Menteri LH Akui tak Membabibuta dalam Relokasi dan Pemulihan Ekosistiem TNTN di Riau

PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki dalam pertemuannya dengan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Riau, menegaskan tidak membabibuta dalam relokasi dan pemulihan ekosistiem di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau.

Kehadiran Mentri LH dan Wamen Kehutanan pada Rabu 22 Oktober 2025 kemarin menjadi bagian sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun strategi pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir juga Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan beserta jajaran Forkopimda dan Pemkab Pelalawan.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap kondisi Tesso Nilo.

Ia ingin mendengar langsung berbagai persoalan di lapangan termasuk dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.

“Tadi kegiatan hari ini sebagaimana dimandatkan oleh negara kepada kami untuk segera melakukan langkah-langkah pemulihan Tesso Nilo. Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, Ka Binda, hingga Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah memberikan gambaran tentang situasi terkini. Ini penting untuk menyusun rencana pemulihan yang tepat,” katanya.

Dijelaskan, langkah-langkah pemulihan ekosistem tidak boleh mengabaikan kondisi sosial masyarakat. Sebab, berdasarkan data yang milikinya terdapat sekitar 5.000an kepala keluarga (KK) tinggal di dalam kawasan Tesso Nilo. 

"Taman Nasional merupakan peninggalan buat kita semua, daerah konservasi yang memang harus dilindungi tidak ada selain itu. Jadi memang menjadi konsen negara untuk menyelamatkan itu. Namun, tata laksananya tentu kita akan perhatikan sebaik-baiknya kondisi masyarakat yang ada. Terdata di kita ada lima ribuan kk yang ada di sana, tentu menjadi pertimbangan utama kita untuk melaksanakan upaya-upaya pemulihan," jelasnya.

Diterangkan, pihaknya akan mencoba mendefinisikan dalam ketepatan dengan landscape ataupun kondisi demografi yang ada hari ini. Ia memastikan, pemerintah tentunya pasti bertindak secara humanis.

"Kita tidak membabibuta, saya rasa pemerintah akan mengambil langkah terbaik untuk masyarakatnya. Jadi saya sangat berharap tidak ada gejolak yang muncul, karena tidak juga ada apa-apa yang kita lakukan. Kita mempersiapkan sebaik-baiknya langkah pemulihan. Karena Tesso Nilo ini milik semua milik dunia, jadi harus kita selamatkan kita kembalikan dengan langkah-langkah yang humanis," terangnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, menuturkan bahwa fokus utama pertemuan adalah mencari alternatif strategi program pemulihan ekosistem yang berkelanjutan. Tindak lanjut dari pertemuan ini akan dirumuskan dalam bentuk upaya konkret di lapangan. 

"Ya, jadi persoalan tesso nilo ini karena di kawasan konservasi tentunya harus kita pulihkan ekosistemnya. Jadi kami tadi membahas bagaimana kira-kira alternatif opsi-opsi pemulihan ekosistem yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Tentunya nanti kita akan tindak lanjutin nanti," tuturnya.

Lebih lanjut, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Taman Nasional Tesso Nilo.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten dan unsur Forkopimda akan bersinergi dalam mendukung langkah pemulihan ekosistem.

"Harapan saya tentu berbagai solusi yang kita bicarakan tadi ini bisa kita eksekusi. Ini tergantung memang dari pengambil kebijakan, Pak Menteri dan Pak Wamen nanti bicarakan di tingkat atas. Kita Gubernur dan Bupati serta Forkompida ini siap menjalankan keputusan yang ada di atas." pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri LH melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Riau pada Minggu 13 Juli 2025 kemarin dalam agendanya meninjau langsung kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Dalam kunjunhan tersebut, dirinya didampingi langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan TNTN merupakan kawasan konservasi. Oleh karena itu, kehadirannya saat ini bertujuan menghadirkan solusi damai dalam merestorasi kawasan sekaligus melindungi masyarakat yang sudah lama hidup di dalamnya.

“Saya telah berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan ini merupakan suatu kawasan hutan yang demikian penting untuk melindungi binatang utama megafauna yaitu diantaranya gajah dan harimau Sumatera,” kata Menteri Hanif.

Menteri Hanif menjelaskan bahwa kondisi megafauna Sumatera kini telah mengkhawatirkan. Dengan begitu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang bertujuan untuk menertibkan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Gajah Sumatera dan harimau Sumatera kecenderungannya semakin tahun, semakin redup. Sehingga, bapak Presiden memerintahkan kepada kita melalui Perpres No 5 tahun 2025 untuk melakukan penertiban kawasan hutan,” jelasnya.

“Pak Presiden melalui Menteri Pertahanan telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pelaksanaan penanganan restorasi taman nasional ini. Tentu dalam restorasi ini diperlukan banyak bicara dengan seluruh pihak, tidak terkecuali dengan masyarakat,” lanjutnya.

Diungkapkan, agar tidak terjadinya permasalahan, dalam melakukan penertiban kawasan, pihaknya akan melakukan pendataan warga yang tinggal di TNTN.

Solusi tersebut akan menjadi dasar, supaya setiap kebijakan berpihak pada kelestarian alam dan kehidupan warga. Dengan begitu, langkah awal yang paling penting adalah pendataan secara akurat dan terbuka.

“Untuk itu, maka data (pendataan warga) awal sangat-sangat kami perlukan. Kami ingin mengajak masyarakat seluruhnya untuk bersama-sama merestorasi Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga perlu data awal yang kemudian akan kami olah dengan sangat sistematis,” terangnya.

Ia menekankan, pentingnya kejujuran dan keterbukaan pendataan dari semua pihak. Karena restorasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan solusi damai agar hutan tetap terjaga, satwa tetap hidup, dan masyarakat tetap tenang menjalani kehidupan.

“Pada seluruh masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kita semua, pada budaya yang telah terbentuk di sini, kami harapkan kita terbuka bersama-sama untuk menghadirkan data yang real. Sehingga Satgas, pak Gubernur, saya sebagai Menteri, dan pak Bupati bisa mengambil langkah-langkah yang benar dalam melakukan restorasi ini,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan pesan seluruh masyarakat jangan ada terpancing dengan provokasi. Ia menegaskan bahwa pendataan adalah kunci kebijakan yang memberikan solusi terbaik.

“Jangan sampai tidak mau didata, jangan terprovokasi. Artinya kita pemerintah ini ingin mencarikan solusi yang terbaik. Jadi semua di data, dari data inilah nanti kita bisa mengambil kebijakan yang disebutkan pak Menteri,” pungkasnya. (*)