Ratusan Mahasiswa UNRI Kepung Kantor Gubri Sambil Menjerit Histeris Cari Abdul Wahid, 'karena tak Bertanggung Jawab Soal Beasiswa dan Infrastruktur'

PEKANBARU – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Kamis (14/8/2025). 

Massa mencoba masuk ke halaman kantor dan meminta Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk menemui mereka.

Koordinator massa aksi, Muhammad Azhari, menyampaikan kekecewaan mahasiswa karena suara mereka tidak didengar.

"Kami turun ke sini, karena suara kami tidak didengar," teriaknya.

Dalam aksi ini, BEM UNRI membawa beberapa tuntutan utama, antara lain menuntut kejelasan pencairan beasiswa dari Pemprov Riau yang tak kunjung cair dan meminta perbaikan fasilitas dan infrastruktur di lingkungan UNRI.

Kemudian mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau. Serta menolak kehadiran peradilan militer di lingkungan kampus UNRI.

Koordinator aksi menyebutkan, peradilan militer di lingkungan kampus berpotensi membawa dampak sosial yang merugikan. Ia berpendapat hal ini dapat memicu militerisme di ruang akademik.

"Kampus yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk diskusi dan pengujian ide, berisiko berubah menjadi tempat dengan atmosfer ketakutan dan pengawasan militer," katanya.

Menurutnya, hal ini bisa membungkam kebebasan berpikir dan berekspresi mahasiswa serta dosen, sehingga mengikis semangat demokrasi.

Mahasiswa tergabung dalam BEM Unri ini berusaha merangsek masuk ke halaman Kantor Gubernur Riau.

Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang saat ini dipimpin Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto.

Dalam upaya masuk ke Kantor Gubernur Riau, massa mahasiswa terlihat sudah berhasil menjebol pagar sisi kiri Kantor Gubernur Riau yang berada di Jalan Cut Nyak Dien.

Mahasiswa terus melakukan upaya buka paksa gerbang utama sembari meminta Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk keluar menemui massa aksi terus diteriakkan.

"Turunkan. Turunkan Wahid sekarang juga," teriak Koordinator Massa Aksi.

Selain itu, sejumlah massa mahasiswa juga lantang meneriaki para pemimpin Riau tersebut, dan menyebut Gubernur Riau melindungi penjahat.

"Penjahat kau lindungi, rakyat kau lukai," teriak massa aksi di Jalan Sudirman Pekanbaru.

Aksi ratusan massa mahasiswa Unri menggeruduk Kantor Gubernur Riau dipicu ketidak jelasan pencairan beasiswa dari Pemprov Riau, fasilitas dan infrastruktur di Unri yang tak kunjung diperbaiki, termasuk soal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Riau.

Kemudian mengenai kehadiran peradilan militer di lingkungan kampus Unri yang berpotensi membawa dampak sosial yang sangat merugikan masyarakat dan sivitas akademika.

Selain itu, para mahasiswa juga mendesak Pemprov Riau untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait dengan upaya penanganan Karhutla di Riau beberapa waktu lalu, serta mengenai konflik agraria di Provinsi Riau.

Massa BEM Unri terus berusaha menerobos masuk ke dalam kantor Gubernur Riau melalui gerbang yang berada di Jalan Cut Nyak Dien.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB ini akhirnya berhasil merobohkan gerbang utama pada pukul 14.15 WIB.

Massa aksi menuntut Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau, M Job Kurniawan untuk keluar menemui massa aksi.

"Kami tidak akan mundur hingga Gubernur Riau menemui kami," teriak Koordinator Massa Aksi.

Adapun beberapa tuntutan mereka, meminta kejelasan pencairan beasiswa dari Pemprov Riau, fasilitas dan infrastruktur di UNRI yang tak kunjung diperbaiki, termasuk soal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Riau.

Kemudian mengenai kehadiran peradilan militer di lingkungan kampus Unri yang berpotensi membawa dampak sosial yang sangat merugikan masyarakat dan civitas akademika.

Selain itu, para mahasiswa juga mendesak Pemprov Riau untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait dengan upaya penanganan Karhutla di Riau beberapa waktu lalu. Dan juga mengenai konflik agraria di Provinsi Riau. (*)