Mensos Tri Rismaharini Kaget Bantuan Sosial Tunai Dihentikan Pendistribusiannya di Riau

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Tri Rismaharini kaget Bantuan Sosial Tunai (BST) dihentikan pendistribusiannya di Riau.

PEKANBARU - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Tri Rismaharini menemukan ada bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak terdistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sedikitnya ada 74 dana PKH tahap I tidak terdistribusi dan tidak ada transaksi oleh 202 Kepala Keluarga (KK) di Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu dan Indragiri Hilir. Sedangkan PKH tahap II ada 822 KK tidak terdistribusi, dan 2.662 tidak transaksi. Mensos Risma langsung minta penjelasan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau dan dinas kabupaten/kota terkait lainnya yang hadir dalam pertemuan di Kota Pekanbaru.

"Percuma saja kita anggarkan kalau dananya tidak disalurkan ke masyarakat," kata Risma di hadapan pejabat Provinsi Riau dan anggota DPRD yang ikut dalam pertemuan itu, hari ini, Selasa (31/8).

Risma pun meminta penjelasan apa yang menjadi penyebab bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau masih ada yang tidak terealisasi. Rata-rata pendamping PKH dan Dinsos terkait mengatakan transaksi bantuan sulit karena akses wilayah yang terpencil dan sulit diakses. Mendengar itu, Risma sempat terlihat jengkel. Ia mengatakan tidak mau mendengar alasan seperti yang disampaikan dinas terkait dan menegaskan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk segera menyelesaikan penyaluran bantuan sosial pekan depan.

Risma juga memberi solusi jika memang ada penerima bantuan yang sulit melakukan transaksi. Ia menyarankan pihak perbankan yang ditugaskan untuk penyaluran bantuan agar 'jemput bola' dengan langsung mendatangi dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah sulit akses transportasi. "Kasihan, Pak. Kalau (masyarakat) pergi dan bolak-balik (menjemput bantuan sosial) harus mengeluarkan Rp200 ribu untuk transportasi. Ini nggak manusiawi," tegasnya.

Bantuan Sosial Tunai dihentikan 

Sebelumnya, BST senilai Rp300 ribu per bulan itu untuk di Riau sudah tak dilanjutkan dan hanya berlangsung hingga April 2021. Mensos Tri Rismaharini sendir mengungkapkan, BST merupakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Di mana, salur BST di tahun 2021 memang sampai bulan April, yang merupakan perpanjangan dari tahun 2020.

Namun dia memastikan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi dalam bentuk berbeda tetap berlanjut. Baik itu yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau pun kabupaten/kota. Di antaranya, program kartu prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sebagainya. "Nanti masih bisa (mendapatkan bantuan dari Kemensos, red) BPNT," kata Mensos di Jakarta, kemarin (2/4/2021).

Bagi masyarakat yang sebelumnya menerima BST dan merasa layak mendapat bantuan jenis lain, Risma mempersilakan untuk yang bersangkutan melaporkan diri. Pelaporan bisa dilakukan ke RT/RW, kelurahan/desa, atau dinas sosial untuk nantinya diajukan mendapat bansos program lain. "Bisa saja nanti masuk sebagai peserta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako. Tapi dapatnya Rp200 ribu, bukan Rp300 ribu," tuturnya. Dalam kaitan tersebut, ia menekankan kembali, bahwa pemerintah daerah memiliki peran utama dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Kemensos masih menunggu kesesuaian data penerima bantuan dari daerah, sebelum bantuan yang ada disalurkan.

"Kami tidak bisa menyalurkan ke daerah, kalau data tidak betul. Selain belum padan dengan NIK, juga ada data ganda," tegasnya. Risma mengaku, pihaknya tak bisa asal mencoret karena yang paling tahu ialah pemda. "Makanya data yang ada dikembalikan ke daerah," sambungnya

Dia mengungkapkan, bahwa pihaknya terus bekerja intensif meningkatkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Baik melalui kajian dan audit untuk memastikan DTKS makin akurat. Mengingat, DTKS merupakan data induk bagi seluruh program bansos di Indonesia. Sebagai informasi, tahun ini, Kemensos menerima penugasan dari negara untuk melanjutkan 3 jenis bantuan tunai. Yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp28,7 triliun dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Di mana, penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober) melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). Kemudian, Program Sembako/BPNT dengan anggaran Rp45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari – Desember 2021 melalui Bank HIMBARA dan agen yang ditunjuk. Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp200.000/bulan/KPM. Terakhir, BST dengan target 10 juta KPM. Bansos dengan anggaran Rp12 triliun ini disalurkan selama 4 bulan (Januari–April 2021). Penyaluran dilakukan melalui Bank HIMBARA dan agen yang ditunjuk dengan indeks Rp300.000/bulan/KPM. (*)