Mengenal Sekdako Sosok yang Diusulkan Jadi Pj Walkot Pekanbaru, Indra Pomi Nasution: 'Sebagai ASN, Saya Harus Selalu Siap'

INDRA POMI NASUTION, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, menyatakan siap jika ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru.

"Sebagai ASN, apapun arahannya, saya harus selalu siap," katanya saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Rabu, 17 April 2024 kemarin.

Namun, saat diusulkan sebagai bakal calon Pj Walikota Pekanbaru, Indra Pomi memilih untuk tidak memberikan tanggapan.

"Saya tidak tahu ya, kalau untuk itu saya no comment. Saya menunggu arahan saja," jawabnya.

Seperti yang diketahui, Pj Walikota Muflihun akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Pj Walikota Pekanbaru yang telah berlangsung selama 2 tahun pada 23 Mei 2024 mendatang.

Sebelum menjadi Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi pernah mengemban jabatan yang strategis di bidang pemerintahan, termasuk sebagai Kepala Dinas PUPR di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Dengan pengalamannya yang luas di bidang pemerintahan, Indra Pomi termasuk menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadangkan akan menjadi bakal calon Pj Walikota Pekanbaru.

Berdasarkan laman LHKPN bikinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indra Pomi melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 25 Januari 2023 untuk pelaporan periodik 2022 yang memiliki harta kekayaannya total sebesar Rp 1,08 miliar, tanpa memiliki utang:

• Indra Pomi Nasution saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
• Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru. 
• Ia juga pernah menjabat di Pemkab Kampar, sebelum hijrah ke Pemko Pekanbaru.
• Memiliki sebanyak 7 persil tanah dan bangunan. Ada 6 persil yang berada di Kota Pekanbaru dan satu persil berada di Kota Pekanbaru. 
• Total nilai harta Indra Pomi dalam bentuk tanah bangunan senilai Rp 830 juta.
• Memiliki dua unit mobil yakni Jeep dan Cheroke dan satu unit sepeda motor Kawasaki. Total hartanya dalam bentuk kendaraan yakni senilai Rp 200,5 juta.
• Memiliki uang kas dan setara kas sebesar Rp 55,6 juta.

Indra Pomi Nasution diusulkan sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru. Lantas, bagaimana rekam jejaknya?

Indra Pomi Nasution yang dikabarkan sebagai calon Pejabat Walikota (PJ) Pekanbaru menjadi sorotan publik setelah Muflihun, S. STP, MAP akan mengakhiri masa jabatannya.

Dengan pengalamannya yang luas dalam berbagai jabatan pemerintahan, Indra Pomi dinilai layak dan mampu untuk mengemban tugas sebagai PJ Walikota Pekanbaru.

Sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru saat ini, Indra Pomi telah membuktikan kapabilitasnya dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Indra Pomi telah mengemban berbagai jabatan strategis di bidang pemerintahan, termasuk sebagai Kepala Dinas PUPR di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Pengalaman yang dimilikinya ini memberikan Indra Pomi pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan sebuah daerah.

“Indra Pomi Nasution merupakan sosok yang telah terbukti kemampuannya dalam dunia pemerintahan. Dengan pengalaman yang dimilikinya, saya yakin bahwa dia akan mampu menjalankan tugas sebagai PJ Walikota Pekanbaru dengan baik,” ujar H. Darmawi Wardhana Zalik Aris SE Ak, Ketua Umum [Ketum] Lembaga Melayu Riau [LMR] Pusat Jakarta dalam berbincang-bincang saat diminta tanggapannya, Rabu (10/4/2024).

Selama menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi telah mendampingi PJ Walikota Muflihun dalam menangani berbagai persoalan di Kota Pekanbaru.

Keberhasilan mereka dalam mengatasi tantangan tersebut menunjukkan bahwa Indra Pomi memiliki kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dan efektif.

Tidak hanya itu, saat dipercayakan sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi terus mempertahankan hubungan yang baik dengan Muflihun.

Konsistensinya dalam memberikan dukungan dan kerja sama yang baik menunjukkan bahwa Indra Pomi adalah seorang yang dapat diandalkan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Dia adalah sosok yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak,” tambah seorang analis politik di Pekanbaru ini.

Dengan track record yang solid dan dedikasi yang terbukti, dukungan terhadap Indra Pomi sebagai calon PJ Walikota Pekanbaru semakin meningkat.

Masyarakat dan berbagai elemen di Kota Pekanbaru berharap bahwa kehadirannya akan membawa perubahan positif dalam pembangunan kota Pekanbaru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun demikian, proses pemilihan PJ Walikota Pekanbaru haruslah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menggantikan Muflihun akan ditentukan melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan Kota Pekanbaru ke depan.

Dalam proses tersebut, penting bagi semua pihak untuk menjaga sikap netral dan fokus pada kepentingan bersama, tanpa memandang perbedaan politik atau kepentingan pribadi.

Yang terpenting adalah memastikan bahwa pemimpin yang dipilih adalah yang terbaik untuk Kota Pekanbaru dan dapat membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Mengingat kembali yang disebutkan Pengamat Politik Pemerintahan Universitas Islam Riau [UIR], Dr Panca Setyo Prihatin soal usulan pengganti Pj Walikota Muflihun ini.

Usulan nama calon penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru dari kalangan akademisi menilai Sekretaris Daerah (Sekda) Indra Pomi Nasution sebagai sosok yang layak.

Yakni, sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru menggantikan posisi Muflihun setelah mengakhiri jabatannya pada 31 Mei ini.

"Figur calon Pj minimal harus selevel dengan wali kota," kata Panca Setyo Prihatin.

"Baik dari segi manajerial birokrasi maupun arah kebijakan serta mampu mengeksekusi program yang ada dalam APBD 2024."

‘’Pj wali kota waktunya cukup panjang ya, sekira 6-7 bulan. Tentu kriteria Pj harus yang berkompeten memimpin daerah,’’ katanya kemarin (13/4).

Saat ini, ada empat nama yang diusulkan sebagai kandidat Pj Wali Kota Pekanbaru. Tiga nama merupakan usulan dari Pemprov Riau.

Yakni, Kadisperindagkop dan UMKM Provinsi Riau, Taufik OH, Kadis Pariwisata proinsi Riau, Roni Rahmat, Kepala Bappenda Provinsi Riau, Evarefita, Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.

Sedangkan, satu nama lainnya, Indra Pomi Nasution [Sekdako Pekanbaru] merupakan usulan Gubernur SF Hariyanto.

Menurutnya, ketiga nama usulan Pemprov Riau tersebut cukup mumpuni. Pun, dirinya sudah mengenal mereka.

Namun demikian berbeda dengan Sekdako yang sepak terjangnya di pemerintahan juga segudang pengalaman.

‘’Tapi, ada kriteria yang penting untuk menjadi pertimbangan. Ini mengingat masa Pj yang panjang dan tahun ini merupakan tahun politik,’’ terang Dosen UIR ini.

Dari sekian nama itu, sepertinya Pj Gubri lebih condong terlihat ke Indra Pomi Nasution.

"Dia menganggap Sekdako tersebut merupakan figur yang tepat menjalankan roda pemerintahan kedepan."

Di samping itu, Indra Pomi Nasution memiliki nilai plus dibandingkan dengan ketiga nama lainnya.

Selain memenuhi secara administrasi, yang bersangkutan juga mengetahui arah pembangunan Kota Pekanbaru.

‘’Kalau saya ditanya, secara rasional ya Pak Indra Pomi Nasution. Ini penilaian objektif, bukan subjektif,’’ katanya.

Selain itu, kata Panca Setyo Prihatin, Indra Pomi tak butuh waktu panjang untuk beradaptasi dengan pegawai pemkot, baik soal perencanaan program pada 2024 ini.

‘’Adaptasi tidak mudah. Kalau butuh adaptasi tiga sampai empat bulan, tentu tidak efektif dalam akselerasi program tahun depan. Namun kembali lagi,’’ terang Panca Setyo Prihatin.

"Semua keputusan ada di Kemendagri. Bukan tidak mungkin ada calon Pj lainnya yang ditunjuk," sambungnya.

Ia berharap siapapun calon Pj Wali Kota Pekanbaru nantinya mesti bertanggungjawab dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

Sehingga, tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban tugas sebagai penjabat.

‘’Meski bukan definitif, harus ada legacy (warisan, Red) yang ditinggalkan. Jangan terjebak dengan rutinitas saja. Karena waktu sebagai Pj ini panjang,’’ pungkasnya.

Jadi Panca Setyo Prihatin kembali menekankan, yang penting program pemerintah berupa kesehatan gratis itu harus dijalankan, karena program itu merupakan program bersama antara pemerintah dan DPRD Pekanbaru untuk kepentingan masyarakat. (*)