PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dua hari jelang kedatangan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja [Kunker] ke Kota Pekanbaru, sejumlah ruas jalan protokol yang berada di Kota Pekanbaru tampak mulai dibersihkan.
"Kunker Jokowi ke Pekanbaru menuai beragam penilaian."
"Terlihat sejumlah petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan [DLHK] Kota Pekanbaru dan PUPR diturunkan guna membersihkan drainase serta merapikan ruang terbuka hijau yang ada di kota itu," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah [DPD] Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Provinsi Riau, Larshen Yunus menyikapi tadi Jumat (31/5).
Namun Larshen Yunus menilai, rencana datangnya Jokowi ke Pekanbaru saat masyarakat akan menghadapi pilkada serentak 2024.
Menurutnya, menjelang saat pelaksanaan Pilkada 2024, Presiden Joko Widodo [Jokowi] kerap melakukan kunjungan kerja di daerah-daerah.
Ia mencontohkan pada Januari lalu, Presiden Jokowi tercatat telah mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Tengah [Jateng].
Di awal Januari Jokowi sempat mengunjungi Cilacap, Banyumas, Purworejo, dan Brebes.
Lalu, pada Senin 22 Januari 2024, Jokowi melakukan kunjungan ke Salatiga, Magelang, Temanggung, dan Wonosobo.
Kemudian, pada Selasa 23 Januari 2024, Jokowi berkunjung ke Grobogan, Blora, dan Kota Semarang.
"Jadi semua kunjungan kerja itu dilakukan saat masa kampanye terbuka," kata dia.
"Untuk di Riau sendiri sedang dalam menghadapi Pilkada 2024. Ini kan [Riau] juga akan memasuki pilkada serentak. Seharusnya tidak dilakukan kunjungan itu ke daerah mana pun, bukan hanya daerah pulau jawa," ungkap Larshen yang juga selaku Wasekjend KNPI Pusat ini melalui sarana Whats App [WA] nya.
Menurut dia, terlepas dari posisinya sebagai kepala negara yang berhak untuk menjumpai masyarakat, Jokowi mestinya mampu menahan diri.
"Di pilpres Pak Jokowi sadar atau tidak sadar, orang sudah tahu ada konflik kepentingan, dalam hal ini citranya Gibran. Alangkah baiknya sebagai presiden tidak melakukan apa pun kunjungan ke daerah supaya bisa berjarak, harus berjarak," terangnya.
Tetapi Larshen balik menilai, kunjungan Jokowi akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam rangkaian persiapan persiapan dalqm pilkada serentak yang sudah dijadwalkan KPU.
"Pasalnya, masyarakat mungkin cenderung ingin bertemu dengan Presiden."
"Di samping sebetulnya kalau Pak Jokowi datang akan terjadi, orang bertemu ingin melihat, sementara persiapan dan pelaksanaan dalam menghadapi pilkada serentak di Riau, orang-orang juga pada memikirkan hari ini partai apa, besok partai apa, dan seterusnya," jelasnya.
"Akan sangat membingungkan masyarakat dan merepotkan petugas. Karena pertimbangannya Pak Jokowi punya kondisi conflict of interest," lanjutnya.
Dia juga mengatakan, petugas kepolisian juga bakal disibukkan dengan pengamanan Jokowi di daerah. Padahal, pihak kepolisian juga harus mengamankan pilkada.
"Bukan mengatakan masyarakat dikonsolidasikan untuk menyambut Pak Jokowi, tapi biarlah suasana berjalan, di masyarakat itu pas lagi ingin menghadapi pilkada serentak, sebaiknya tidak diganggu oleh kegiatan kepala negara," tuturnya.
Jadi Larshen menilai kondisi yang relatif aman saat ini tidak mewajibkan Jokowi mengunjungi masyarakat di tengah masa menghadapi pilkada. "Kecuali memang ada kondisi seperti bencana yang memerlukan Pak Jokowi untuk ke lapangan, kalau ini kan di Riau normal-normal saja," tandasnya. (*)
