Legislatif Dorong Pemko Buat BUMD Bidang Pangan, 'untuk Kendalikan Harga Sembako'
PEKANBARU - Inflasi dengan kenaikan harga pangan sudah terjadi, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru berharap Pemko memiliki BUMD bidang pangan untuk kendalikan harga Sembako.
"BUMD bidang pangan bertujuan memastikan ketersediaan pangan terpenuhi untuk masyarakat Kota Pekanbaru terutama dimomen-momen hari besar."
"Untuk itu kita mendorong Pemko membuat BUMD bidang pangan ini untuk mengendalikan harga sembako," kata Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Dapot Sinaga SE didampingi Wakil Ketua Komisi II Hj Arwinda Gusmalina serta anggota lainnya, Roem Diani Dewi, Jepta Sitohang, Kartini dan Zainal Arifin SE saat menggelar hearing bersama Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Pekanbaru, Selasa (4/9).
Menurut Komisi II selama ini Kota Pekanbaru masih bergantung kepada daerah pemasok seperti Sumbar dan Sumut, dimana ketika terjadi persoalan ditingkat petani seperti gagal panen, akan berpengaruh pada harga jual saat masuk ke Kota Pekanbaru.
Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Dapot Sinaga SE menghadirikan Kadisketapang Kota Pekanbaru Alek Kurniawan didampingi Sekretaris Reza Pahlevi dan jajaran Disketapang Pekanbaru lainnya.
"Kita tahu, Pekanbaru ini bukan penghasil pangan. Rata-tata kita mendatangkan itu dari Sumbar, Sumut dan daerah lain," jelas Ketua Komisi II Dapot Sinaga.
"Tadi Pak Kadisketapang menyampaikan, beliau meminta di Pekanbaru ini ada BUMD yang menangani masalah pangan," sambungnya.
"Saat musim panen raya di daerah lain, kita bisa simpan dulu melalui BUMD supaya Pekanbaru ini tidak kekurangan atau mengalami kelangkaan. Terutama hari-hari besar seperti lebaran, tahun baru itu harga-harga naik, maka barang itu bisa dikeluarkan. Namun, masalahnya Ranperda BUMD itu sejauh ini belum selesai," imbuhnya.
Hearing ini diketahui juga membahas anggaran R-APBD Pekanbaru 2023. Dimana Disketapang Kota Pekanbaru mengusulkan pagu anggaran dalam R-APBD Pekanbaru 2023 sebesar Rp10 miliar.
"Angka ini sifatnya baru usulan dari Disketapang Pekanbaru, harus disesuaikan lagi nanti dengan TAPD," ujar Dapot.
Dapot meminta Disketapang Kota Pekanbaru untuk dapat membuat rancangan program kegiatan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat.
"Kami minta Disketapang untuk dapat menyusun satu sampai dua kegiatan tahun 2023. Contohnya seperti kelompok wanita tani. Apalagi sekarang kelompok tani itu tidak mesti membutuhkan lahan luas dan besar, cukup hanya di rumah saja memakai polibag atau hidroponik," pungkasnya. (rp.sul/*)
