larshen Yunus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) ini. (*)