Mahasiswa Tuntut Transparansi dan Perlindungan Hak Rakyat, DPRD: Saatnya Abdul Wahid–SF Hariyanto Wujudkan Janji Kampanye
Anggota DPRD Riau, Kaderismanto
PEKANBARU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Kaderismanto, menyampaikan harapan besar agar pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Abdul Wahid – SF Hariyanto, dapat segera mewujudkan visi dan misi yang diusung selama kampanye.
Pelantikan pasangan tersebut sudah berlangsung di Istana Presiden pada Kamis 20 Februari 2025 lalu.
“Selamat kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Riau, Abdul Wahid – SF Hariyanto, yang akan dilantik di Istana Presiden,” ujar Kaderismanto.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat Riau menuntut agar janji-janji kampanye segera direalisasikan. “Sekarang sudah saatnya menunaikan janji yang telah dibuat kepada masyarakat. Kami memberikan kepercayaan kepada pasangan ini untuk membangun Riau yang lebih maju,” tambahnya.
Kaderismanto juga menegaskan komitmen DPRD Riau untuk bersinergi dengan pemerintahan baru, terutama dalam hal penganggaran dan penyelesaian persoalan defisit. “Kami siap bekerja sama dalam pembangunan Riau serta mendukung visi dan misi kepala daerah. Terkait kondisi defisit dan efisiensi anggaran, kita akan mencari solusi bersama agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Selain itu, Ketua DPRD mengharapkan agar pasangan gubernur terpilih dapat bekerja secara kompak dalam menjalankan pemerintahan demi kemajuan Riau.
Sebelumnya, ribuan massa dari Koalisi Rakyat Riau Melawan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Riau, Kamis (20/2/2025) sore.
Dalam aksi yang diwarnai simbolik tutup mulut menggunakan lakban ini, massa mendesak DPRD Riau untuk segera menindaklanjuti 11 poin tuntutan mereka dalam waktu dua minggu.
“Tagline aksi kami Indonesia Gelap mencerminkan kekecewaan atas kebijakan efisiensi anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Abdul Rahim Maulana, koordinator lapangan aksi.
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Inpres ini dikeluarkan untuk menekan belanja negara dengan penghematan mencapai Rp306,69 triliun.
Penghematan terbesar berasal dari kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan pemangkasan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
“Pemerintah seolah mengabaikan dampak pemotongan anggaran ini terhadap pelayanan publik di daerah. Pendidikan dan kesehatan bisa terdampak langsung,” tegas Abdul Rahim.
Abdul Rahim merincikan, pemotongan anggaran dengan total penghematan Rp306,69 triliun terdiri dari APBN (Kementerian/Lembaga) Rp256,1 triliun, Transfer ke Daerah Rp50,59 triliun, dan 50 persen pemotongan perjalanan dinas, seminar, publikasi, dan acara seremonial.
Meskipun kebijakan ini bertujuan mengurangi pemborosan anggaran, masyarakat menilai pemotongan dana ke daerah bisa menghambat pembangunan infrastruktur vital dan memengaruhi ekonomi lokal.
Dalam kesempatan itu, masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:
Transparansi dan Pengawasan: Masyarakat menuntut adanya pengawasan publik untuk memastikan pemotongan anggaran tidak merugikan sektor vital.
Jaminan Layanan Publik: Aksi ini meminta jaminan agar kualitas pendidikan dan layanan kesehatan tetap terjaga.
Sanksi Tegas untuk Pelanggaran: Koalisi mendesak pemberlakuan sanksi bagi instansi yang tidak patuh terhadap kebijakan efisiensi.
Perlindungan Ekonomi Daerah: Pemotongan dana pusat dinilai dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain menyoroti kebijakan efisiensi anggaran, aksi ini juga menuntut perlindungan masyarakat adat dan hak pendidikan.
Putri Azzahrah, perwakilan perempuan dari Koalisi Rakyat Riau, mengecam proyek strategis nasional (PSN) yang menggusur masyarakat adat.
“Cabut Proyek Sengsara Nasional yang menyengsarakan rakyat!” tegas Putri.
Ia juga mendesak pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah 14 tahun belum disahkan meski masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tiga kali sejak 2014.
“RUU ini penting untuk melindungi hak konstitusional masyarakat adat. Tanpa payung hukum yang jelas, mereka terus menjadi korban pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sektor pendidikan, massa menyoroti keterlambatan pencairan 6.000 beasiswa yang mengancam hak pendidikan mahasiswa.
“Efisiensi anggaran seharusnya tidak menyasar pendidikan. Ini ironis dan sangat disayangkan,” ujar Khariq Anhar, Ketua Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis) Riau. (*)
