Mengapa Gatot Nurmantyo Mantan Panglima TNI, Tidak Hadiri Penganugerahan Bintang Mahaputera?

JAKARTA - Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, tidak menghadiri acara penganugerahan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (11/11).

Semenjak tidak lagi menjabat Panglima TNI, Gatot Nurmantyo acap mengkritik pemerintahan Jokowi. Puncaknya saat dia menjadi deklarator Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang sering kali mengkritisi kebijakan kabinet Jokowi. Rencana pemberian penghargaan itu juga dianggap beberapa kalangan sebagai upaya pemerintah untuk "meredam" Gatot dan barisannya. Sebuah tuduhan yang berulangkali dibantah oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

Belum ada penjelasan langsung dari Gatot Nurmantyo tentang ketidakhadirannya, namun menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, Gatot menyatakan "menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir". Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, menurut Mahfud, Gatot disebutkan menjelaskan "beberapa alasan" ketidakhadirannya. "Pertama, karena ini suasana covid-19," ungkap Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan di Istana Negara, usai acara pemberian bintang jasa tersebut.

Ditanya wartawan apakah Gatot akan menerima bintang jasa itu, Mahfud mengatakan "iya, nanti akan dikirim melalui Sekretaris Militer". "Beliau menyatakan di sini (dalam surat kepada Presiden Jokowi) menerima ini. Hanya tidak bisa hadir penyematannya," jelas Mahfud.

Pada Rabu (11/11) pagi, Presiden Jokowi memberikan penghargaan Bintang Mahaputera kepada 71 orang. Tapi salah satu calon penerimanya, mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Gatot Nurmantyo, tidak hadir. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa Gatot telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo karena tak bisa hadir. "Pak Gatot (Nurmantyo) bersurat kepada Presiden tidak hadir. Isinya nanti bapak Menko Polhukam yang akan menyampaikan," kata Heru Budi Hartono, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Menurut Heru, salah satu isi surat yang disampaikan Gatot adalah meminta Presiden Joko Widodo lebih perhatian terhadap TNI. Disebutkan pula bahwa Gatot menyinggung soal kondisi Covid-19 di balik alasan ketidakhadirannya. "Ya, mungkin isinya ada beberapa yang beliau tidak setuju mungkin kondisi Covid, harus banyak memberikan perhatian kepada TNI di suratnya seperti itu," jelasnya.

Ketika pertama kali rencana pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada Gatot ini muncul anggapan di masyarakat, bahwa hal ini dilakukan pemerintahan Jokowi untuk "meredam" kelompok oposisi. Menanggapi anggapan seperti itu, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan pemberiaan penghargaan Bintang Mahaputera merupakan "sesuatu yang biasa". Lagipula, menurutnya, itu hak yang bersangkutan sebagai mantan Panglima TNI. "Kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga, kalau diberi dibilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi, ini haknya dia," ujar Mahfud MD, Kamis (05/11).

Menurutnya, Bintang Mahaputera diberikan kepada siapa saja yang pernah menjabat sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI periode 2015-2017. Sebelumnya, beberapa media mengutip keterangan Gatot Nurmantyo yang mengaku "hingga saat ini saya belum terima undangan ataupun Keppres." kata Gatot Nurmantyo, Senin (09/11). Namun keesokan harinya, Selasa (10/11), Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengatakan, Gatot telah mengonfirmasi kehadirannya ke Istana untuk menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera. "(Gatot Nurmantyo) hadir. Sudah ambil undangan dan pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan," kata Heru.

Polemik pemberian tanda jasa oleh Presiden Joko Widodo pernah mengemuka tahun ini, ketika tanda jasa itu diberikan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Pihak Istana saat itu menyatakan pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya telah melalui pertimbangan matang. Namun, seorang pengamat menilai hal tersebut sebagai upaya pemerintah membungkam kritik. (*)