Komisi Pemilihan Umum Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024 dalam rapat pleno yang digelar di Jakarta pada Rabu (24/04).

Penetapan ini dilakukan selang dua hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa hasil pilpres.

"KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Bapak H Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari ketika membacakan berita acara penetapan.

KPU menyatakan Prabowo-Gibran menang setelah memeroleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah.

Prabowo dan Gibran menghadiri rapat penetapan tersebut mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Di depan Gedung KPU, para pendukung Prabowo-Gibran berkumpul untuk menyambut kemenangan pasangan tersebut.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar turut hadir. Sedangkan paslon capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak tampak di KPU.

Dalam pidato pertamanya setelah resmi dinyatakan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengatakan bahwa “semua unsur pimpinan harus bekerja sama” usai berakhirnya pilpres.

“Setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi, untuk membawa kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menghilangkan korupsi,” kata Prabowo.

“Apakah bersatu itu di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita,” sambungnya.

“Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja, berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya.”

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada pesaingnya, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

“Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita,” kata Prabowo.

"Kalau kontestasi adem adem saja, kalau kontestan tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat," sambung Prabowo.

Sebelumnya, ketika ditemui wartawan di depan Gedung KPU, Prabowo mengatakan “akan mulai bekerja keras dan mempersiapkan diri”.

“Yang penting sekarang, kewajiban kita semua apalagi unsur pimpinan politik untuk bekerja sama,” kata Prabowo kepada wartawan.

Anies-Muhaimin: 'Kami hormati proses bernegara'

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tampak menghadiri rapat pleno peresmian ini.

Bagi Anies, kehadiran itu adalah cara mereka "menghormati proses bernegara hingga tuntas".

"Ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan kepada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan yang harus jadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat, di sisi lain kami hormati proses bernegara," kata Anies kepada wartawan di KPU.

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin berjanji bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu.

"Pasti [diusulkan]. Setiap lima tahun kita pasti menyempurnakan kelemahan Undang-Undang Pemilu kita. Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, untuk membaca titik lemah keterpurukan demokrasi," kata Muhaimin.

Mengenai peluang ajakan untuk bergabung dengan pemerintah, Anies mengatakan, "Kita ikuti proses saja dulu".

Sementara Muhaimin ketika ditanya kabar akan bertemu dengan Prabowo mengatakan, "Kita tunggu saja nanti".

Sementara calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tidak tampak hadir di KPU.

Ganjar mengaku masih di Yogyakarta dan belum mendapatkan undangan.

"Kalau posisi saya di Jakarta, saya hadir. Makanya sampai dengan tadi malam saya tanya, apakah ada undangan? Jawabnya tidak ada," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu.

Sementara itu, KPU RI mengeklaim telah mengundang Ganjar-Mahfud untuk hadir.

Sebelumnya, PDI Perjuangan selaku partai pengusung Ganjar-Mahfud sempat meminta agar rapat pleno penetapan pemenang pilpres ini ditunda.

Itu karena PDIP tengah menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan melawan hukum atas tuduhan palanggaran proses pemilu.

"Saya minta agar KPU taat azas hukum tidak menjadikan suatu keterlambatan keadilan, tunda dulu penetapan sampai ada putusan yang pasti dari PTUN," kata Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di DPP PDIP Jakarta Pusat pada Selasa dikutip dari Detik.com. (*)