Kritik Pedas Anggota Dewan Soal Pemprov Beli Mobil Listrik Hingga Rp10, 4 M, 'yang Dinilai Terburu-buru dan Tak Pakai Tolak Ukur'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau beli mobil listrik jenis Toyota bz4X untuk digunakan pejabat tinggi di Riau yang mendapatkan jatah mobil dinas berupa mobil listrik seharga Rp 1,3 Miliar.

"Pemprov beli mobil listrik dinilai terburu-buru dan tak pakai tolak ukur."

“Pemprov Riau terlalu terburu-buru, terkesan ingin menyatakan Riau patuh terhadap pemerintah pusat, padahal kepatuhan itu ada tolak ukurnya," kataAnggota DPRD Riau, Ade Hartati, pada wartawan, Selasa (4/3/2023).

Ade Hartati menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dinilai terlalu buru-buru menjalankan instruksi pemerintah pusat. Itu terkait pengadaan mobil dinas listrik.

Tetapi sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar Senin 3 April 2023 sudahpun menyerahkan delapan mobil listrik untuk pejabat di Riau yang dibeli dengan APBD 2023.

Mobil listrik jenis Toyota bz4X digunakan oleh Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Sekdaprov Riau, Ketua DPRD Riau, Kejati Riau, Kapolda Riau, Danlanud serta untuk Kepala Badan Penghubung Riau sebagai kendaraan dinas.

Gubri Syamsuar mengungkapkan, pembelian mobil listrik ini selain arahan dari Presiden Jokowi, juga sejalan dengan Program Riau Hijau yang sudah lama dirinya galakkan.

"Sebenarnya mobil listrik ini bukan hanya untuk program Riau Hijau namun juga sebagai upaya kita mengurangi polusi udara. Disamping itu mobil listrik ini juga bagian dari untuk menghemat energi," katanya.

Gubernur Syamsuar mengklaim penggunaan mobil listrik sebagai instruksi pemerintah pusat untuk mulai menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Namun demikian, ternyata mobil listrik ini tak langsung bisa digunakan oleh Forkompinda sebab sopir yang akan membawa mobil tersebut belum mengusai kendaraan listrik tersebut.

"Belum lagi, supir kita menguasai," ujar Syamsuar.

Syamsuar menyebut jajaran Kepala Organisasi Penyelenggaraan Daerah (OPD) Pemprov pun akan berangsur beralih ke mobil listrik. Namun hal ini karena ketersediaannya terbatas, maka saat ini hanya OPD Badan Penghubung yang diberikan mobil ini.

Sebab sejumlah tempat seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mengharuskan penggunaan mobil listrik. Selain itu mobil listrik pun diketahui tidak harus mengikuti aturan ganjil genap sehingga lebih fleksibel.

"Jadi untuk saat ini baru Forkopimda, belum sampai ke Kepala OPD," ujar Syamsuar.

Saat ini, kata Syamsuar, banyak daerah yang ingin membeli sehingga mobil listrik yang diserahkan tersebut harus indent. Sehingga Dinas dilingkungan pemerintah Provinsi Riau juga belum menerapkan mobil listrik.

"Untuk beli aja masih susah karena harus indent dan tak bisa beli banyak, karena semua daerah butuh mobil listrik," ujarnya.

Beberapa fitur unggulan nan mewah yang tersemat di bZ4X ini antara lain Panoramic Roof atau fitur di mana atap mobil terbuat dari kaca atau bahan transparan.

Kemudian 12,3 inci Toyota Audio Multimedia dengan Human Machine Interface (HMI) e-TNGA Platform adalah yang memungkinkan pengemudi untuk mengakses sistem audio dan informasi lainnya melalui layar sentuh berukuran besar yang terletak di dasbor mobil.

Mobil ini bisa menempuh jarak 500 Km dalam sekali pengecasan. Sementara untuk waktu pengecasan mobil ini membutuhkan waktu 30 menit dari posisi kosong hingga 80 persen.

Toyota bZ4X memiliki ground clearance mencapai 210 mm sehingga tidak cuma nyaman untuk diajak berkendara di jalan mulus perkotaan, tapi juga bisa ke jalan yang bergelombang. Spesifikasi itu juga diperkuat dengan basis rancang bangunnya sendiri mengusung platform e-TNGA yang didesain khusus buat kendaraan listrik Toyota.

Toyota bZ4X tipe FWD dibekali motor listrik tunggal yang dipasang di roda depan.

Motor listrik itu mempunyai tenaga maksimal 204 hp dan torsi 266 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam bisa dituntaskan hanya dalam 8,4 detik.

Terdapat mode berkendara ECO untuk menghemat daya listrik dan SNOW untuk berkendara di medan off-road ringan.

Tetapi anggota DPRD Riau, Ade Hartati, menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dinilai terlalu buru-buru menjalankan instruksi pemerintah pusat. 

Ade mengatakan bahwa instruksi percepatan pemakaian mobil listrik sebagai mobil dinas yang disampaikan pemerintah pusat itu harusnya, masih bisa disesuaikan Pemprov dengan melihat kondisi daerah.

"Padahal setiap arahan dari pemerintah pusat itu pasti ada narasi yang menyatakan disesuaikan dengan kondisi daerah. Artinya diberikan kewenangan kepada kepala daerah maupun para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan kembali arahan ini,” ujarnya.

Ade menilai masih banyak hal yang perlu menjadi prioritas Pemprov Riau seperti perbaikan jalan rusak yang selalu dikeluhkan masyarakat. Ade juga menyoroti sarana kesehatan yang masih belum memadai.

Pembelian delapan unit mobil listrik dengan nilai Rp10,4 miliar itu juga dianggap Ade belum terlalu penting. Tidak mempertimbangkan keadaan sarana pengisian tenaga mobil listrik yang ada di Provinsi Riau.

“Mobil listrik itu di Riau tidak terlalu penting, memangnya mau dipakai kemana mobil itu? Ke Inhil atau ke Meranti yang pergi kesana harus naik kapal, atau ke Rohul yang jalan berlobangnya besar-besar. Kalau baterainya habis mau di cas dimana, karena sarana pendukungnya tidak ada di setiap daerah,” sebutnya.

Lain lagi disebutkan Anggota DPRD Riau Komisi I, Mardianto Manan, yang mengkritisi pembelian delapan unit mobil listrik oleh pemerintah provinsi Riau. Dia menilai perbaikan jalan dan infrastruktur lebih penting.

Politisi PAN itu disebut telah menolak pembelian mobil saat diusulkan. Penolakan itu karena dia menilai ada hal lain yang lebih penting.

"Sejak awal saya menolak. Saya secara pribadi menolak, tapi sampai paripurna disahkan. Padahal ada yang lain lebih penting," kata Mardianto Manan kepada wartawan di DPRD, Senin (3/4/2023).

Meskipun begitu, Mardianto mengaku tak dapat berbuat banyak. Di mana usulan itu akhirnya disahkan saat paripurna DPRD Riau sampai akhirnya delapan unit mobil dibeli dan dibagikan.

"Saya bilang jangan pakai mobil listrik itu karena euforia, orang pakai mobil listrik kita mau pakai. Tapi fakta di lapangan ini kita miskin infrastruktur," katanya.

Ia menilai banyak jalanan provinsi rusak karena tak kunjung ada perawatan dan perbaikan. Bahkan kerusakan hampir 40 persen dan mulai memprihatinkan.

"Riau ini infrastruktur kondisi jalan yang status tidak layak mendekati angka 40 persen lebih. Hanya 60 persen yang bisa dilalui kendaraan, kenapa kita tidak lebih fokus itu," kata Mardianto.

"Jalan ini urat nadi masyarakat, kalaulah urat nadi terputus kan semuanya dapat terganggu. Ini harusnya diperhatikan kan," katanya lagi.

Soal waktu, ia menilai Pemprov Riau juga terburu-buru membeli mobil listrik. Apalagi mobil justru diberikan kepada instansi vertikal.

Saya lihat ini pengadaan waktu yang tak tepat dengan kondisi infrastruktur Riau yang tidak baik. Jangan dulu beli mobil listrik, mobil mewah, apalagi (mobil) untuk di luar Pemprov.

Selain pembelian mobil listrik, Mardianto Manan menilai ia mengaku ada tamparan keras dari masyarakat soal infrastruktur jalan. Di mana, ada pemuda bernama Bambang menimbun jalan rusak di Parit Indah Pekanbaru yang rencananya akan diperbaiki pakai dana bantuan keuangan Provinsi Riau.

"Ada sekarang infrastruktur jalan rusak itu ditimbun masyarakat. Ini kan sindiran untuk menampar pemerintah karena dinilai tidak mampu mengatasi itu, saya sebagai DPRD juga ini tamparan bagi saya," kata Mardianto Manan.

Padahal jika tidak dibelikan mobil listrik, perbaikan jalan bisa dikerjakan dengan biaya 1 unit mobil listrik. Sehingga tidak ada jalan-jalan rusak milik provinsi.

"Rp 1,3 miliar bisa bangun jalan 1 KM. Kan kasihan masyarakat, dia bayar pajak tetapi jalan perbaiki sendiri," katanya. (*)