Komisi IV Deadline Pengelola PT EPP, 'untuk Segera Tuntaskan Masalah Sampah yang Masih Menggunung'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memanggil pihak PT Ella Pratama Prakarsa (EPP) menindaklanjuti persoalan sampah yang saat ini ramai dikeluhkan masyarakat.
"Pengelola PT EPP diintruksikan segera tuntaskan masalah sampah yang masih menggunung."
"Kapan tumpukan sampah ini bisa clear, karena kami sebagai anggota dewan sudah banyak sekali menerima keluhan dari masyarakat. Dan kondisi yang terjadi saat ini sampah sudah meluber kejalan," ungkap Hamdani, anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru.pada Senin (13/1/2024).
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri (TAF) juga ikut hadir langsung dalam rapat pembahasan persoalan sampah saat ini.
Fokus pembahasan rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Nurul Ikhsan ini membahas bagaimana sistem angkut sampah yang dilakukan PT EPP, jumlah armada seperti dump truk, colt diesel, truk kecil dan lainnya, hingga persoalan yang masih viral sekarang, sampah meluber hingga ke jalan raya.
Bagaimana juga sistem kerja di tiga zona, yang disanggupi PT EPP, yang notabene-nya pernah ada catatan buruk sebagai pihak ketiga pengangkut sampah di Kota Pekanbaru tahun 2023 lalu.
Tampak hadir Sekretaris komisi IV Roni Amriel serat didampingi anggota komisi lainnya, Zulfan Hafiz, Zulkardi, Hamdani, Nofrizal, Sovia dan anggota lainnya.
Kesanggupan dan target PT EPP untuk membersihkan sampah-sampah yang saat ini masih menumpuk di setiap sudut kota Pekanbaru juga jadi pertanyaan besar Komisi IV saat hearing.
Tetapi pertanyaan Hamdani ditanggapi perwakilan pihak PT EPP mengaku akan segera menuntaskan tumpukan sampah dan paling lama 30 Januari semua sampah yang selama ini menumpuk akan teratasi.
"Kami minta waktu sampai 30 Januari untuk pengangkutan sampah ini selesai," jawab Muhammad Fajri sebagai Perwakilan PT EPP.
Sontak pernyataan tersebut langsung disanggah Hamdani, di mana menurutnya waktu tersebut terlalu lama dan akan menimbulkan persoalan sampah yang cukup besar di tengah masyarakat.
Hamdani memberi deadline atau tenggak waktu satu Minggu dari sekarang persoalan sampah sudah selesai dan dimaksimalkan dengan armada dan personel yang turun di lapangan.
"Terlalu lama itu, kami minta satu Minggu ini harus selesai dan setidaknya disetiap TPS itu tidak lagi menumpuk oleh sampah. Maksimalkan di armada kalau seandainya hari ini ada 30 armada maka harus dimaksimalkan bisa 60 armada," tegas Hamdani.
Persolan lain juga menjadi sorotan anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru saat hearing di antaranya keberadaan Trans Dipo di tiga zona yang sudah ditentukan. Pasalnya saat ini baru ada satu Trans Dipo yakni di Palas, Rumbai.
Beberapa persoalan saat ini masih menjadi pembahasan Komisi IV bersama pihak PT EPP dan saat berita ini diturunkan, hearing masih berlangsung.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat sudah pun gelisahmelihat tumpukan sampah dan minta untuk segera dibersihkan.
Persoalan sampah yang menumpuk di berbagai sudut Kota Pekanbaru akhirnya membuat Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, turun tangan langsung.
Seperti pada Selasa 14 Januari 2025 dini hari, ia memanggil seluruh pengemudi dump truck pengangkut sampah untuk rapat darurat.
Dalam pertemuan tersebut, satu per satu pengemudi didata berdasarkan zona wilayah kerja mereka.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan koordinasi berjalan lancar dan sampah dapat segera diangkut.
Roni Rakhmat dengan tegas memberikan arahan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan agar sampah yang menumpuk bisa ditangani secepat mungkin.
“Aku tak mau tahu, intinya besok sampah harus bersih,” ujar Roni dengan nada serius.
Roni Rakhmat, juga memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) beserta seluruh camat se-Kota Pekanbaru.
Pemanggilan ini terkait masalah sampah yang belum terselesaikan dan semakin dikeluhkan masyarakat.
“Hari ini DLHK, dinas terkait, dan semua camat saya panggil untuk ekspos soal sampah,” ujar Roni, Senin (13/1/2025).
Roni menjelaskan bahwa seluruh instansi terkait diminta untuk memaparkan kendala yang menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah lokasi.
Dalam pertemuan tersebut, inspektorat juga turut dilibatkan untuk mengawasi tindak lanjutnya.
“Semua dikumpulkan, termasuk inspektorat. Kami minta ekspos agar jelas bagaimana tindak lanjutnya di lapangan. Tadi sudah mulai dari pukul 08.00 hingga 10.00 WIB, dan sore nanti akan dilanjutkan lagi pukul 16.00,” jelas Roni.
Selain menjabat sebagai Pj Walikota, Roni juga merupakan Kepala Dinas Pariwisata. Ia memastikan bahwa pengelolaan angkutan sampah telah diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, pemanggilan para pejabat dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan solusi ke depan.
Masalah sampah telah menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Di berbagai lokasi, tumpukan sampah berserakan karena tidak diangkut, menimbulkan bau busuk yang mengganggu warga.
Pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan sampah di Jalan As-Shofa, yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Camat Payung Sekaki.
Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Rajawali, di mana sampah menumpuk dan membuat jalan dalam kota seolah menjadi tempat pembuangan sementara.
“Bau busuk. Sampah ini sudah mulai menumpuk sebelum tahun baru,” keluh Faisol, salah seorang warga yang ditemui di lokasi.
Faisol mengaku heran mengapa masalah sampah selalu muncul setiap awal tahun. Ia mempertanyakan evaluasi pemerintah kota terhadap pengelolaan sampah.
“Kita heran, sampah ini setiap awal tahun selalu jadi masalah. Apakah Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengevaluasi diri?” ujar Faisol dengan nada kecewa.
Situasi diperburuk oleh hujan deras yang mengguyur wilayah Pekanbaru sejak kemarin. Sampah yang basah menimbulkan bau busuk yang semakin menyengat, membuat warga semakin terganggu.
Masyarakat meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Penyelesaian yang efektif dinilai sangat penting untuk mengembalikan kebersihan dan kenyamanan lingkungan Kota Pekanbaru.
Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sampah, termasuk peran pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam angkutan sampah, demi menghindari masalah serupa di masa mendatang. (rp.ind/*)
