INTERNASIONAL - Ratusan Muslim di provinsi Ningxia, di bagian barat Cina berusaha menghalangi pihak berwenang yang bermaksud merubuhkan masjid mereka. Para pejabat mengatakan bahwa Masjid Agung Weizhou yang baru selesai dibangun di provinsi itu belum mendapat izin pembangunan yang memadai.
Tetapi para jamaah masjid menolak untuk mundur. Seorang warga mengatakan mereka "tidak akan membiarkan pemerintah menyentuh masjid itu". Di Cina terdapat sekitar 23 juta Muslim, dan kehadiran Islam di provinsi Ningxia cukup menonjol sejak berabad-abad. Namun menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, belakangan ini sikap kecurigaan dan tekanan terhadap Muslim di Cina makin meningkat.
Apa yang terjadi?
Pada tanggal 3 Agustus, otoritas setempat memasang pemberitahuan bahwa masjid akan "dibongkar paksa" karena tidak mendapat izin perencanaan dan konstruksi yang diperlukan. Pemberitahuan itu disebarkan secara online di antara komunitas etnis Hui yang beragama Islam, lapor kantor berita Reuters. Banyak yang mempertanyakan mengapa pihak berwenang tidak menghentikan pembangunan masjid yang berlangsung dua tahun itu, jika tidak memberikan izin yang relevan, tulis kabar South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong.
Pada hari Kamis (9/8), para jamaah melancarkan protes di luar masjid dan berlanjut hingga Jumat. Gambar-gambar yang beredar di media sosial Cina menunjukkan kerumunan orang berkumpul di luar gedung putih besar, yang memiliki beberapa menara dan kubah yang menjulang. Seorang warga mengatakan perundingan antara komunitas Hui dan pemerintah mencapai jalan buntu. "Kami kuat-kuatan saja seakrang," kata seorang warga yang menyembunyikan namanya, kepada the Post. "Warga tidak akan membiarkan pemerintah menyentuh masjid, tetapi pemerintah tidak mau mundur."
Masih belum jelas apakah rencana untuk mulai membongkar masjid pada hari Jumat ini tatp berlangsung, atau apakah kompromi telah tercapai. Seorang pejabat dari lembaga Islam setempat mengatakan bahwa sebetulnya masjid itu tidak akan dibongkar seluruhnya. Dia mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah hanya menginginkan struktur "diubah untuk mengurangi skalanya".
Belum ada komentar sejauh ini di media pemerintah Cina tentang kasus ini. Konstitusi CIna di atas kertas menjamin kebebasan beragama, tetapi dalam praktiknya kegiatan keagamaan masih tetap dikontrol ketat. Gereja-gereja Kristen misalnya, pernah dipaksa untuk mencabut salib dari atap-atap gereja, karena pemerintah menganggap simbol itu melanggar aturan perencanaan. Dalam beberapa tahun terakhir, para pejabat jadi lebih waspada terhadap pengaruh agama asing, dan "gereja-gereja rumahan" tidak resmi yang terhubung dengan misi luar negeri, menjadi sasaran khusus.
Sementara Muslim Hui umumnya telah terintegrasi dengan baik dan dibiarkan bebas mempraktekkan agama mereka, Muslim Uighur di provinsi Xinjiang barat menghadapi tekanan pemerintah yang terus meningkat. China bersikeras kebijakan atas warga Muslim Uighur di Xinjiang 'tidak ada yang salah' dan 'harus diterapkan dalam jangka waktu yang lama'. Pemimpin China, Xi Jinping, mengatakan kebijakan pemerintah di Xinjiang --yang memicu kritik tajam masyarakat internasional-- sudah benar dan harus diterapkan dalam jangka waktu lama.
China diperkirakan menahan satu juta warga Muslim, sebagian besar dari etnik Uighur, di kamp-kamp indoktrinasi. Beijing juga dituduh menjalankan praktik kerja paksa dan memisahkan anak dari para orang tua mereka. Namun saat berbicara di depan para pejabat tinggi, Xi Jinping mengatakan kebijakan China diperlukan untuk mewujudkan kawasan yang damai dan stabil. "Secara keseluruhan, telah tercipta stabilitas sosial di Xinjiang. Warga [di sana] hidup dengan nyaman," kata Xi, seperti dikutip kantor berita resmi China, Xinhua. "Fakta menunjukkan kebijakan pemerintah telah berhasil," kata Xi menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan Partai Komunis China di Xinjiang "nyata-nyata benar" dan seharusnya "tetap diterapkan dalam jangka waktu yang panjang".
Kecaman PBB.
Pada 2018 PBB menyatakan khawatir atas penahanan massal warga Muslim Uighur di Xinjiang dan sudah mendesak agar mereka dibebaskan. Beijing menyatakan mereka ditahan dengan "alasan" mengatasi terorisme. Pernyataan ini dikeluarkan setelah sebuah komisi PBB mendengar beberapa laporan bahwa sampai satu juta Muslim Uighur di daerah Xinjiang barat ditahan di kamp-kamp re-edukasi. Beijing menyangkal sejumlah tuduhan tersebut tetapi mengakui beberapa ekstremis ditahan untuk dididik kembali.
China memandang milisi dan separatis Islamis bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di daerah tersebut. Saat dilakukan pengkajian pada permulaan bulan ini, anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Ras menyatakan sejumlah laporan yang dapat dipercaya mengindikasikan bahwa Beijing telah "menjadikan daerah otonomi Uighur menjadi sesuatu yang mirip dengan kamp pengasingan besar-besaran".
China menjawab dengan mengatakan Uighur mendapatkan hak sepenuhnya tetapi Beijing mengakui, dan ini jarang dilakukan, bahwa "pihak-pihak yang dibohongi ekstremisme keagamaan ... akan dibantu lewat permukiman dan pendidikan kembali". Xinjiang mengalami berbagai peristiwa kekerasan - diikuti dengan penggerebekan - selama bertahun-tahun.
Apa yang PBB katakan?
Pada hari Kamis (30/08) badan PBB mengeluarkan kesimpulan pengamatannya yang mengkritik "definisi luas tentang terorisme dan acuan kabur terkait ekstremisme serta definisi tidak jelas terkait separatisme dalam undang-undang China".
Komisi tersebut mendesak Beijing untuk:
. Mengakhiri penahanan tanpa dakwaan hukum, pengadilan dan vonis;
. Pembebasan segera orang-orang yang saat ini ditahan di bawah keadaan ini;
. Memberikan data jumlah orang yang ditahan dan alasan penahanan mereka;
. Melakukan "penyelidikan independen terhadap semua tuduhan tidak layak terkait ras, suku dan keagamaan".
Apa tuduhan terhadap China?
Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch memberikan laporan kepada komite PBB yang mencatat tuduhan penahanan massal pada kamp di mana para tahanan dipaksa melakukan sumpah setia kepada Presiden China, Xi Jinping. World Uyghur Congress menyatakan dalam laporannya bahwa para tahanan dibui tanpa dakwaan dan dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis.
Hui adalah salah satu kelompok Islam terbesar di Cina.
Mereka juga dilaporkan tidak diberikan makanan yang cukup dan muncul laporan penyiksaan yang meluas. Kebanyakan tahanan tidak pernah didakwa melakukan kejahatan dan tidak pernah menerima bantuan hukum. Pernyataan terbaru PBB dikeluarkan di tengah terjadinya peningkatan ketegangan menyangkut agama di kawasan lain di China. Di wilayah Ningxia barat laut, ratusan Muslim yang berusaha mencegah pengrusakan masjid bentrok dengan pemerintah.
Siapakah orang Uighur?
Uighur adalah minoritas Muslim yang sebagian besar berada di daerah Xinjiang, China barat. Sekitar 45% penduduk di tempat itu adalah Uighur. Xinjiang resminya diperlukan sebagai daerah otonomi di dalam China, sama seperti Tibet di selatan. Sejumlah laporan yang menyebutkan semakin banyak orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan di Xinjiang muncul dalam beberapa bulan terakhir. China menyatakan pihaknya melakukan penahanan untuk mengatasi kelompok ekstremis. (*)
Tags : Masjid di Cina Mau Dirubuhkan, Muslim di Ningxia,