Masyarakat Jalan Kaki Ribuan Kilo Geruduk Kemenhut, Relawan Prabowo Gibran: 'Ini Tantangan Nyata Pak Menteri Raja Juli' 

PEKANBARU - Sebanyak 500 petani dari Riau dan Jambi tiba di Kementerian Kehutanan (KLHK), Jakarta pada Kamis 12 Desember 2024 kemarin banyak yang sakit sakitan dan pingsan tak sadarkan diri.

"Mereka menempuh perjalanan panjang dengan aksi jalan kaki mendesak penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun dalam kawasan hutan."

"Mereka membawa suara rakyat yang telah dirampas haknya. Tanah-tanah mereka adalah sumber kehidupan mereka," kata Larshen Yunus, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) dalam percakapannya lewat alat elektronik Whats App (WA) Minggu malam,  (22/12).

"Kami meminta Kemenhut dan pemerintah pusat turun tangan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada yang berhak,” tambahnya yang menyikapi keluhan warga Riau dan Jambi itu datang ke Jakarta.

Menurut Larshen Yunus, konflik agraria yang melibatkan masyarakat Riau dan Jambi itu mencakup berbagai kasus, termasuk peralihan tanah rakyat ke tangan perusahaan besar.

Ketua Umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat Muhammad Riduan mengatakan,
di Kabupaten Kampar, Riau, tanah seluas 2.500 hektare yang sebelumnya dicadangkan untuk masyarakat kini dikuasai pihak tertentu.

Dia berharap perlunya langkah cepat dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dia mengaku sudah melakukan orasinya di depan kantor Kementerian Kehutanan.

Ridwan juga menggambarkan situasi serupa terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, di mana masyarakat digusur akibat tumpang tindih kepemilikan tanah.

Lebih lanjut dijelaskannya, di Jambi, tanah seluas 5.500 hektare yang dihuni masyarakat Dusun Delima sejak 1982 kini diklaim oleh perusahaan perkebunan besar, seperti PT Trimitra Lestari dan PT Wira Karya Sakti.

Tetapi Larshen Yunus yang menyikapi aksi ini meminta Menhut serius.

"Demo dan aksi jalan kaki itu lah tantangan nyata Pak Menteri Raja Juli," sebutnya.

"Dia harus straight forward. Jangan menghindari resiko. Hutan indonesia dan rakyat sedang dijarah oleh korporasi dan para bandit berduit, ” sebutnya dalam percakapannya lewat alat elektronik, Minggu malam Ahad (22/12/24).

“Jadi untuk melengahkan, mengelak dan menutupi tugas pemerintah melawan penjahat, dibuatlah skema Perhutanan Sosial. Ini jelas akal akalan supaya tidak berhadapan dengan para konglomerat hitam," sebut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat Jakarta itu.

Larshen menambahkan, seharusnya hutan adat itu memang hak masyarakat adat. 

Menurutnya, skema skema Perhutanan Sosial itu menambah deforestasi, sedangkan perampasan tanah rakyat dalam kawasan hutan dibiarkan.

"Ayo pak Menteri Raja Juli Antoni, lawanlah penjahat hutan. Selamat berjuang rakyat berkemah," ujarnya. (*)