Masyarakat Hingga Presiden Datangi TPS, 'untuk Gunakan Hak Pilih Sepanjang Sejarah di Pilkada Serentak'

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung pada Rabu (27/11) adalah yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia karena digelar serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Sebanyak 203,6 juta warga punya hak suara untuk menentukan siapa calon gubernur-wakil gubernur serta calon wali kota-wakil wali kota atau calon bupati-wakil bupati yang akan memimpin selama lima tahun ke depan.

Ada 1.553 pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi tahun ini.

Dinamika pilkada kali ini diwarnai oleh fenomena koalisi gemuk. Salah satu konsekuensinya adalah maraknya kotak kosong karena sebanyak 37 daerah hanya memiliki satu pasangan calon.

Di tengah dinamika itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan yang menurunkan ambang batas partai politik untuk bisa mengusung calon kepala daerah.

Sejumlah pihak menyebut putusan itu sebagai "game changer" karena mengubah peta politik di tengah dominasi koalisi-koalisi gemuk.

Putusan itu sempat ingin dianulir lewat revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, namun memicu protes masyarakat hingga akhirnya dibatalkan.

Selain itu, pertarungan rasa pilpres juga kental di sejumlah daerah berjuluk “kandang banteng”, di mana calon-calon yang diusung oleh PDI-Perjuangan (PDIP) berhadapan langsung dengan calon-calon yang didukung Joko Widodo.

Berikut hal-hal yang perlu diketahui seputar perkembangan terbaru pilkada dan dinamika yang mewarnainya sejauh ini.

Pada Rabu 27 November 2024 pagi, Presiden Prabowo Subiantoro menggunakan hak pilihnya di TPS di dekat rumahnya di Bukit Hambalang, Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jabar.

Usai menyoblos, Prabowo menjawab pertanyaan wartawan seputar sikapnya tentang Pilkada 2024, demokrasi dan dinamika politik.

“Terserah rakyat, milih [calon] yang baik,“ kata Prabowo. Dia juga menekankan bahwa setiap pemilu pasti ada yang kalah dan menang.

“Yang menang, [harus] jadi pemimpin untuk semua,“ ujarnya. Yang penting, tambahnya, sang pemimpin harus bekerja untuk rakyat.

Prabowo meyakini hajatan politik kali ini akan berjalan baik.

Hal itu dia tekankan karena sistemnya “sudah berjalan“ dan masyarakat “telah matang“ lantaran sudah berulangkali mengikuti pemilu.

“Pasti ada yang baik dan kurang, itu yang kita perbaiki,“ tandas Presiden Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini muncul saat ada tuduhan bahwa dirinya mendukung calon-calon kepala daerah tertentu.

Sikapnya ini mengundang kritik lantaran dirinya—sebagai Presiden—dianggap tidak netral.

Tuduhan ini dibantah kubu Prabowo yang menyebut aksi dukungan itu dilakukan Prabowo dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, jutaan orang yang memiliki hak suara berbondong-bondong ke TPS di sejumlah wilayah Indonesia.

Laporan-laporan media menyoroti kehadiran para calon kepala daerah saat menyoblos di TPS di wilayahnya tinggal.

Di Jakarta, warga Kampung Gedong Pompa, Penjaringan, Jakarta Utara, mulai mendatangi TPS yang berada di dalam gang-gang sempit permukiman padat penduduk.

Salah satunya TPS 133. Salah satu warga, Ozzy, bilang mengikuti pencoblosan ini demi memenuhi undangan pemilu saja. Tapi soal pilihan, dia terang-terangan menyatakan "mencoblos semua pasangan calon".

Berkaos putih, Ozzy, berkata pilihannya itu sesuai dengan gerakan yang disuarakan Jaringan Masyarakat Miskin Kota (JRMK) yang menyerukan "gerakan coblos semua" alias gercos!

"Pilihan saya sesuai dengan gerakan awal, komitmen ini bentuk perlawanan dan memberitahu ke pemerintah bahwa kami tetap ada perlawanan."

"Bahwa calon yang dimajukan bukan dari aspirasi kami," ungkap pemilih setia Anies Baswedan.

Bapak tiga anak ini juga mengatakan meskipun ada salah satu pasangan calon yang mendapat dukungan dari Anies Baswedan tapi tak membuatnya berubah pikiran.

"Enggak ada jaminan untuk kampung, apalagi para Paslon ini enggak ada yang berkontrak politik dengan kami. Kalau cuma bicara janji manis, saya enggak percaya."

Pemungutan suara digelar mulai pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat.

Penghitungan suara dan rekapitulasi suara akan dimulai setelah pemungutan suara selesai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya waktu hingga 16 Desember 2024 untuk menyelesaikan rekapitulasi suara dan menetapkan pasangan calon terpilih.

Tetapi khusus di Jakarta, ada peluang pilkada berlanjut ke putaran kedua kalau tidak ada satu pun pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara.

Sejumlah lembaga survei juga akan merilis hitung cepat (quick count) yang akan mulai ditayangkan pada Selasa (27/11) pukul 15.00 WIB sesuai aturan KPU.

Gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik pada 7 Februari 2025, sedangkan wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati terpilih akan dilantik pada 10 Februari 2025.

Calon-calon bermasalah dan terafiliasi dinasti politik

Penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada Selasa (26/11) menemukan setidaknya ada 138 kandidat dalam Pilkada 2024 yang diduga terkait dengan kasus korupsi.

Rekam jejak para calon tersebut dapat Anda cek pada situs ini.

ICW menyatakan fakta itu mengecewakan karena telah merusak integritas pemilu.

“Pemilih disajikan pilihan kandidat yang rekam jejaknya tidak bersih. Lebih lagi, jika para kandidat tersebut menenangkan pemilu, mereka berpotensi kembali melakukan praktik korupsi,” tulis ICW dalam keterangannya.

Kasus terbaru, Gubernur Bengkulu yang kembali mencalonkan diri, Rohidin Mersyah diciduk KPK karena diduga memeras anak buahnya sebesar Rp7 miliar untuk mengongkosi pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa mereka tidak akan menetapkan kepala daerah yang berstatus tersangka. Selain itu, kepala daerah yang berstatus tersangka juga akan diumumkan di tempat pemungutan suara (TPS).

Sejumlah calon kepala daerah juga berstatus mantan narapidana. Salah satunya calon wali kota Malang, Mochammad Anton yang merupakan mantan narapidana korupsi.

Selain itu, ICW juga menemukan bahwa ada 155 kandidat dalam Pilkada 2024 yang terindikasi terafiliasi dengan dinasti politik.

Afiliasinya berupa relasi orang tua-anak, adik-kakak, suami-istri, mertua-menantu, dan saudara (sepupu, keponakan, dan ipar).

Menurut ICW, dinasti politik dalam pilkada dikhawatirkan memfasilitasi praktik korupsi di daerah.

Temuan mereka menunjukkan sedikitnya ada 70 kasus korupsi yang muncul dari 54 dinasti politik di berbagai daerah.

Sebanyak 37 daerah memiliki pasangan calon tunggal, sehingga mereka bertarung melawan kotak kosong. Ini adalah rekor kotak kosong terbanyak sepanjang sejarah pilkada di Indonesia.

Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi dengan calon tunggal gubernur dan wakil gubernur.

Beberapa kabupaten dan kota yang punya paslon tunggal antara lain Kota Surabaya, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Banyumas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agusyati, mengatakan fenomena kotak kosong muncul karena mayoritas partai memutuskan membentuk koalisi gemuk dan mengusung satu pasangan calon.

Menurutnya, ini dipengaruhi oleh peta politik pilpres yang didominasi KIM Plus dan merembes hingga ke daerah.

Putusan MK, yang menurunkan ambang batas partai politik untuk bisa mengusung calon, turut berdampak mengurangi jumlah kotak kosong dari 44 daerah menjadi 37 daerah setelah masa pendaftaran diperpanjang.

Perludem mengingatkan bahwa kotak kosong juga merupakan sebuah pilihan. Memilih kotak kosong bukan berarti golput, karena suara yang diberikan kepada kotak kosong akan tetap dihitung dalam rekapitulasi suara.

KPU dan DPR telah sepakat bahwa pilkada akan kembali digelar pada 2025 jika kotak kosong yang menang.

Sampai ada kepala daerah yang terpilih, daerah tersebut akan dipimpin oleh seorang penjabat.

Pertarungan politik antara kubu PDIP dengan mantan Presiden Joko Widodo ternyata juga masih berlanjut pada pilkada di sejumlah daerah.

Di Jakarta misalnya, Jokowi “turun gunung” mendukung calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono.

Jokowi bahkan hadir dalam dialog Ridwan Kamil-Suswono bersama partai pengusung, tokoh nasional, dan relawan pendukung di Kemayoran, Jakarta pada Senin (18/11).

"Beliau merupakan sosok yang tepat memimpin Jakarta dengan semua tantangan permasalahan yang ada, karena telah berpengalaman membangun Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat (Jabar)," kata Jokowi dilansir dari Antara.

Di sisi lain, Anies Baswedan mendukung pasangan calon yang diusung oleh PDIP, Pramono Anung-Rano Karno.

“Dengan karakter yang stabil, komitmen kuat, pengalaman panjang, dan kemampuan berkomunikasi dengan semua, saya yakin Mas Pram akan mampu melanjutkan program-program baik untuk Jakarta,” tulis Anies lewat akun Instagram-nya.

Di beberapa daerah yang dikenal sebagai “kandang banteng”, pertarungan itu juga terlihat.

Di Jawa Tengah, pasangan cagub-cawagub Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang didukung PDIP berhadapan langsung melawan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang didukung oleh KIM Plus dan Jokowi.

Sementara di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara, terjadi pertarungan antara “menantu Jokowi versus perlawanan atas pengkhianat”.

Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang berpasangan dengan Surya melawan petahana Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala yang didukung PDIP.

“Ini bentuk perlawanan PDIP terhadap pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan orang yang sudah diberikan banyak oleh PDIP,” ujar Aswan Jaya, juru bicara Edy-Hasan.

Dominasi PDIP di Bali juga terancam goyah. PDIP, yang kembali mengusung I Wayan Koster dan calon wakilnya I Nyoman Giri Prasta, berhadapan dengan koalisi KIM Plus yang mengusung Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana.

Bahkan Presiden Prabowo Subianto ikut berkampanye secara terbuka buat mendukung Mulia-PAS. Kaesang, putra Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI, meminta pendukung Jokowi untuk memilih Mulia-PAS.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis daftar daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi saat pilkada.

Lima daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi menurut Bawaslu yakni Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Jawa Barat.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menyoroti wilayah Sampang, sebagai salah satu daerah rawan, setelah tewasnya seorang pendukung salah satu pasangan calon bupati pada Minggu (17/11).

Korban bernama Jimmy Sugito Putra itu tewas setelah dikeroyok sejumlah orang.

Kasus ini mulanya diduga bermotif politik. Namun belakangan polisi menyebut tak ada motif politik di baliknya.

Para pelaku disebut menyerang korban karena termakan informasi hoaks.

Sebanyak lima bakal calon dan calon kepala daerah meninggal dunia di tengah kontestasi Pilkada 2024.

Mereka adalah bakal calon Wakil Gubernur Aceh, Tu Sop; calon Wakil Gubernur Papua Selatan Petrus Safan; calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos; calon Wakil Gubernur Papua Tengah, Ausilius You; dan yang terbaru calon Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra.

Yana meninggal dunia dua hari sebelum pemungutan suara akibat serangan jantung.

Dia mendampingi calon bupati Herdiat Sunarya sebagai pasangan calon tunggal dan melawan kotak kosong di Pemilihan Bupati Ciamis 2024.

Namun, KPU menyatakan posisi Yana tak bisa digantikan oleh calon lain karena dia meninggal dalam waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara.

Selain Yana, meninggalnya calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos turut menjadi sorotan.

Benny meninggal dunia setelah speedboat alias perahu motor yang ditumpanginya terbakar di Pulau Taliabu pada Sabtu (12/10) usai berkampanye.

Posisi Benny sebagai calon gubernur kemudian digantikan oleh istrinya, Sherly Tjoanda.

Pada Pilkada 2024, partisipasi perempuan meningkat walau kontestasi masih didominasi oleh kandidat laki-laki.

Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 331 (10,66%) calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan. Sedangkan jumlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah laki-laki mencapai 2.733 (89,34%).

Di Jawa Timur, ketiga calon gubernurnya adalah perempuan yakni Khofifah Indar Parawangsa, Tri Rismaharini dan Luluk Nur Hamidah.

Tetapi, tak semua perempuan menghadapi ruang tarung yang adil dalam pilkada.

Dalam Pemilihan Wali Kota Banda Aceh, kandidat perempuan Illiza Saaduddin Djamal harus berhadapan dengan narasi bahwa “perempuan tak boleh jadi pemimpin”.

Masyarakat yang terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah juga mengungkapkan kekecewaan dan rasa pesimistis mereka terhadap calon-calon kepala daerah yang maju.

Di Jakarta, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menyuarakan Gerakan Coblos Semua (Gercos) karena kecewa aspirasi politik mereka tak didengar oleh elite partai politik.

Mereka mengaku kecewa lantaran Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta.

“Hak kami untuk menyuarakan aspirasi siapa pilihan kami itu tidak diberikan, kami dipaksa memilih di antara sosok-sosok yang bukan harapan kami,” kata Eny Rochayati dari JRMK.

Di Pilkada Merauke, warga yang menentang proyek strategis nasional food estate merasa “percuma” mengadu ke calon-calon kepala daerah soal keresahan mereka.

“Percuma kami mengadu ke calon kepala daerah. Pemerintah tentu akan ambil mereka juga,” kata warga Merauke, Ariston Moiwend.

Semua calon kepala daerah di wilayah ini, baik di level provinsi dan kabupaten, justru mendukung kelanjutan proyek food estate.

Lalu di Morowali, warga pilkada di tengah setumpuk masalah sosial, kesehatan dan lingkungan yang dipicu derasnya aliran investasi ke industri hilir nikel.

Tetapi para calon kepala daerah yang berlaga mengeluhkan bahwa industri nikel di Morowali tidak bisa diutak-atik dengan mudah oleh kepala daerah. (*)