Luhut dan Anies Adu Pola Pikir Soal Program Subsidi Mobil Listrik, 'yang Terus Dipertentangkan dan Diperdebatkan'

JAKARTA --  Adu gagasan mulai terjadi di kontestasi menuju Pilpres 2024. Mantan gubernur DKI Anies Baswedan yang dijagokan Koalisi Perubahan sudah secara terang-terangan berani mengkritik program subsidi mobil listrik.

"Luhut dan Anies adu pola pikir soal program subsidi mobil listrik."

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul?" kata Anies Baswedan di Gelora Bung Karno, Senayan, Ahad (7/5).  

Program subsidi mobil listrik telah diluncurkan oleh pemerintah untuk menggairahkan penjualan mobil listrik.

Melalui skema yang diluncurkan, pembeli dapat menikmati diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dari 10 persen menjadi hanya 1 persen.  

Pembelian hanya bisa dilakukan buat kendaraan yang memenuhi kriteria Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimum 40 persen buat mobil. 

Namun menurut Anies Baswedan, subsidi kendaraan listrik bukan solusi untuk masalah lingkungan hidup. Terlebih ketika pemilik kendaraan listrik justru dari kalangan yang tidak perlu disubsidi.

Menurut dia, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM). Hal ini, kata dia merujuk pada muatan bus. Sedangkan mobil listrik hanya untuk sedikit orang.

Anies membawa pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menilai pemberian subsidi jika kurang tepat hanya akan menambah kemacetan di jalan. Dia menegaskan untuk perbanyak kendaraan listrik buat kendaraan umum, bukan untuk kendaraan pribadi.

"Karena bus muat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," katanya. 

Oleh karena itu, ke depan ia mendorong demokratisasi sumber daya. Indonesia mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. "Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan sosial media," katanya. 

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan yang menggawangi program subsidi ini menyatakan, kebijakan mengenai mobil listrik sudah memiliki studi yang komprehensif. Pengembangan kendaraan listrik, lanjutnya, dilakukan oleh seluruh negara di dunia tidak hanya Indonesia.

"Saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga," katanya, Selasa (9/5).

Menurutnya, upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi kendaraan listrik di Indonesia untuk masa depan bangsa. Luhut menilai, pemerintah telah memberikan banyak insentif untuk bisa mensukseskan kebijakan masifnya kendaraan listrik di Indonesia.

"Kita bikin EV itu saya dorong habis-habisan.Saya kadang-kadang dengan Kementerian Keuangan kita ini inisiatif loh, ini kan carbon emission, ini kan supaya kita secepat mungkin buang bus yang karbon tinggi, tambah sepeda motor, karena itu menyangkut Indonesia," jelas Luhut dalam paparannya pada acara 'Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Hebat'.

Luhut menilai Indonesia memiliki banyak potensi sumber utama industri kendaraan listrik. Namun, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia tak semasif di Thailand bahkan Vietnam. Untuk itu, pemerintah mencari contoh kebijakan percepatan kendaraan listrik ke negara tetangga.

Salah satunya adalah memberikan insentif tak hanya bagi industri kendaraan listriknya saja tetapi juga untuk masyarakat sehingga terjangkau. "Kita gampang kok benchmark aja. Supaya kita nggak kalah bersaing dengan Vietnam kalo Vietnam bisa kasih (insentif EV), Thailand bisa kasih, kok kita nggak bisa?," tambah Luhut.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menegaskan, pengembangan industri kendaraan listrik harus dilihat secara menyeluruh. Pernyataan itu menanggapi kritikan soal pemberian subsidi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang dinilai kurang tepat sasaran karena malah memperparah kemacetan dan berisiko menambah emisi karbon.

“EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita punya komitmen zero emisi pada 2060, ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu,” ujar Agus saat ditemui di kantornya, Selasa (9/5).

Ia menambahkan, pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat di Tanah Air. Pengembangan itu, lanjutnya, bermanfaat pula dalam memanfaatkan program hilirisasi nikel yang tengah dijalankan pemerintah.

Subsidi transportasi massal

Sementara itu, Guru Besar Transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT., IPU., ASEAN.Eng pun menyoroti kebijakan subsidi mobil listrik.

Tak jauh beda dengan Anies, ia menilai pengembangan ekosistem kendaraan listrik harus diarahkan ke depannya sebagai moda transportasi publik. 

"Sebaiknya fokus pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia diarahkan pada transportasi massal. Kalau itu saya setuju disubsidi," kata Agus.

 Agus menyampaikan tujuan percepatan pemanfaatan kendaraan listrik dari pemerintah perlu diapresiasi karena dapat mengurangi polusi udara atau emisi karbon di sektor transportasi.

 Namun demikian, pengamat transportasi itu menilai perlu kebijakan yang bersifat menyeluruh dari hulu ke hilir agar regulasi-regulasi yang terkait dengan implementasi kendaraan listrik di Indonesia dapat tepat sasaran.

Alih-alih memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik pribadi, ia setuju jiak pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan atau operator yang mengelola transportasi massal berbasis kendaraan listrik

Anies unjuk kekuatan  

Sementara itu Pengamat politik dari BRIN, Siti Zuhro, menilai, kritik Anies Baswedan terhadap subsidi mobil listrik, harus dimaknai sebagai suatu hal yang positif. Karena hal itu bagian dari konmpetisi dan kontestasi calon dalam pilpres. 

Kedua, kata ia, kritik itu juga sebagai koreaksi atas pemerintahan yang ada. "Jadi wajar untuk mencalonkan diri masing-masing calon itu menujukkan kehebatan dan kekritisannya, karena sedang menawarkan kepada publik untuk dipilih. Apalagi koalisi yang dibawa Anies ini menawarkan itu keadilan," ujarnya. 

 Siti pun memandang agar pihak yang dikritik untuk meresponnya dalam koridor demokrasi. Kritik itu adalah masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki ini. "Luhut itu yang punya otoritas, jadi bahan evaluasi." 

'Anies melawan arus dunia'

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lantas bereaksi terhadap pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Bakal Calon Presiden RI, Anies Baswedan yang mengkritik subsidi pemerintah terhadap mobil listrik.

Luhut dengan tegas menyatakan bahwa untuk subsidi mobil listrik yang diberikan oleh pemerintah sudah dilakukan studi yang komprehensif, dan seluruh dunia juga melakukan hal yang sama.

"Jadi saya kira kita jangan melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya tidak tau mengenai itu, nanti suruh dia datang ke saya nanti biar saya jelasin ke dia bahwa itu tidak benar," tegas Luhut usai ditemui di acara Seminar dan Pameran Hilirisasi & Transisi Energi, Hotel Westin, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Anies Baswedan, Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat mengkritik kebijakan pemerintah yang tak tepat sasaran. Yakni pemberian subsidi kepada pembeli mobil listrik.

Hal itu dikatakan Anies dalam Pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional. Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup.

"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi, betul?" tegas Anies dalam pidatonya.

Anies menghitung, bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

"Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi, karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ungkap Anies.

Ditambah, kata Anies, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada digarasinya, maka akan menambah mobil di jalanan.

"Sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimilik negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan media sosial," tandas dia.

Pejabat balas kritikan Anies 

Sejumlah pejabat pemerintah menjawab kritikan Anies Baswedan soal subsidi mobil listrik. Terbaru, ada nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang merespon kritikan Anies.

Anies Baswedan menilai pemberian subsidi mobil listrik bukanlah solusi mengatasi permasalahan polusi udara. Berikut 4 pejabat yang sudah menanggapi kritikan tersebut:

1. Moeldoko
Moeldoko yang juga Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengatakan, subsidi mobil listrik tetap berjalan karena itu merupakan program pemerintah. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan instrumen untuk pengembangan mobil listrik.

"Jalan aja, wong itu kan program, pemerintah telah menyiapkan instrumen untuk pengembangan mobil listrik. Tetap jalan," katanya di Pullman Jakarta, seperti dirilis detikNews, Senin (15/5).

2. Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menanggapi kritikan soal subsidi mobil listrik. Luhut meminta pihak yang mengkritik agar datang langsung menghadap dirinya.

"Siapa yang berkomentar suruh dia datangi saya langsung, biar saya jelasin bahwa tidak benar omongannya," katanya saat ditemui di The Westin Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Tetapi Luhut mengaku tidak tahu siapa pihak yang melontarkan kritik. Ia pun mengingatkan semua pihak agar tidak melawan arus.

"Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu," ujarnya.

3. Airlangga Hartarto
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, saat ini hampir semua negara memberikan subsidi mobil listrik.

"(Subsidi) mobil listrik hampir semua negara memberikan," katanya saat ditemui di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023) kemarin.

4. Agus Gumiwang Kartasasmita

Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, subsidi mobil listrik atau electric vehicle (EV) ini jangan hanya dilihat dari satu sisi saja.

"Ya kita EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi, sebagai komunitas global kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Nah ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu," tuturnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2023).

Sebelumnya Anies Baswedan mengkritik subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk mobil listrik. Menurutnya pemilik mobil listrik tidak membutuhkan subsidi.

"Soal polusi udara, solusinya bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Pemilik-pemilik mobil listrik adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ungkap Anies dalam acara deklarasi Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, Minggu (7/5) lalu. (*)