Masyarakat Terkejut Gubri Abdul Wahid Terjaring OTT yang Diboyong Bersama 9 Orang ke Jakarta, KNPI Riau: 'Baru 256 Hari Menjabat Sudah Ditangkap KPK'
Gubri, Abdul Wahid bersama 9 orang yang terjaring OTT KPK tiba di Bandara Soetta.
PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid tiba di boyong ke Jakarta, Selasa 4 November 2025 usai terjaring OTT yang dilakukan KPK siang kemarin.
Orang nomor 1 di Riau itu, dikabarkan berangkat menggunakan maskapai penerbangan Citylink dari Bandara SSK II Pekanbaru bersama tim KPK dan sembilan orang lainnya yang ikut diamankan KPK.
Saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Abdul Wahid tampak mengenakan masker dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Untuk diketahui, Gubernur Riau, Abdul Wahid dikabarkan ikut terjaring dalam OTT yang dilakukan Tim KPK di Pekanbaru, Senin (3/11/2025).
Kabar tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
"Benar. Salah satunya (Gubernur Riau Abdul Wahid)," ucap Fitroh.
Tak hanya Abdul Wahid, sejumlah pejabat Pemprov Riau pun ikut terjaring OTT yang dilakukan komisi anti rasuah itu.
Menyikapi ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia [KNPI] Provinsi Riau menilai KPK menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru Ianya baru menjabat 256 hari setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Riau.
"Abdul Wahid sebelumnya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis 20 Februari 2025 bersama 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Ia memenangkan Pilkada Riau berpasangan dengan S. F. Hariyanto, dengan perolehan suara sebanyak 1.224.193 suara," terang Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah [DPD] Tingkat I KNPI Riau ini.
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam operasi tersebut, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya.
Menurutnya, dengan penangkapan ini, Abdul Wahid menjadi gubernur keempat dari Riau yang berurusan dengan KPK. Sebelumnya, tiga pendahulunya juga tersangkut kasus korupsi di periode berbeda.
Hingga kini, KPK belum membeberkan kronologi lengkap maupun perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lahir di Indragiri Hilir, Riau, pada 21 November 1980. Ia menikah dengan Henny Sasmita dan dikaruniai dua orang anak.
Sementara itu, mengutip situs elhkpn.kpk.go.id, Abdul Wahid melaporkan kekayaannya terakhir kali pada 31 Maret 2024, saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
Tercatat total harta kekayaan bersih senilai Rp4.806.046.622 atau Rp 4,8 miliar.
Harta milik Abdul Wahid bersumber dari berbagai jenis, mulai dari tanah, kendaraan, hingga kas.
Mulai dari tanah dan bangunan sebanyak 12 bidang yang tersebar di Pekanbaru, Inhil, Kampar, dan Jakarta Selatan.
Sementara itu, total aset tidak bergerak milik Abdul Wahid itu sejumlah Rp4.905.000.000.
Dalam LHKPN itu pula, Abdul Wahid melaporkan dua unit SUV ladder frame miliknya, yakni Toyota Fortuner tahun 2016, Rp400 juta dan mobil Mitsubishi Pajero 2017, Rp380 juta.
Kemudian, dari aset bergerak, Wahid menyatakan memiliki harta senilai Rp780 juta dan kas atau setara kas senilai Rp621.046.622.
Meskipun begitu, dirinya juga tercatat memiliki utang sebesar Rp1,5 miliar. Sehingga jika dikurangi harga keseluruhan, nilai bersihnya adalah Rp 4.806.046.622.
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Senin (3/11/2025).
Dalam operasi tersebut, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut.
“Benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin malam.
Dengan penangkapan ini, Abdul Wahid menjadi gubernur keempat dari Riau yang berurusan dengan KPK. Sebelumnya, tiga pendahulunya juga tersangkut kasus korupsi di periode berbeda.
Hingga kini, KPK belum membeberkan kronologi lengkap maupun perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut.
Abdul Wahid menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Sei Simbar (lulus 1994), kemudian melanjutkan ke MTs Sei Simbar (lulus 1997), dan Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Agam (lulus 2000). Ia kemudian meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, pada tahun 2004.
Sebelum terjun ke dunia politik, Abdul Wahid menjabat Direktur PT Malay Nusantara Cipta sejak 2002. Tahun yang sama, ia bergabung dengan PKB dan sempat menjadi Wakil Sekretaris DPW PKB Riau (2002–2009).
Karier politiknya berlanjut sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Riau (2009–2019), lalu terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019–2024. Setelah menyelesaikan masa jabatan di parlemen, ia maju di Pilkada Riau 2024 dan berhasil menjadi Gubernur Riau periode 2025–2030.
Berdasarkan laporan LHKPN KPK tertanggal 31 Desember 2023, Abdul Wahid memiliki kekayaan sebesar Rp 4,8 miliar, terdiri dari aset tanah dan bangunan di Pekanbaru serta Indragiri Hilir, dengan total utang sebesar Rp 1,5 miliar.
KPK belum merinci kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Wahid. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam OTT tersebut.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Senin (3/11/2025).
Dalam operasi tersebut, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut.
“Benar,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin malam.
Dengan penangkapan ini, Abdul Wahid menjadi gubernur keempat dari Riau yang berurusan dengan KPK. Sebelumnya, tiga pendahulunya juga tersangkut kasus korupsi di periode berbeda.
Hingga kini, KPK belum membeberkan kronologi lengkap maupun perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut.
Provinsi Riau tercatat telah memiliki 19 gubernur sejak berdiri, dan empat di antaranya pernah ditangkap KPK.
Tiga di antaranya bahkan ditangkap secara beruntun: Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun. Kini, Abdul Wahid menambah daftar panjang tersebut.
1. Saleh Djasit (Gubernur Riau 1998–2003)
Saleh Djasit menjadi gubernur pertama Riau yang ditangani KPK. Ia terjerat kasus korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai lebih dari Rp 15 miliar pada 2003.
Negara ditaksir merugi Rp 4,7 miliar akibat proyek tersebut.
Pada 2009, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Saleh karena pengadaan dilakukan tanpa melalui lelang terbuka.
2. Rusli Zainal (Gubernur Riau 2003–2013)
Setelah Saleh Djasit, kepemimpinan Riau beralih ke Rusli Zainal. Ia dijerat KPK dalam dua perkara besar, yakni:
Korupsi penyelenggaraan PON XVIII Riau, dan
Kasus izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman (IUPHHK-HT) pada 2013.
Rusli ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dan tiga delik, termasuk suap pembahasan Perda PON Riau dan pengesahan izin pemanfaatan hutan di Pelalawan.
Ia divonis 14 tahun penjara, sebelum kemudian mendapatkan remisi.
3. Annas Maamun (Gubernur Riau 2014–2019)
Gubernur selanjutnya, Annas Maamun, juga tersandung kasus korupsi. Ia ditangkap KPK pada September 2014, hanya beberapa bulan setelah dilantik.
Annas terbukti menerima suap terkait alih fungsi hutan di Riau dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.
Meski sempat mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada 2020, Annas kembali terseret dalam kasus gratifikasi, yang membuatnya kembali masuk penjara.
4. Abdul Wahid (Gubernur Riau 2025–sekarang)
Kini, Abdul Wahid, yang baru menjabat sejak Februari 2025, menjadi gubernur keempat dari Riau yang ditangkap KPK.
Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan Senin malam (3/11/2025), dan selain dirinya, sembilan orang lain juga ikut diamankan.
KPK belum merinci dugaan kasus yang menjerat Abdul Wahid maupun jabatan pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.
Tetapi kembali disebutkan Larshen Yunus yang juga sebagai Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik [HMPB] Satya Wicaksana ini menyebutkan, Gubri kena OTT KPK minta masyarakat hormati proses hukum dan bisa dijadikan refleksi.
"Semua pihak bisa menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan," kata dia.
"Prinsipnya, pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," sambungnya.
Larshen meyakini KPK akan bekerja secara profesional.
Dia juga berharap peristiwa ini bisa menjadi refleksi penting bagi para pejabat publik.
"Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan, sekaligus berharap supaya semua pejabat publik dapat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Dalam OTT ini, KPK mengamankan 10 orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.
"Benar ada kegiatan tangkap tangan di Riau, saat ini ada 10 orang yang diamankan dalam OTT," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/10).
Budi juga membenarkan saat ditanya, apakah salah satu yang di-OTT Gubernur Riau.
Kabar OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau memang mengejutkan publik. Terlebih, dalam operasi tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid ikut diamankan penyidik KPK.
Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Raja Marjohan, mengaku terkejut begitu mendengar kabar OTT itu.
“Astaghfirullah, ampun,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi wartawan, Senin malam.
Reaksi serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, yang juga terkejut atas penangkapan tersebut.
“Astaghfirullah,” katanya singkat.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Pekanbaru.
“Benar,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/11/2025) malam.
Fitroh juga mengonfirmasi bahwa Abdul Wahid termasuk di antara pihak yang diamankan.
“Ya,” tambahnya.
Namun, KPK belum menjelaskan secara detail terkait kasus apa OTT tersebut dilakukan maupun kronologi penangkapan.
KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Riau
Pada hari yang sama, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau di Jalan SM Amin, Pekanbaru.
Berdasarkan pantauan lapangan, penggeledahan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan berlangsung hingga 17.45 WIB. Empat unit mobil Toyota Innova terlihat digunakan oleh tim KPK saat meninggalkan lokasi.
Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, penyidik juga mengamankan Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan, yang ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux.
Saat hendak naik ke mobil, Arief sempat disapa wartawan namun enggan memberi keterangan.
“Tidak ada, aman, aman,” ujarnya singkat sambil berjalan cepat menuju kendaraan.
Rombongan KPK kemudian meninggalkan lokasi dengan konvoi, dan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait barang bukti maupun perkara yang diselidiki.
Suasana kantor Dinas PUPR Riau tampak sepi pada sore hari. Tidak terlihat aktivitas pegawai, dan area parkir depan gedung kosong.
Seorang petugas keamanan di lobi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan penggeledahan.
