Setelah Berjalan 4 Bulan, Makan Bergizi Gratis jadi Dibayangi Kasus Keracunan dan Tunggakan Pembayaran 

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dimulai pada hari Senin, 6 Januari 2025.

Program ini diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bogor, sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Program MBG ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil, dengan memastikan mereka mendapatkan makanan bergizi yang cukup sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Program ini juga melibatkan UMKM dan BUMDes untuk menyuplai bahan makanan, serta melibatkan TNI untuk membantu pendistribusian. 

Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program pemerintah Indonesia bagi puluhan juta anak sekolah, berakhir menghadapi masalah keracunan anak hingga tunggakan pembayaran.

Selain itu, program ambisius ini dikhawatirkan jadi sasaran korupsi.

Setidaknya 78 siswa di dua sekolah menengah atas di Cianjur, Jawa Barat, mengalami keracunan usai menyantap makanan MBG pekan ini.

Sebagian besar dari mereka yang sempat dilarikan ke rumah sakit kini sudah dipulangkan.

Kasus keracunan di Cianjur adalah inisiden terbaru dari rangkaian peristiwa keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di Indonesia. 

Pihak berwenang mengeklaim penyebab keracunan diduga karena kelalaian pada tahap persiapan makanan.

Sampel yang diambil dari muntahan para siswa telah dikirim untuk diuji di laboratorium.

Polisi juga mengatakan telah memeriksa orang-orang yang terlibat dalam penyajian makanan, mulai dari juru masak, pengemas, hingga petugas pengantar makanan.

Seorang siswa berusia 16 tahun mengatakan kepada media bahwa suwiran ayam yang ada di dalam makanan tersebut memiliki "bau yang tidak sedap".

"Saya merasa pusing, mual dan muntah," katanya.

Indonesia bukan negara pertama yang memiliki program untuk memberi makan para siswa.

Sejumlah negara memiliki program serupa yang dinilai banyak pihak terbukti berkontribusi dalam peningkatan kesehatan, prestasi akademik, dan kehadiran siswa.

Pada 2025, pemerintah Indonesia menyediakan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan MBG. Anggaran ini diproyeksikan meningkat sampai Rp171 triliun.

Alokasi anggaran ini diiringi pemangkasan anggaran pemerintah untuk kementerian lain yang merembet ke banyak pihak.

Hal ini sempat membuat kekhawatiran perihal pemberhentian pegawai honorer yang bekerja untuk pemerintah.

Pada Februari silam, demonstrasi menentang program ini terjadi di sejumlah daerah.

"Anak-anak makan gratis, orang tua di-PHK," bunyi satu spanduk yang dibawa pengunjuk rasa.

Pelaksanaan program MBG merupakan bagian dari janji kampanye Prabowo pada pemilihan presiden 2024 lalu.

Niat Prabowo menjanjikan program ini adalah untuk mengatasi stunting, yang diketahui menjangkiti seperlima populasi anak Indonesia di bawah usia lima tahun.

"Dengan inisiatif ini, anak-anak kita akan tumbuh lebih tinggi dan menjadi juara," kata Prabowo pada 2023 silam.

Sebagai salah satu inti dari kampanye kepresidenan Prabowo tahun lalu, program pemberian makanan gratis ini ditujukan sebagai cara untuk mengatasi stunting—suatu kondisi yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang mempengaruhi seperlima anak di bawah usia lima tahun di Indonesia.

"Melalui inisiatif ini, anak-anak kita akan tumbuh lebih tinggi dan menjadi juara," kata Prabowo pada 2023.

Prabowo mulai melaksanakan program ini seiring menggenjot program populis lain, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan program rumah murah.

Program-program ini sempat membuat tingkat penerimaan publik terhadap Prabowo menjulang, sekitar 80% setelah 100 hari menjabat.

Januari 2025, jadi titik mula pelaksanaan MBG untuk 550.000 siswa di 26 provinsi.

Meskipun program ini "bermaksud baik", Maria Monica Wihardja, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengatakan bahwa "tidak ada bukti" tentang "urgensi yang meluas" untuk makanan gratis di sekolah.

Menurut sebuah survei nasional pada 2024, kurang dari 1% rumah tangga di Indonesia merasakan setidaknya satu hari tanpa makan.

Sejak Januari, rangkaian kasus keracunan makanan telah menimbulkan kekhawatiran akan pelaksanaan MBG.

Michelle, seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu dari sejumlah siswa di sekolahnya yang mengalami keracunan makanan pada Februari lalu.

Dia mengatakan makanan yang ia sebut "hambar dan basi" membuatnya sakit perut itu.

Setelah kejadian tersebut, sebagian orang tua memilih menyiapkan makan siang buatan sendiri untuk anak-anak mereka, kata salah satu pejabat sekolah.

Pemerintah berjanji meningkatkan proses keamanan pangan, pasca kejadian keracunan di Cianjur.

"Kita harus meningkatkan kualitas," ujar Dadan Hindayana, kepala Badan Gizi Nasional, yang telah mengunjungi para siswa di rumah sakit.

"Satu hal yang jelas terlihat adalah kurangnya perencanaan yang matang dan mendalam sebelum program ini diluncurkan," ujar Eliza Mardian, seorang peneliti di Center of Reform on Economics Indonesia.

"Ketergesaan ini akhirnya mengorbankan kualitas dan efektivitas, yang justru memperburuk persepsi publik terhadap program ini."

Indonesia telah menyiapkan anggaran sekitar Rp71 triliun untuk anggaran MBG anggaran pada 2025. Angka ini diproyeksikan naik sampai Rp171 trilun

Namun, pemerintah masih membutuhkan kucuran dana dan bantuan pihak lain untuk program ini.

Sebagai perbandingan, India menghabiskan US$1,5 miliar (sekitar Rp25 triliun) per tahun untuk memberi makan 120 juta anak.

Sementara Brasil menghabiskan biaya yang tak jauh berbeda untuk menyediakan makanan bagi 40 juta siswa.

Untuk menanggung biaya yang cukup besar di Indonesia, Prabowo mendesak para taipan Indonesia untuk membantu, dan menerima tawaran pendanaan dari China.

Untuk mengakomodir program ini dan sejumlah program populis lain, Prabowo memerintahkan pemotongan anggaran sejumlah kementerian sebesar Rp306 triliun.

Kebijakan ini dinilai kontroversial.

Beberapa kementerian, termasuk kementerian pendidikan, mengalami pemotongan anggaran hingga setengahnya.

Para birokrat menyebut bahwa mereka dipaksa berhemat dengan membatasi penggunaan AC, lift, dan bahkan printer di kantor.

Para mahasiswa sangat marah ketika berita tentang pembatalan program beasiswa.

"Yang paling parah adalah ketika perut kenyang, tapi otak tidak terisi," kata Muhammad Ramadan, seorang mahasiswa yang berunjuk rasa di Bandung.

Dia merujuk pada rencana Prabowo untuk memberikan makan siang di sekolah.

Isu lain pelaksanaan program lain ini adalah dugaan penyimpangan dana program.

KPK sempat menyebut adanya "kemungkinan besar" penipuan pada Maret 2025.

April 2025, kepolisian memulai penyelidikan perihal laporan seorang mitra dapur penyedia makanan di Jakarta Selatan menuduh pihak berwenang melakukan penggelapan.

Seorang pelaksana mitra dapur MBG mengatakan bahwa ia belum dibayar sejak dapurnya menyiapkan makanan sekolah pada Februari.

Sementara, Prabowo mengatakan pemerintah akan "menangani" tuduhan-tuduhan tersebut dan "menjaga setiap sen uang rakyat".

Namun, para ahli mengatakan bahwa masalahnya jauh lebih dalam.

Program-program bantuan sosial berskala besar di Indonesia secara historis telah "sarat dengan korupsi", ujar Muhammad Rafi Bakri, seorang analis riset di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mengingat besarnya anggaran," ujarnya, "program ini merupakan tambang emas bagi para pejabat yang korup". (*)