Konflik Antara PT APN dengan Pemilik Kebun Sawit Hasil Sitaan Satgas Terus Berlanjut

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Konflik antara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) dengan banyak masyarakat pasca pengelolaan kebun sawit hasil 'sitaan' Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus berlanjut.

"Konflik antara PT APN dengan pemilik kebun sawit berlanjut."

"Kita meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi keadaan yang makin panas saat ini," kata Direktur Eksekutif Riau Research Center, Johny Setiawan Mundung, M.Ling pada media.

Di media sosial, ketegangan sosial secara masif muncul di tiap lini masa. Namun, upaya pengendalian konflik tak kunjung dilakukan dan berimplikasi pada potensi ekskalasi konflik yang makin meluas, berdampak pada stabilitas sosial. 

Johny Setiawan Mundung menyebut, konflik pengelolaan kelapa sawit sitaan Satgas PKH yang diserahkan ke APN meletus di berbagai daerah, seperti di Riau (dengan masyarakat adat Talang Mamak, Sakai, Tambusai, Siak, Bengkalis), Sumut, Kalimantan dan daerah lainnya. 

Ia meminta agar Presiden Prabowo melakukan sedikitnya 5 langkah pokok untuk mengatasi konflik tersebut. Pertama, Presiden Prabowo diminta memerintahkan evaluasi total terhadap Kerja Sama Operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara.

Evaluasi ini diharapkan berujung pada audit investigatif. KSO adalah pola pengelolaan kelapa sawit hasil sitaan oleh Agrinas dengan melibatkan pihak ketiga (korporasi dan koperasi). 

"Perintahkan BPK dan Kejaksaan Agung melakukan audit investigatif terhadap operasional dan legalitas pengambilalihan lahan oleh PT Agrinas Palma Nusantara," kata Johny Setiawan Mundung dalam keterangan persnya, Selasa (27/1/2026). 

Menurutnya, pengelolaan kelapa sawit sitaan dengan pola KSO Agrinas rawan konflik dan perlu dipertanyakan keseriusannya dalam menangani lahan sitaan. 

"Pastikan tidak ada "aktor baru" yang hanya menggantikan oligarki lama tanpa memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar," sebut Johny Setiawan Mundung. 

Kedua, Ia meminta agar penyelesaian konflik ditempuh berbasis keadilan sosial (restorative justice). Ia menyarankan Prabowo untuk menginstruksikan Satgas PKH dan PT Agrinas memprioritaskan dialog terbuka dan kemitraan dengan masyarakat adat/ lokal, bukan pendekatan keamanan (preman/ aparat).

"Terjadinya konflik berdarah di wilayah KSO Agrinas (misalnya di Bengkalis) telah memakan korban luka dan kerusakan kendaraan. Petakan kembali hak-hak tanah adat dan libatkan masyarakat lokal sebagai mitra utama, bukan sekadar penonton," jelas mantan Direktur Eksekutif Walhi Riau periode 2000-an ini. 

Ia juga mendesak pengelolaan secara transparan dan validasi lahan sitaan Satgas PKH yang diberikan hal kelolanya kepada PT Agrinas.

Berdasarkan pernyataan Satgas PKH, lahan kebun sawit sitaan telah diserahkan ke Agrinas mencapai 674 ribu hingga 1 juta hektare.

"Hal ini untuk memastikan status tanah clean and clear. Banyak lahan yang diambil alih diduga tumpang tindih dengan lahan masyarakat sehingga memicu gesekan sosial," kata Johny Setiawan Mundung.

Menurutnya, Prabowo juga harus memerintahkan penataan ulang manajemen PT Agrinas Palma Nusantara. Bahkan, langkah perombakan manajemen bisa ditempuh, jika terbukti terjadi kelalaian serius atau pembiaran konflik. 

"Tempatkan profesional yang memiliki kapasitas manajemen lahan sekaligus sensitivitas sosial," sarannya. 

Terakhir, Johny meminta agar Prabowo bisa memastikan keadilan bagi buruh dan warga lokal. Alih kelola kebun sawit sitaan harus memberikan perlindungan yang adil dan konsisten terhadap hak buruh dan masyarakat adat yang terdampak peralihan pengelolaan lahan ke Agrinas.

"Fokus Agrinas tidak boleh hanya pada laba bersih, tetapi pada dampak sosial-ekonomi di tapak," jelasnya. 

Johny Setiawan Mundung meminta misi ketahanan pangan (Asta Cita) Presiden Prabowo tidak mengorbankan hak-hak masyarakat lokal, melainkan memberdayakan mereka dan mengangkat dari sisi gelap dampak konflik agraria yang penuh luka. (*)\