Massa dari Koalisi Rakyat Riau Melawan Geruduk Kantor Dewan Minta Transparansi dan Perlindungan Hak Rakyat

PEKABARU, RIAUPAGI.COM- Ribuan massa dari Koalisi Rakyat Riau Melawan [KRRM] melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Riau, Kamis (20/2/2025) sore.

Dalam aksi yang diwarnai simbolik tutup mulut menggunakan lakban ini, massa mendesak DPRD Riau untuk segera menindaklanjuti 11 poin tuntutan mereka dalam waktu dua minggu.

“Tagline aksi kami Indonesia Gelap mencerminkan kekecewaan atas kebijakan efisiensi anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Abdul Rahim Maulana, koordinator lapangan aksi.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Inpres ini dikeluarkan untuk menekan belanja negara dengan penghematan mencapai Rp306,69 triliun.

Penghematan terbesar berasal dari kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan pemangkasan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

“Pemerintah seolah mengabaikan dampak pemotongan anggaran ini terhadap pelayanan publik di daerah. Pendidikan dan kesehatan bisa terdampak langsung,” tegas Abdul Rahim.

Abdul Rahim merincikan, pemotongan anggaran dengan total penghematan Rp306,69 triliun terdiri dari APBN (Kementerian/Lembaga) Rp256,1 triliun, Transfer ke Daerah Rp50,59 triliun, dan 50 persen pemotongan perjalanan dinas, seminar, publikasi, dan acara seremonial.

Meskipun kebijakan ini bertujuan mengurangi pemborosan anggaran, masyarakat menilai pemotongan dana ke daerah bisa menghambat pembangunan infrastruktur vital dan memengaruhi ekonomi lokal.

Dalam kesempatan itu, masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:

1. Transparansi dan Pengawasan: Masyarakat menuntut adanya pengawasan publik untuk memastikan pemotongan anggaran tidak merugikan sektor vital.
2. Jaminan Layanan Publik: Aksi ini meminta jaminan agar kualitas pendidikan dan layanan kesehatan tetap terjaga.
3. Sanksi Tegas untuk Pelanggaran: Koalisi mendesak pemberlakuan sanksi bagi instansi yang tidak patuh terhadap kebijakan efisiensi.
4. Perlindungan Ekonomi Daerah: Pemotongan dana pusat dinilai dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain menyoroti kebijakan efisiensi anggaran, aksi ini juga menuntut perlindungan masyarakat adat dan hak pendidikan.

Putri Azzahrah, perwakilan perempuan dari Koalisi Rakyat Riau, mengecam proyek strategis nasional (PSN) yang menggusur masyarakat adat.

“Cabut Proyek Sengsara Nasional yang menyengsarakan rakyat!” tegas Putri.

Ia juga mendesak pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah 14 tahun belum disahkan meski masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tiga kali sejak 2014.

“RUU ini penting untuk melindungi hak konstitusional masyarakat adat. Tanpa payung hukum yang jelas, mereka terus menjadi korban pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sektor pendidikan, massa menyoroti keterlambatan pencairan 6.000 beasiswa yang mengancam hak pendidikan mahasiswa.

“Efisiensi anggaran seharusnya tidak menyasar pendidikan. Ini ironis dan sangat disayangkan,” ujar Khariq Anhar, Ketua Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis) Riau. (rp.ind/*)

Editor:Indra Kurniawan