KPU Hentikan Rekapitulasi Suara Pilpres 2024, Senator Riau: 'Banyak Data Keliru dan Hoak'

JAKARTA — Senator asal Provinsi Riau, Intsiawati Ayus menyoroti hasil penghitungan (real count) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya hal tersebut banyak memuat data yang tak sesuai.

"KPU menghentikan sementara rekapitulasi suara Pilpres 2024."

"Banyak hasil pemungutan di beberapa TPS tak sesuai dengan apa yang tercantum pada real count itu," kata Intsiawati Ayus.

Dikatakannya, di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Desa Bantayan Baru, TPS 005, terdapat jumlah pemilih hampir 3.000 ribu orang di satu TPS.

Tidak hanya di Kabupaten Rokan Hilir, di Kota Dumai terdapat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Bukit Kapur, TPS 003 sebanyak 1.148 pemilih.

"Ada pula di TPS 004, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, terdapat jumlah pemilih sebanyak 3.349. Padahal, berdasarkan informasi KPU RI, batas maksimal jumlah pemilih di tiap TPS berjumlah 300 orang," katanya.

Intsiawati Ayus juga mempertanyakan fungsi dari semua institusi kegiatan real count ini. Karena menurutnya, ini menyesatkan karena data yang direkap di real count dan di C1 itu tidak sinkron.

"Selain itu, masalah berbeda ada pula suara yg bertambah di situs KPU ada juga suara yang berkurang. Contohnya di Kabupaten Kuansing, Inuman, Bedeng Sikuran di TPS 1, 2, dan 3 suara salah satu calon di C1 totalnya 23 sedangkan di web KPU hanya 16 suara," ungkapnya.

"Rekap suara di real count dan lembar C1 jauh selisih jumlahnya, tidak masuk akal. Contoh, ada calon nama A, B dan C kita sandingkan dengan dara C1 jaraknya jauh berbeda, contoh lain, jumlah suara di C1 16 suara, di real count jadi 62 suara," katanya.

Intsiawati mengungkapkan, dirinya mendapat data di website http://pemilu.2024.kpu.go.id, ada calon mendapatkan jumlah suara di real count 802 suara, namun di lembar C1 hanya mendapat 2 suara.

"Kita ambil contoh ada calon di real count rekapnya 802 suara di C1 hanya 2 suara. Saya sudah mendata hampir di 100 TPS. Contoh lagi, calon dengan jumlah 844 suara di real count, kita buka di C1 hasilnya 0. Fenomena sama, dan ini menyesatkan," jelasnya.

Menghindari terjadinya riuh dan kegaduhan, Intsiawati Ayus meminta KPU Riau menghentikan penghitungan suara secara real count.

"Hentikan real count, merusak kebatinan caleg itu sendiri, suasana caleg dan keluarga dan timses. Tujuan pemilu itu jujur dan adil, saat ini riuh dan gaduh," ujarnya.

"Biar penyelenggara pemilu tenang mengerjakan tahapan pemilu yang sesuai peraturan. Kesalahan ini harus segera dievaluasi, disikapi dan dihentikan," tutupnya.

Menyikapi banyaknya desakan untuk mengehtikan rekapitulasi suara Pilpres 2024 ini, terbukti situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum kunjung menampilkan pembaruan atau update hasil hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Hingga Senin 19 Februari 2024 dini hari pukul 00.50 WIB, situs resmi KPU masih menampilkan data hasil hitung suara terakhir per Sabtu 17 Februari 2024. Artinya, tidak terdapat pembaruan data dalam 2 hari terakhir.

Dalam rekapitulasi terakhir itu, baru tercatat data 548.354 tempat pemungutan suara, atau 66,61% dari total 823.236 TPS. Catatan rekapitulasi terbanyak ada di Jawa Tengah (82,81%), sedangkan yang paling sedikit adalah dari Papua Pegunungan (0,05%, dengan keterangan data sedang dalam proses).

Dalam data terakhir itu pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap unggul dengan perolehan 57,95% atau 49,74 juta suara. Sementara itu pasangan 01 Anies-Muhaimin memperoleh 24,48% atau 21,01 juta suara, dan pasangan 03 Ganjar-Mahfud meraih 17,57% atau 15,08 juta suara.

Di tengah kondisi itu, beredar informasi bahwa KPU pusat menginstruksikan KPU di daerah untuk menghentikan sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Misalnya, penghentian perhitungan suara terjadi di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten.

Komisioner KPU Kota Tangerang Rustana menjelaskan bahwa penghentian sementara rekapitulasi suara itu terkait dengan perbaikan data di situs Info Pemilu KPU Pusat.

"Kami sudah sampaikan agar proses rekapitulasi hari ini dilakukan penundaan karena sedang diperbaiki data di Info Pemilu atau situs real count KPU," ujar Rustana di Tangerang, Banten pada Minggu (18/2/2024), dikutip dari Antara.

Di Kabupaten Tangerang pun terdapat arahan KPU pusat untuk memastikan data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) lebih akurat. Alhasil, terdapat penundaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan hingga Selasa (20/2/2024).

"Berdasarkan arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, untuk memastikan data SIREKAP yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan lebih akurat, jadwal pleno PPK agar dijadwalkan ulang menjadi tanggal 20 Februari 2024, dan bagi yang sudah berjalan agar diskors sampai dengan tanggal 20 Februari 2024," dikutip dari surat KPU Kabupaten Tangerang nomor 348/PL.01.8-SD/3603/2024.

Polemik Perbaikan Data Pilpres dan Sirekap

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan tak ada niat untuk memanipulasi Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

"Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara karena pada dasarnya Formulir C1 Hasil Plano diunggah apa adanya," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Dijelaskan pula bahwa bahwa Formulir Model C1-Plano yang diunggah oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) itu dapat dimonitor dan disaksikan bersama-sama.

Sementara itu, Hasyim menyampaikan publikasi Sirekap pada hari ini per pukul 15.30.23 WIB, progresnya adalah yang sudah diunggah 358.775 dari 823.236 TPS atau setara dengan 43,58 persen.

Hasyim menegaskan bahwa KPU akan terus mengunggah Formulir Model C1-Plano agar masyarakat terus mengetahui sampai batas akhir.

"Hanya saja untuk konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat nanti akan dilakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah," katanya.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 guna menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024.

KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak KPU juga menyatakan masih melakukan perbaikan data perolehan suara presiden-wakil presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg), yang diunggah ke Sirekap. Sistem itu merupakan alat bantu dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi hasil penghitungan suara di masing-masing TPS.

Sirekap digunakan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan memotret dokumen C1 Plano di masing-masing TPS, sebelum foto diunggah ke server KPU.

Namun demikian, Sirekap mengalami gangguan atau error, yakni rusaknya data saat petugas memasukkan C1 ke situs tersebut. Sirekap pun menuai banyak kritik karena menghambat proses perhitungan suara.

KPU mengakui bahwa masih melakukan perbaikan data perolehan suara pilpres maupun pileg hasil unggahan Sirekap. Ada data yang masuk ke server KPU melalui Sirekap, tetapi tidak sesuai dengan dokumen C1 Plano asli yang difoto.

"Sekali lagi ada penginputan dari KPPS diperbaiki ketidaksesuaiannya, yang tampilannya berupa tabel [untuk] pemilu DPR RI, presiden yang bentuk pie chart," terang Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos kepada wartawan, Sabtu (17/2/2024).

Betty memaparkan bahwa sampai dengan Sabtu (17/2/2024) pukul 12.00 WIB, server KPU telah menerima data perolehan suara capres-cawapres pada 533.435 TPS. Dari jumlah itu, ada 1.700 TPS yang datanya tidak sesuai antara yang ditangkap melalui Sirekap dan yang tertera asli pada dokumen C1 Plano.

Sementara itu, KPU juga menemukan ketidaksesuaian data suara pileg yang tersebar di 7.473 TPS, atau 1,85% dari total 402.911 TPS yang sudah masuk ke server KPU per siang tadi.

Di sisi lain, Betty menyebut Sirekap tidak hanya mengalami kekeliruan dalam hal input data, tetapi juga serangan terhadap sistemnya. Dia mengatakan bahwa aplikasi tersebut digunakan oleh 1,6 juta akun KPPS di seluruh Indonesia.

"Sebagai bentuk pengawasan, sebagai bentuk atensi, sebagai bentuk masukan dari publik tentu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti menjadi bagian dari akuntabilitas dan transparansi KPU," tuturnya, seperti yang dilansir dari bisnis. (*)