Menjelang Pilpres dan Pileg, Jangan Libatkan Dunia Pendidikan dengan Kepentingan Politik

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Pengamat pendidikan dan anggota DPRD Riau sepakat tidak melibatkan dunia pendidikan dengan pepentingan politik baik menjelang Pemilhan Presiden [Pilpres] maunpun Pemilihan Legislatif [Pileg].

"Menjelang Pilpres dan Pileg jangan libatkan dunia pendidikan."

“Jadi kalau ada ketakutan politik masuk sekolah, (dan hasilnya, red) nanti bakal kayak begini begitu, itu orang yang gak paham pendidikan,” kata Wawan Sudarwanto Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan [LP3] Anak Negeri saat dikontak ponselnya tadi Kamis (4/1/2024).

Menjelang Pilpres dan Pileg 2024, Wawan Sudarwanto mengingatkan, semua pihak tidak perlu takut pendidikan politik di Sekolah.

Ia menyebut, jika ada pihak yang ketakutan, tandanya orang tersebut tidak paham pendidikan.

Ia menganalogikan pola pikir semacam itu seperti orang tua yang tinggal di sebuah pantai.

Menurutnya, jika orang tua tersebut ingin agar anaknya tidak terkena ombak, maka harusnya anak tersebut diajarkan berenang di lautan.

Ketika ada ombak yang makin besar, si anak sudah memiliki kemampuan menghadapi ombak tersebut.

“Bukan malah dibangunkan tembok tinggi seperti tembok Cina,” katanya.

Ia tidak berharap pendidikan politik diformalkan dalam bentuk mata pelajaran.

Ia menilai, jika diformalkan, hasilnya akan sia-sia. Ia menyebut, sekolah bisa mengemasnya dalam bentuk dialog dan mengundang tokoh yang memiliki kompetensi.

Menurutnya, dialog-dialog tersebut akan memantik pikiran siswa yang nantinya akan mereka kembangkan sendiri. Ia menyebut, Hal ini penting agar siswa yang berminat tidak terkungkung.

Sementara Anggota DPRD Riau Ade Hartati secara terbuka mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau soal dunia pendidikan tidak dicampur adukkan dengan dunia pendidikan seperti dilakukannya memutasi para pejabat tingkat eselon II, III hingga para kepala sekolah.

Menurut Ade, langkah Pemprov Riau itu sarat kepentingan politik sebab menempatkan orang berdasarkan suka atau tidak suka.

Hal itu dinilai Ade telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021.

"Saya menilai bahwa apa yang baru dilakukan Gubernur melanggar Permendikbud ristek dimana ada beberapa kepala sekolah yang baru 2-3 bulan sudah di non jobkan," kata dia dalam sidang paripurna DPRD Riau, Kamis (4/1/2024).

Ade berharap Pemprov Riau bertindak berdasarkan aturan-aturan yang ada tanpa ada kepentingan tertentu.

"Saya berharap Pemprov Riau taat aturan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jangan ada kepentingan disana, karena dunia pendidikan harus jauh dari kepentingan politik, jangan libatkan dunia pendidikan dengan kepentingan politik," tegasnya.

Menyoal pendidikan, sebut Ade, tidaklah sesederhana terkait tata kelola lahan yang bisa diurut secara regulasi.

"Membangun pendidikan, sudah tentu bertujuan membangun karakter. Membangun karakter tentu harus mengedepankan tidak hanya regulasi, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mengedepankan "nilai"," sebutnya. (*)