PSR untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani Plasma dan Swadaya Masih Jauh dari Target, 'Tetapi Kurang Disambut Baik Oleh Daerah'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) masih jauh dari target 2024, yaitu sebanyak 540.000 hektar (ha).

Padahal, program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit baik plasma maupun swadaya telah mendapat dukungan dan menjadi komitmen pemerintah sejak 2015.

“Tetapi hingga 2022, luas penanaman program PSR baru mencapai 200.000 hektar dari target 540.000 hektar pada 2024,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/3/2023).

Dalam rangka mempercepat pencapaian target PSR, pemerintah membuka akses peremajaan sawit melalui skema kemitraan, yakni suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang bersifat saling memperkuat.

Selain itu, untuk mencapai target tersebut, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, diantaranya yakni benih yang digunakan untuk peremajaan kebun kelapa sawit rakyat harus tersertifikasi, peremajaan bersifat klaster untuk pekebun yang sudah berada dalam kelembagaan.

Syarat lainnya yaitu harus ada komitmen off-taker baik dari perusahaan swasta maupun BUMN untuk membina pekebun sawit dan turut serta memastikan keberhasilan program peremajaan, dan memenuhi ketentuan pengelolaan kebun berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria ISPO sehingga sekaligus kebun-kebun rakyat bisa mendapat sertifikat ISPO.

“Dengan syarat tersebut, tentu kami mendorong bahwa ketersediaan bibit harus bisa disiapkan secara baik dan juga kerja sama off-taker tentu harus didorong agar pembina pekebun dapat mendorong program replanting ini termasuk membuat program ini bankable,” kata Airlangga.

Adapun, pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP), akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.

Bila membandingkan dengan komoditas kebun lainnya seperti karet dan kakao, kelapa sawit dapat menyerap secara langusng 16 juta tenaga kerja, seperti yang dilansir dari bisnis.

Airlangga juga menekankan bahwa perusahaan kelapa sawit mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berkontribusi besar pada penerimaan devisa nonmigas pada 2022 sebesar 12,76 persen. 

Sementara di Provinsi Riau sendiri tahun 2022 mendapat target 11.000 hektare (Ha) program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari pemerintah pusat melalui anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan nilai anggaran sebesar Rp330 miliar. 

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Zulfadli usia diskusi kegiatan implementasi Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) dalam kerangka Rencana Aksi Daerah Kebun Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Riau, Jumat 15 Juli 2022 lalu. 

"Tahun 2022 Riau mendapat bantuan program replanting sawit seluas 11.000 hektare. Dimana dengan anggaran replanting sebesar Rp30 juta per hektare," katanya. 

Zulfadli mengatakan, 11.000 Ha lahan kebun sawit yang akan dilakukan replanting tersebut tersebar di 10 kabupaten dan kota se-Riau. 

"Luasan replanting merupakan usulan kabupaten/kota yang diteruskan ke pusat. Itu ada 10 kabupaten/kota yang mengusulkan, diantaranya Pelalawan 3000 Ha, Rohil 2000 Ha, Kampar 1500 Ha, Siak 1000 Ha, Rohul 1000 Ha, Kuansing 500 Ha, Inhil 500 Ha, Bengkalis 500 Ha, Inhu 500 Ha, dan Dumai 500 Ha," terangnya.

Zulfadli menambah, tahun 2023 pihaknya mengusulkan 14.831 Ha program ke pemerintah pusat. Usulan ribuan Ha PSR tersebar di 10 kabupaten/kota tersebut.  

Daerah yang paling luas mengusulkan replanting sawit tahun ini adalah Kabupaten Pelalawan seluas 5.366 Ha. Kemudian disusul Rokan Hilir seluas 2.238 Ha. 

Kemudian Kabupaten Kampar seluas 1.630 Ha, Siak seluas 1.134 Ha, Rokan Hulu seluas 1.073 Ha, Bengkalis seluas 1.000 Ha, Indragiri Hilir seluas 1.000 Ha, Indragiri Hulu seluas 600 Ha, Dumai seluas 520 Ha, Kuantan Singingi seluas 299 Ha. 

"Usulannya memang 14.831 Ha, namun yang ditetapkan, kita tahun 2023 ini mendapat target PSR seluas 11.000 Ha," pungkasnya. 

'Program psr kurang gairah'

Salah satu program unggulan presiden RI Joko Widodo adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Program yang sangat membantu masyakarat petani sawit ini diduga gagal di Riau, pasalnya baik tahun 2020 pemerintah daerah melalui DInas Perkebunan (Disbun) Riau mengatakan pihaknya masih menyelesaikan verifikasi 1000 hektar pada  tahun 2021 lalu.

"Jadi untuk tahun 2021 kita diberikan target seluas 26.500 hektar, dan itu sedang dilakukan verifikasi data, baik legalitas tanah kebun, indentitas pekebun, dan syarat-syarat lainya, khususnya bagi pekebun sawit yang memiliki Surat Daftar Budidaya (SDB), itu yang kita prioritaskan, " ujar kepala dinas perkebunan Riau, Zulfadli pada wartawan.

Progres PSR tahun 2021 Riau diberikan target mencapai 26.500 hektar dengan jumlah 1600 pekebun. Untuk besaran biaya PSR setiap 1 hektar lahan kebun sawit yang masuk program replanting diberikan Rp 30 juta rupiah, dan maksimal setiap pekebun hanya boleh mendaftarkan lahan seluas 4 hektar, sehingga disebut petani sawit bisa mendapatkan dana PSR sebesar Rp 120 juta rupiah.

"Jadi uang ini cukup besar diterima petani, kami harus pastikan semua sesuai dengan kenyataannya, tidak boleh ada kesalahan dalam proses verifikasi semua persyaratan yang masuk dalam program ini, kami harus hati-hati," ucap Zulfadli.

Hingga pada bulan Juli 2021 lalu, dari target 26.500 hektar lahan yang harus di replanting oleh pemerintah daerah Riau, ternyata baru di angka 1000 hektar lahan yang sudah di verifikasi, belum realisasi dan proses yang akan berjalan, memakan waktu, atau sama dengan pemerintah daerah provinsi Riau baru berhasil melakukan verifikasi data petani sawit yang masuk program PSR hingga Juli 2021 di angka 3% dari toal 26.500 hektar.

Lambatnya progres yang berjalan, bahkan tidak sampai 5% di akhir bulan Juli 2021, mengingat akhir tahun 2021 tinggal tersisa 5 bulan lagi, menurut Zulfadli, hal itu akibat kekurangan SDM di kabupaten/kota dan termasuk di provinsi.

"Ini kendala yang kita alami, bahwa sumber daya manusia di kabupaten/kota tidak siap, rendahnya SDM di daerah-daerah target PSR dan di provinsi menjadi kendala kita, karena 26.500 hektar lahan yang harus kita verifikasi, itu sangat banyak dan membutuhkan waktu," terang Zulfadli.

Program PSR ini merupakan program langsung presiden RI Joko Widodo untuk masyarakat petani sawit di Indonesia, yang di atur melalui Perpres Nomor 61 tahun 2018 untuk peremajaan sawit rakyat. 

BPDPKS ditugaskan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. 

Peremajaan perkebunan kelapa sawit diwujudkan melalui program PSR yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan -LULUCF). Melalui PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru. (*)