Kontraktor Menjerit karena Dana Proyek Tak Kunjung Cair, INPEST: 'Penyakit Rutin Tiap Penutup Tahun'

PEKANBARU - Di penghujung Tahun Anggaran 2024 ini, mulai terdengar celoteh miring tentang dana proyek dari sejumlah kontraktor dan konsultan yang telah menyelesaikan pekerjaan pada proyek pemerintah tapi belum dibayarkan.

"Kontraktor menjerit karena dana proyek tak kunjung cair."

"Terkait pembayaran dana proyek yang tak kunjung terealisasi pada sejumlah dana proyek yang telah rampung dikerjakan, namun pihak pemerintah belum juga melaksanakan kewajibannya membayar kepada kontraktor dan konsultan terus mencuat ditengah publik," kata Ketua Umum DPN Lembaga Independen Pembawaan Suara Transparansi (INPEST) Ir Ganda Mora SH MSi, tadi menyampaikan, Sabtu.

Dia mengaku, para kontraktor dan konsultan seharusnya telah menerima pembayaran pada akhir tahun ini, justru harus gigit jari karena dana proyek.

"Dimana tanggungjawab kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota selaku pemegang amanah jalannya roda pemerintahan terhadap ratusan nasib kontraktor tersebut," tanya dia.

"Seperti di Bengkalis, Pj Bupati daerah itu pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang kontraktor. Betapa sulitnya kehidupan pengusaha anak negeri ini," sebutnya.

"Sementara Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) daerah setempat juga tidak bisa berbuat banyak."

"Belum lagi derita yang dirasakan para pekerja yang selama ini mengabdi pada kontraktor yang mengerjakan proyek. Saat ini kondisi mereka (para pekerja) cukup sengsara, lantaran tak lagi punya biaya untuk menghidupi keluarga," kata Ganda Mora menggambarkan.

"Jika hal ini tidak segera diatasi, tentu saja bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kejahatan dan tindakan kriminal di daerah tersebut bisa meningkat demi sebuah perut," kata dia menambahkan.

Salah seorang rekanan yang bermitra dengan Pemkab Bengkalis sebagai pihak II yang enggan namanya dipublikasikan dan memiliki puluhan orang pekerja, mengakui, kalau dirinya saat ini sedang diuber pekerjanya, guna menuntut upah.

"Soalnya, upah mereka belum bisa dibayar sepenuhnya. Kendati pekerjaannya sudah selesai dan diserah terimakan oleh SKPD yang bersangkutan," kata pihak rekanan itu.

Tetapi Ganda Mora menyikapi ini menilai, pemicunya hal itu terjadi, lantaran pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum membayarkan tagihan (Termijn) Seratus Persen (100 %).

“Bahkan ada seorang rekanan sekarang ini lagi dicari-cari karyawannya. Mereka mau meminta kekurangan gajinya yang belum dibayarkan. Tetapi bagaimana pihak rekanan bisa membayar sepenuhnya. Sedangkan rekanan itu belum menerima pembayaran dana proyek dari BPKAD daerah setempat," cerita Ganda.

Terkadang, kata dia lagi, ada yang sudah sampai 1 (satu) Bulan Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD berada di keuangan pemkab. "Dan mereka (rekanan) bukan lari dari tanggungjawab. Tetapi memang dana proyek yang belum cair, “ sebut Ganda menceritakan.

Di tempat terpisah, seorang karyawan yang mengaku bekerja pada salah satu perusahaan kontraktor yang bermitra dengan Pemprov Riau juga mengatakan, bahwa dirinya telah dililit hutang lantaran gajinya tak kunjung dibayar sepenuhnya oleh kontraktor dimana tempat mereka bekerja, “gimana ini bang. Kok gaji kami nggak dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan tempat kami bekerja. Asal kami tanya, perusahaan selalu bilang, belum ada pencairan dari Pemprov. Jadi sampai kapan kami begini bang,“ tanya lelaki berambut gondrong itu memelas.

Gonjang-ganjing soal lambannya proses pencairan terkait sejumlah dana proyek di pemerintahan itu, membuat Ganda Mora sedikit ikut gerah menerima pengaduan dari beberapa rekanan.

Menurut lelaki berbadan sawo matang itu, bahwa sikap Pemerintah sudah keterlaluan. Bahkan, INPEST yang dikenal vocal itu juga menuding Pemerintah tak punya hati nurani.

“Bagaimana bisa sistem administrasi dan pengawasan di jajaran Pemprov kok terkesan amburadul begini, masak setiap tahun harus terakhir seperti ini. Sudah mau akhir tahun begini masih banyak pencairan terhadap sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek belum terbayarkan sepenuhnya kendati kewajiban rekanan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan," tanya dia.

"Kalau terus model ada istilah kas lagi kosong, kan ini kerja gila, masak sebuah pemerintahan bisa terjadi kas daerah kosong. Kerja apa mereka sebagai regulasi pemerintah. Takutnya, dana proyek diputar atau dipergunakan untuk pos kegiatan yang lain dulu, atau malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi,“ sebutnya geram.

Menurutnya, jika hal itu masih terbiarkan dan berlarut-larut, para kontraktor (pengusaha anak negeri) banyak lebih sengsara.

"Langkah selanjutnya, saya atas nama INPEST, akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Soalnya, menyangkut periuk nasi dan hajat hidup para pekerja yang terancam tidak bisa memasak di rumah lagi, Pemimpin di pemerintahan itu harus bertanggung jawab dan turun tangan akan semua ini," katanya sengit.

Tetapi rumor yang berkembang di lapangan, bahwa BPKAD Provinsi dan Kabupaten telah abai dari tanggungjawabnya. Bahkan mereka hanya memerintahkan kepada bawahannya untuk membayarkan SPM-SPM yang mempunyai “kekuatan besar” baik dikalangan politisi, birokrasi dan rekanan yang mempunyai backing orang-orang kuat. (*)