Larshen Yunus, Bacaleg Perindo Optimis Pemerintah Capai Target Penurunan Kemiskinan pada 2024 

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) optimis Pemerintah bisa mencapai target penurunan kemiskinan pada 2024. 

"Bacaleg Perindo optimis pemerintah capai target penurunan kemiskinan pada 2024."

"Pemerintah sudah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024," kata Larshen Yunus, Bacaleg Perindo dari Dapil II Kabupaten Kampar ini dalam bicang-bincangnya belum lama ini.

Tetapi Ia balik menyatakan, kalau Badan Pusat Statistik (BPS) berpranggapan target penurunan kemiskinan sulit dicapai apabila tata kelola upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak diubah.

"Memang harus ada sisitim yang perlu dirubah baru pencapaian target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024 tercapai," ujarnya menyikapi.

“Sisa waktu ini terbatas, pemerintah harus genjot terus, jadi kita optimis bisa [mencapai target],” kata Larshen.

Menurut Larshen, bahwa target penurunan kemiskinan yang ada saat ini adalah target yang ditetapkan sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Begitupun yang terjadi di Riau, pandemi Covid-19 yang melanda hampir tiga tahun terakhir telah memperberat upaya penanggulangan, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.

“Jadi pemerintah masih berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah [yang] lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengkoordinasikan semua langkah, dan kemudian membuat sasaran-sasaran prioritas dimana [angka] kemiskinan itu tinggi,” ujarnya.

Ia mencotohkan untuk di wilayah Dapilnya [Kampar], saat ini terdapat beberapa wilayah kecamatan telah menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Ya kalau bisa kan 2024 0 persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa itu karena adanya pandemi memang terhambat, sehingga memang lebih berat,” ungkapnya.

Menyinggung soal adanya anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, Larshen berpendapat bahwa dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.

“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, perjalanan dinas itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya [untuk] biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujarnya.

“Memang Pemerintah harus selalu [jaga] jangan sampai terlalu [besar untuk rapat dan perjalanan dinas], tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar kemudian konvergensi anggarannya,” imbuhnya.

Menurutnya, bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“[Anggaran penanggulangan kemiskinan] itu kan ada dua sebenarnya, yang satu [untuk] perlindungan sosial supaya mereka [kemiskinan] bisa tertahan supaya jangan kembali tinggi, sebaiknya lebih jauh turun, [dan supaya] mereka bisa survive,” sebutnya.

"Yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi progam, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga."

"Pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, tetapi penggunaan anggarannya harus lebih efisien," sebutnya.

Jadi menurutnya, masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar, tetapi yang diperlukan adalah kinerja yang lebih efektif, "ini yang harus dibenahi, bukan,” pungkasnya. (*)