Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq Minta Perusahaan Sawit Ikut Lakukan Pencegahan Karhutla

PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyerukan aksi cepat dan terpadu dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

"Perusahaan sawit ikut lakukan pencegahan Karhutla."

“Saya ingin kita satu arah, satu komando. Gubernur harus menjadi pusat konsolidasi, terutama dengan para pengusaha kelapa sawit," kata Menteri Hanif dalam kunjungannya ke Pekanbaru, Sabtu (10/5).

Hanif menegaskan bahwa koordinasi yang kuat lintas sektor adalah kunci dalam meredam ancaman Karhutla, khususnya menjelang puncak musim kemarau.

"Karhutla tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri karena kejadiannya tidak merata,” tegas Hanif dalam sambutannya.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Hanif saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla di SKA CoEx, Pekanbaru.

Ia secara tegas menginstruksikan Gubernur Riau untuk mengambil peran sentral dalam memimpin konsolidasi lintas pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha perkebunan sawit, asosiasi industri, serta aparat keamanan.

Hanif menyampaikan, dengan luas areal perkebunan kelapa sawit di Riau yang mencapai lebih dari 2,5 juta hektare berdasarkan data BPS 2023, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi mutlak.

Ia meminta agar seluruh pelaku industri, termasuk perusahaan besar dan petani swadaya, dilibatkan dalam upaya mitigasi dan pencegahan dini Karhutla.

“Saya harap Pak Gubernur segera mengambil langkah mitigasi kontingen. Libatkan semua perusahaan sawit, karena ini tanggung jawab bersama menjaga alam dan keberlanjutan produksi,” ujar Hanif.

Riau dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kerawanan tinggi terhadap karhutla.

Selain karena kondisi geografis dan iklim yang kering saat musim kemarau, keberadaan lahan gambut dan kawasan konsesi yang luas kerap menjadi titik rawan terjadinya kebakaran.

Hanif pun menekankan pentingnya pengawasan yang ketat di areal-areal konsesi, terutama milik perusahaan perkebunan dan kehutanan.

Ia tidak segan meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah represif terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai atau dengan sengaja membakar lahan.

“Langkah ini tidak mudah, tapi ini mandat undang-undang. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak tegas. Kita ingin semua pihak bergerak, tidak ada lagi pembiaran,” imbuhnya.

Instruksi Menteri LH ini merupakan bagian dari strategi sistematis pemerintah pusat dalam mengurangi risiko karhutla, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap mencemari udara dan mengganggu kesehatan masyarakat, bahkan hingga ke negara tetangga.

Dalam penutupnya, Hanif kembali menegaskan bahwa Riau memerlukan pendekatan yang cermat dan cerdas, mengingat kompleksitas tata kelola lahannya yang unik.

"Riau ini sangat krusial. Butuh kecermatan Gubernur dalam menyikapi kondisi di lapangan. Jangan sampai lengah, karena potensi api bisa muncul kapan saja,” tandasnya.

Sementara Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, Muhammad Hadi Sugeng yang ikut dalam rombongan Mentri LH menyatakan, untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sudah mengumumkan sejumlah langkah strategis yang akan diterapkan di seluruh wilayah operasional anggotanya.

Muhammad Hadi Sugeng menjelaskan bahwa GAPKI, yang menaungi 752 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di 15 provinsi dengan total luas lahan mencapai 3,7 juta hektare, telah memetakan delapan provinsi yang masuk dalam kategori rawan karhutla.

Provinsi-provinisi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

“Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau tahun 2025 diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus di sebagian besar wilayah Indonesia," kata Hanif menyampaikan pada acara Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla yang digelar di SKA CoEx Pekanbaru pada Sabtu (10/5).

GAPKI secara rutin mengeluarkan imbauan waspada karhutla melalui surat edaran kepada seluruh cabang dan anggota setiap menjelang musim kemarau,” kata Hadi.

Selain imbauan resmi, GAPKI juga melaksanakan langkah-langkah konkret guna memitigasi risiko kebakaran, seperti melakukan identifikasi area rawan karhutla, yang meliputi wilayah konsesi, area yang tidak terusahakan, dan lahan di sekitar perusahaan.

GAPKI juga menyiapkan sumber daya air di lokasi yang berisiko tinggi dan melaksanakan proses rewetting, yaitu memasukkan air ke area pengelolaan untuk menjaga kelembapan tanah.

“Kami juga aktif menyiapkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan karhutla dan melibatkan masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Ini termasuk simulasi karhutla, pembentukan komunitas peduli api, pelatihan bersama Manggala Agni, serta koordinasi intensif dengan aparat terkait,” tambah Hadi.

GAPKI juga menerapkan pendekatan berbasis lanskap yang melibatkan berbagai pihak, seperti yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, GAPKI juga berkolaborasi dalam modifikasi cuaca serta melakukan patroli dan monitoring secara berkala untuk memastikan efektivitas langkah-langkah pencegahan yang diterapkan.

“Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, setiap memasuki musim kemarau, GAPKI menggelar apel siaga karhutla bersama pihak-pihak terkait lainnya,” ungkap Hadi.

Dengan berbagai upaya tersebut, GAPKI berharap dapat meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan secara signifikan, serta memastikan keberlangsungan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (*)