LAM Riau Buka Musyawarah Kerja ke-V Rumpun Melayu se-Sumatera 

PEKANBARU – Musyawarah Kerja ke-V Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera resmi dibuka di Balai Adat Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu (9/8/2025).

Acara bergengsi ini menjadi ajang silaturahmi dan perumusan arah bersama bagi lembaga adat Melayu dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Perwakilan lembaga adat dari Aceh hingga Lampung hadir dalam forum yang digelar setiap lima tahun ini.

Selain menjadi ruang tukar pikiran, musyawarah ini juga diharapkan menghasilkan kesepakatan strategis untuk memperkuat eksistensi dan kontribusi budaya Melayu dalam pembangunan kawasan.

Mewakili Gubernur Riau, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan bahwa musyawarah ini bukan hanya simbol kebersamaan, tetapi juga ruang lahirnya solusi dan kolaborasi konkret antarwilayah.

“Di sinilah kita saling tukar pengalaman, berkongsi amalan baik, dan menyusun langkah bersama. Tidak mustahil pula dari forum ini lahir kesepakatan untuk memperkuat sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan.

Pj Sekda menegaskan, budaya Melayu bukan sekadar warisan masa lalu, tapi kekuatan hidup yang bisa menjadi fondasi pembangunan.

“Bagi Riau, kebudayaan Melayu adalah landasan pembangunan. Budaya bukan hanya dijaga, tetapi juga digerakkan untuk memajukan negeri,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan konektivitas antarprovinsi yang semakin terbuka, terutama dengan kehadiran jalan tol lintas Sumatera.

Menurutnya, infrastruktur ini menjadi peluang besar membangun kemitraan ekonomi dan budaya yang tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal.

Tak hanya itu, Job Kurniawan mengajak seluruh peserta musyawarah untuk merumuskan gagasan besar demi masa depan Melayu.

“Gagasan yang lahir harus mengikat potensi serumpun, membangun kerja sama lintas provinsi bahkan lintas negara, serta memastikan marwah Melayu tetap tegak di tengah arus global,” tambahnya.

Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menekankan bahwa Musyawarah Kerja ini bukan sekadar ajang seremonial, tetapi momentum penting memperkuat visi bersama untuk kebudayaan Melayu.

“Melayu tidak hanya berada di satu tempat atau negara saja, tetapi tersebar di berbagai wilayah di dunia. Maka, isu-isu seperti hak masyarakat adat, eksistensi budaya, hingga diplomasi kebudayaan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Menurut Taufik, salah satu isu penting yang akan dibahas adalah hak-hak masyarakat adat dalam konteks pembangunan dan perlindungan budaya.

Hal ini penting untuk mempertegas posisi Melayu dalam percaturan budaya nasional dan internasional.

Bagi LAM Riau, pelaksanaan Musyawarah Kerja ke-V ini merupakan kehormatan sekaligus nostalgia. Sebab, musyawarah pertama pada tahun 2005 silam juga digelar di Pekanbaru, Bumi Lancang Kuning.

“Rasanya seperti pulang kampung. Karena dulu, musyawarah pertama juga berlangsung di sini. Kini, 20 tahun kemudian, kita kembali bermusyawarah di tempat yang sama, tapi dengan semangat yang lebih besar,” kenang Taufik.

Musyawarah Kerja ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari, dengan agenda utama meliputi sidang komisi adat, pemantapan kerja sama antarlembaga adat, serta penyusunan rekomendasi kebijakan strategis untuk penguatan budaya Melayu se-Sumatera. (*)