PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pilkada 2024 akan diramaikan sejumlah pasangan calon [Paslon], begitupun wacana Dr Achmad M.Si dari Partai Demokrat dengan H Yopi Ariyanto SE dari Nasdem sempat mengemuka akan berpasangan dalam menuju Pilgubri ini.
"Wacana Paslon Achmad-Yopi Ariyanto sempat mengemuka akan menjadi duet untuk di Pilgubri 2024."
"Itu masih wacana, tetapi nanti tergantung pak Achmad apakah memang wacana ini akan diteruskan. Saya selalu siap untuk ini," kata H Yopi Ariyanto, Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Riau dikontak melalui peralatan elektronik [ponsel] nya, malam Minggu (23/3) kemarin.
Mantan Bupati Inhu dua periode ini ketika dihubungi mengaku sedang berada di Jambi, Ia minta untuk bertemu membicarakan wacana di Pilgubri 2024 ini.
Dia pun mengucapkan selamat Ramadhan 1445 Hijriyah Tahun 2024 pada riaupagi.com.
Tetapi Ketua Umum [Ketum] Lembaga Melayu Riau [LMR] Pusat Jakarta, H. Darmawai Wardhana Zalik Aris SE Ak diminta tanggapan tetang dua sosok mantan bupati Rohul dan Inhu itu yang diwacanakan akan bergabung menuju Pilgubri 2024, mengatakan sangat mendukung untuk perubahan Riau.
Menurutnya, Pilkada 2024 akan diramaikan sejumlah pasangan calon yang maju. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil dari paslon persorangan [dari jalur non partai] yang mendaftar, dalam pengamatannya.
"Jika ditilik lebih jauh, Riau menjadi wilayah dengan pasangan calon dari partai paling banyak mencapai empat paslon."
"Namun saat ini pasangan calon gubernur belum ada yang telah diterima syarat jumlah dukungannya, nantinya para calon tentu dilakukan proses verifikasi faktual," terangnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau akan menggelar deklarasi Pemilu dan Pilkada damai 2024 dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman, tertib dan berintegritas di Riau.
"Kita harapkan bisa berjalan dengan aman, lancar, harmonis dan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan," kata Pj Gubernur Riau SF Hariyanto.
"Kita berupaya supaya Riau terus berjalan diatas kebenaran karena ini adalah langkah menuju Riau yang lebih sejahtera," timpalnya.
Dia pun berharap, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 menjadi momentum untuk menjaga kerukunan dan persatuan di Riau dan Indonesia pada umumnya.
SF Hariyanto menjelaskan, ada tujuh unsur utama yang berperan penting dalam proses Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ketujuh unsur itu, harus bekerjasama demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Tujuh unsur itu, yakni yang pertama KPU, kedua Bawaslu, DKPP dan lembaga non Bawaslu, ketiga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keempat aparat keamanan dan Parpol, Paslon dan Caleg serta masyarakat," ungkapnya.
KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga non Bawaslu, kata SF Hariyanto, harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangan.
Selain itu, ketiganya harus bertindak netral dan berintegritas, serta menjamin hak pilih setiap warga negara.
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan penyelenggaraan, menjamin ketersediaan anggaran dan memberikan fasilitas bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujar SF Hariyanto.
"Untuk TNI dan Polri, memberikan keamanan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak nantinya," sebutnya lagi.
Selain itu, kata Dia, Parpol, Paslon dan Caleg harus mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan, mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan siap kalah, menjauhi politik uang, black campaign, hoaks dan kecurangan lainnya.
Sementara Dr H Achmad M.Si yang kini duduk di Anggota DPR RI priode 2024-2029 itu dikoonfirmasi lewat ponselnya terkait wacana dirinya maju di Pilgubri 2024 bersama Yopi Ariyanto tidak menjawab.
Namun kembali disebutkan Darmawi Wardhana lagi menilai, dalam pada Pilgubri 2024, politik identitas tidak akan laku dalam Pemilu 2024, tapi paslon tetap akan siapkan strategi.
Politik Indentitas kerap dikaitkan dengan agenda, aksi, dan aktivitas politik oleh anggota kelompok berbasis identitas.
Menurutnya, jelang Pilgubri 2024, pertanyaan seputar apakah politik identitas akan kembali dieksploitasi oleh para elit politik.
Dia menilai bahwa politik identitas kemungkinan besar tidak akan laku lagi untuk digunakan sebagai alat menarik suara pemilih.
"Ini secara tidak langsung menunjukkan masyarakat Riau, terutama pemilih muda dari kalangan milenial dan generasi Z, sudah makin kritis," sebutnya.
Menurutnya, politik identitas masih akan digunakan dalam konteks negatif untuk menyerang lawan politik dalam Pemilu 2024 nanti, namun tidak untuk mempromosikan pasangan calon (paslon) karena tidak akan laku lagi.
Berdasarkan jumlah percakapan di dunia maya dan ketertarikan pengguna internet, terjadi perubahan perilaku konsumsi informasi dari sebelum pandemi COVID-19 ke masa setelah pandemi.
"Pada masa pascapandemi ini, masyarakat sudah menjadi sangat melek digital. Sebab, mereka ‘dipaksa’ menggunakan teknologi selama masa pembatasan sosial di era pandemi," sebutnya.
"Pandemi secara tidak langsung telah menciptakan “generasi search”, generasi yang ahli dalam mencari informasi sehingga mereka lebih kebal terhadap doktrin-doktrin politik."
"Warganet kini lebih tertarik dengan konten-konten inspiratif dan tutorial ketimbang konten kekerasan dan kontroversi negatif. Kanal YouTube politikus paling berhasil meraih simpati warganet, karena kontennya berisi kegiatan-kegiatan inspirasional," terangnya.
Menurut Darmawi Wardhana, kelompok milenial (lahir dalam rentang tahun 1980-1996) cenderung mencari konten konten terkait parenting dan karier, karena sebagian besar kelompok ini sekarang sudah menikah dan baru memiliki anak.
Sementara, generasi Z (yang lahir mulai tahun 1997 sampai 2012) pun tampaknya bukan “pasar” politik identitas.
Ia juga menilai bahwa persentase literasi digital generasi Z relatif tinggi karena mampu memilih konten website dan media sosial kredibel.
Kemampuan mereka dalam menghargai perbedaan, seperti agama, budaya, gender, dan status sosial, bahkan sangat tinggi.
Hal ini membuat generasi Z lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Jika ada isu yang viral, mereka cenderung mempertanyakan lebih dulu apakah itu konten marketing dan bagaimana kebenarannya.
Alih-alih mengeksploitasi makna identitas secara tradisional, Darmaw Wardhana mengungkap ada tren menarik terkait strategi menggaet pemilih.
Berdasarkan hasil pengamatan Darmawi Wardhana lagi, partai politik atau tim sukses sudah mulai mendekati berbagai target niche yang fokus dan kegiatannya tidak berkaitan dengan politik.
Contohnya kelompok penggemar sepak bola, bulutangkis, film, dan hobi seperti skateboard.
“Mereka tidak membicarakan politik. Tapi [aktor politik] bisa masuk lewat kelompok-kelompok ini, dan yang ditawarkan pada mereka pastinya adalah gagasan dan program,” ungkapnya.
"Ini karena para niche ini punya skills, sehingga paslon (pasangan calon) akan terdorong untuk bisa memberikan manfaat yang relevan untuk mereka," sambungnya.
Namun satu sisi, kata Darmawi Wardhana, meskipun kemungkinan besar tak lagi laris untuk menggaet suara pemilih dalam Pemilu 2024, politik identitas pasti masih akan dipersiapkan sebagai strategi kampanye oleh pasangan calon yang nanti akan bertarung.
Namun, apakah strategi tersebut akan diaktifkan atau tidak, ini tergantung perkembangan politik nanti, "namun sisi lain saya rasa strategi politik uang sangat nonsen tidak dilakukan bukan?," tanyanya.
Jadi Darmawi Wardhana memprediksi wacana Achmad-Yopi Ariyanto bisa jadi jika jadi berpasangan, sebaiknya menyiapkan strategi politik: strategi politik program dan strategi politik identitas.
Strategi programnya tentu disiapkan dan akan ditampilkan lebih dulu di depan publik. Kemudian jika mereka merasa strategi program tidak cukup untuk menggaet pemilih, mereka akan menuju ke ceruk masa tertentu yang paling bisa mereka yakinkan secara politik melalui politik identitas. (*)
Tags : Milenial, Partai Politik, Pilgub 2024, politik identitas, Gen-Z, Pemilu 2024, kampanye,