LKPJ Pekanbaru Digelar yang Sudah Masuk Tahap Pembahasan Pansus, Kata Sekdako Indra Pomi Nasution

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Setelah beberapa kali melalui sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemko Pekanbaru tahun 2023 digelar.

Saat ini LKPJ 2023 Pekanbaru sudah masuk tahapan pembahasan ditingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru.

Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution tampak hadir pada pembahasan LKPJ yang digelar secara tertutup oleh tim Pansus, Rabu (17/4/2024). Beberapa OPD terlihat hadir seperti halnya Dinas PUPR Pekanbaru.

"Jadi dari beberapa tahapan dan sidang paripurna sudah kita lakukan. Mulai dari penyampaian naskah, pandangan para fraksi DPRD dan sudah kita tanggapi juga," kata Indra Pomi.

"Maka saat ini masuk dalam tahapan pembahasan di Pansus yang diketahui oleh pak dapot. LKPJ ini sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk disampaikan ke DPRD maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir," sambungnya.

Menurut Indra Pomi, pembahasan LKPJ Pekanbaru tahun 2023 bersama tim Pansus ini masih akan berlanjut beberapa hari kedepan sebelum finalisasi dan masuk ketahapan pengesahan.

"Beberapa kepala OPD tadi diminta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Pansus. Tadi kami juga telah memaparkan secara umum mengenai LKPJ. Karena untuk pembahasan LPKJ ini butuh pendalaman dan dibahas secara rinci," sebut Indra Pomi.

"Tadi baru OPD PUPR yang dilakukan pendalaman terkait isu-isu, terkait kegiatan, target, capaian dan kinerja juga dipertanyakan oleh tim Pansus tadi," ujarnya.

Diakui Indra Pomi, persoalan infrastruktur seperti jalan rusak masih menjadi keluhan masyarakat dan menjadi atensi besar oleh pihak DPRD Kota Pekanbaru.

Namun mengingat keterbatasan anggaran untuk perbaikan, maka kerusakan jalan di Pekanbaru tidak terakomodir secara maksimal.

"PUPR ini tidak jauh-jauh dari infrastruktur jalan, pembukaan jalan baru termasuk juga pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin. Jadi memang untuk pemeliharaan jalan ini butuh anggaran cukup besar," ucapnya.

"Jadi kalau anggara kita hanya sekitar Rp79 miliar itu masih kurang, karena kita itu butuh anggaran Rp700 miliar lebih untuk memperbaiki kondisi jalan yang mengalami kerusakan ringan berat dan sedang," bebernya.

Menurut Indra Pomi, pembahasan LKPJ Tahun 2023 ini berlanjut beberapa hari kedepan dan kembali mengundang OPD terkait lainnya seperti halnya Dinas Perkim, BPKAD, Disdik, Diskes dan lainnya.

"Tadi baru satu OPD, dilanjutkan besok beberapa OPD lagi. Tadi kita juga sudah sepakat dan kita gesa bersama, pembahasan LKPJ ini segera rampung sesuai jadwal, karena untuk saat ini kita masih ada waktu sebelum finalisasi dan pengesahan," pungkasnya. (*)