Komisi VII DPR RI Ingatkan PT Pertamina Hulu Rokan, Putra Daerah 'Jangan Diberhentikan'

PEKANBARU - Anggota Komisi VII DPR RI, Alex Nurdin saat memimpin rapat dengar pendapat Panja Migas Komisi VII DPR RI dengan Pemprov Riau, LAM Riau, PT Pertamina, PT CPI di Gedung DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan agar segera menfalisitasi diskusi Businnes to Businnes (B to B) dengan badan usaha di daerah Riau.

Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI juga meminta agar badan usaha di daerah bisa berpartisipasi ikut dalam mengelola ladang minyak di Blok Rokan yang beralih dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan. "Selain itu Panja Migas DPR RI juga mendesak PT Pertamina Hulu Rokan dan PT CPI untuk segera menindaklanjuti aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat Riau terkait manfaat pengelolaan blok rokan," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Alex Nurdin saat memimpin rapat dengar pendapat Panja Migas Komisi VII DPR RI dengan Pemprov Riau, LAM Riau, PT Pertamina, PT CPI di Gedung DPR RI, Selasa (9/2). 

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Panja Migas DPR RI juga akan mengagendakan kunjungan ke blok Rokan di Riau. Serta rapat teknis lanjutan pada masa sidang IV tahun 2020-2021 dengan jajaran teknis dari SKK Migas, PT Pertamina, PT PGN dan PT CPI terkait peralihan pengelolaan blok rokan. Selain itu, Panja Migas juga mendesak presiden Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan agar memprioritaskan tenaga kerja putra daerah Riau yang tadinya bekerja di PT CPI. "Pokoknya tidak boleh ada yang diberhentikan," kata Alek.

Sementara Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edi Natar Nasution yang hadir langsung dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR RI mengapresiasi langkah Panja Migas DPR RI yang sudah menampung aspirasi dari masyarakat Riau, yang diwakili dari LAM Riau dan Pemprov Riau. "Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan sepakati hari ini menjadi kabar baik buat kita semua," kata Edi saat menyampaikan kata penutup dalam rapat dengar pendapat tersebut. (*)