Kongres AS Mengesahkan Kemenangan Joe Biden Ditengah Kerusuhan Pendukung Trump

INTERNASIONAL - Kongres Amerika Serikat secara resmi mengesahkan Joe Biden dan Kamala Harris, sebagai presiden dan wakil presiden mendatang. Pengesahan diambil dalam sidang pleno Kongres setelah sempat diskors karena massa pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol pada Rabu (06/01) waktu setempat. Setidaknya empat orang meninggal dalam kerusuhan itu.

Presiden Trump hingga kini menolak mengakui kekalahan dan mendorong pendukungnya untuk berkumpul di Washington DC. Suara elektoral itu disahkan setelah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat sama-sama menolak keberatan yang diajukan para politikus Repubik terkait hasil pemungutan suara di Negara Bagian Pennsylvania dan Arizona.
Sidang mengukuhkan Biden mengantongi 306 suara sedangkan Trump 232 suara.

Wakil Presiden Mike Pence - selaku presiden Senat, memimpin sidang gabungan Senat dan DPR itu. Pengesahan di tingkat Kongres ini merupakan langkah terakhir sebelum Biden dan Kamala Harris dilantik pada 20 Januari. Dalam pernyataan yang baru dikeluarkan, Presiden Trump mengatakan ia berkomitmen terhadap "peralihan kekuasaan yang tertib pada tanggal 20 Januari" tetapi tetap mengulangi tuduhan-tuduhan adanya kecurangan pemilu. "Meskipun saya sama sekali tidak setuju dengan hasil pemilihan, dan kenyataan itu pahit bagi saya, akan ada peralihan kekuasaan yang tertib pada tanggal 20 Januari," kata Trump dalam pernyataan yang dirilis lewat akun Twitter juru bicaranya.

"Saya selalu mengatakan kita akan terus berjuang untuk memastikan hanya kertas suara sah lah yang dihitung. Walaupun ini menandai akhir dari masa jabatan pertama yang paling hebat dalam sejarah kepresidenan, ini hanyalah permulaan dari upaya Make America Great Again (membuat Amerika hebat lagi)" tambahnya. 

Lebih dari 60 kasus yang disengketakan lewat jalur pengadilan oleh kubu Trump terkait dengan pemilihan presiden pada November lalu semuanya telah gagal. Sebelumnya ketua Senat Mitch McConnell mengatakan setelah Kongres kembali mengadakan pertemuan bahwa pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan dan kekerasan. "Kami tidak akan bisa dipaksa keluar dari ruangan ini oleh massa, preman atau ancaman," katanya.

Empat orang meninggal

Wali kota Washington DC Muriel Bowser mengatakan perempuan yang ditembak polisi adalah bagian dari sekelompok orang yang menerobos ruang DPR sementara sidang masih berlangsung di ruang itu. Mereka dihadang oleh polisi yang tidak mengenakan seragam, dan seorang polisi menembak perempuan tersebut. Ia lantas dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Pihak berwenang belum mengungkap jati diri perempuan itu tetapi media setempat melaporkan ia bernama Ashli Babbit yang merupakan seorang veteran Angkatan Udara dari San Diego dan pendukung Trump.

Menurut para pejabat, tiga orang lainnya yang meninggal adalah seorang perempuan lagi dan dua laki-laki. Namun rincian tentang bagaimana mereka meninggal belum diumumkan . Setidaknya 14 anggota kepolisian mengalami luka dalam kerusuhan.

Pejabat banyak mundur

Menyusul kerusuhan, pejabat Gedung Putih menyatakan mundur, termasuk di antaranya kepala bagian yang mendampingi ibu negara Melania Trump, wakil juru bicara Trump, Sarah Matthews. Wakil kepala penasihat keamanan nasional Matt Pottinger juga dilaporkan mundur. Bloomberg News, mengutip sumber yang dekat dengan Pottinger, mengatakan "ia khawatir atas serangan di Capitol dan langkah Trump memicu para demonstran" sementara sumber-sumber mengatakan kepada CNN pejabat Trump itu "tak punya alasan lagi untuk tetap bertahan."

Dua mantan pejabat yang sebelumnya bekerja dengan Trump turut mengecam penyerbuan terhadap Kongres. Mantan Menteri Pertahanan James Mattis secara langsung menuduh Trump menyulut kekerasan. "Serangan kekerasan ke Gedung Capitol, upaya menundukkan demokrasi Amerika dengan hukum rimba, disulut oleh Trump," kata Mattis.

Ditambahkan Trump telah "memungkinkan pemimpin-pemimpn politik semu yang namanya akan hidup dalam keburukan sebagai profil pengecut". James Mattis mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan pada tahun 2018 setelah bersilang pendapat dengan Presiden Trump dalam masalah perang Suriah. Sementara itu, mantan kepala staf Gedung Putih John Kelly mencuit bahwa AS "perlu memperhatikan secara mendalam tentang siapa yang kita pilih untuk semua jabatan di tanah air kita".

Dikatakannya, sifat-sifat, moralitas, catatan etika, dan integritas calon harus diperhatikan lebih seksama. Pensiunan jenderal itu mengundurkan diri pada tahun 2018, dan seperti Mattis, ia kerap melontarkan kritikan kepada Trump secara terbuka. (*)