Menteri LH Sebut Kunci Pengendalian Karhutla Yakni Lakukan Langkah Mitigasi dan Konsolidasi Penanganan dengan Cepat

PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya peran strategis Provinsi Riau dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara nasional.

Hal ini disampaikan saat menghadiri Konsolidasi Pengendalian Kebakaran Lahan yang digelar di SKA Co-Ex, Pekanbaru, pada Sabtu (10/5/2025).

"Riau ini sangat penting sebagai indikator keberhasilan pengendalian Karhutla di Indonesia. Jika Riau bisa dikendalikan, maka insya Allah provinsi lain juga relatif bisa kita tangani," ujar Hanif di hadapan para peserta konsolidasi.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau telah mencapai sekitar 600 hektare, menjadikannya provinsi dengan luas lahan terbakar tertinggi di Indonesia pada periode Januari hingga April 2025.

"Ini perlu penanganan cepat dan terkoordinasi. Karena dari sisi luas, Riau memiliki sekitar 8 juta hektare lahan, dan separuhnya merupakan area perkebunan sawit yang sangat rentan terbakar," jelasnya.

Hanif menjelaskan bahwa kehadirannya di Riau bukan sekadar kunjungan simbolis, melainkan sebagai bentuk koordinasi dan sinkronisasi antarpihak dalam menghadapi musim kemarau yang rawan kebakaran.

Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah melakukan kunjungan serupa.

"Kita ingin mengecek langsung kesiapan semua lini, baik dari sumber daya manusia, organisasi, maupun tata laksana. Ini termasuk peran aktif masyarakat, perusahaan, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)," tambahnya.

Menurutnya, Karhutla masih menjadi penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia, terutama di lahan gambut seperti di Riau yang menghasilkan emisi CO₂ dalam jumlah besar saat terbakar.

Meskipun demikian, Hanif mengapresiasi upaya bersama yang telah berhasil menekan jumlah kejadian Karhutla secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Tahun lalu, Kalimantan Selatan menempati posisi pertama. Namun untuk tahun ini hingga April, Riau yang tertinggi. Maka kunjungan lapangan akan kita intensifkan untuk memastikan kesiapan semua pihak," tegasnya.

Pemerintah pusat, menurut Hanif, akan terus menggiatkan instrumen pengawasan dan pendekatan hukum terhadap pelanggaran pembakaran hutan dan lahan. "Ini penting sebagai langkah pencegahan jangka panjang," sebutnya. 

Hanif Faisol Nurofiq juga menginstruksikan Gubernur Riau, Abdul Wahid untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi dan konsolidasi aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

“Saya ingin meminta bantuan pak gubernur untuk mengkonsolidasi kita semua dalam rangka penanganan karhutla, juga dengan teman-teman dari GAPKI," katanya menyampaikan pada Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla di SKA CoEx, Pekanbaru, Sabtu (10/5).

"Saya ingin kita searah dan satu komando dalam penanganan karhutla ini karena kejadian karhutla itu tidak merata. Makanya konsolidasi aktif dan masif perlu kita bangun,” tegas Hanif Faisol Nurofiq.

Hanif kembali menegaskan pentingnya konsolidasi yang masif dan terstruktur antar pemangku kepentingan.

Hanif menyebutkan bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan Karhutla, baik pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), maupun aparat harus berada dalam satu komando yang terpadu.

Ia juga menekankan agar Gubri, H Abdul Wahid mengambil peran sentral dalam koordinasi tersebut, khususnya dengan menggandeng seluruh pengusaha kelapa sawit di Provinsi Riau untuk turut bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

Menurut Hanif, langkah mitigasi harus dilakukan secara kontingen, mengantisipasi potensi kebakaran sebelum terjadi.

“Saya harap pak gubernur dapat mengambil langkah-langkah mitigasi secara kontingen, dengan mengkoordinir seluruh pengusaha kelapa sawit yang ada di Riau,” ujar Hanif.

Dikatakan, Provinsi Riau memiliki luasan Karhutla terbesar dengan 4 juta hektare lahan sawit ada di Riau, dimana kalau dilihat dari luasan kawasan se-Indonesia ini pastinya terbesar jika dibandingkan dengan luasan sawit nasional.

Angka ini harus dimaknai seperti Karhutla dan banjir maka harus di-manage dengan cermat agar dilakukan pengendalian.

Dengan luas lahan tersebut, Riau berkontribusi besar terhadap produksi minyak kelapa sawit nasional.

"Kalau empat juta hektare ini tertata rapi, insya allah akan menekan kejadian karhutla di Riau. Saat ini Riau berdasarkan luasan yang kami pantau ini paling tinggi di Indonesia. Luasannya 600 hektare sampai bulan ini, mulai dari Januari sampai bulan April. Memang kecil, tapi ini nomor satu," paparnya.

Untuk itu, Menteri Hanif mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bersinergi dalam menghadapi persoalan karhutla di Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau sendiri dikelola oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan besar, petani plasma, dan petani swadaya.

Peran petani swadaya cukup signifikan karena mereka berkontribusi dalam penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan.

Namun begitu, luasnya areal perkebunan kelapa sawit juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan isu lingkungan seperti Karhutla, terlebih saat memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan konsolidasi penanganan Karhutla menjadi sangat penting untuk menjaga kondisi alam serta keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit di Riau.

“Riau ini sangat krusial dan penting karena Provinsi Riau ini jadi satu-satunya provinsi yang sangat tricky terkait dengan status lahannya. Maka perlu kecermatan dan kecerdasan bapak gubernur untuk menyikapi hal ini,” ingat Hanif.

Menteri LH, Hanif mengimbau  seluruh pengusaha kelapa sawit di Indonesia untuk tertib dalam melaksanakan aturan kesiapsiagaan Karhutla yang harus dipatuhi seluruh perusahaan.

"Kami akan menerbitkan sanksi paksaan pemerintah kalau kelengkapan (kesiapsiagaan karhutla) ini tidak dilengkapi, karena ini sudah standar yang telah diberikan oleh pemerintah," kata Menteri LH saat mengunjungi perkebunan kelapa sawit milik PT Kimia Tirta Utama (KTU) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Dalam kunjungan, Hanif menemukan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar dalam penanggulangan karhutla.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah menaati aturan tentang kesiapsiagaan karhutla. Namun demikian, keberhasilan ini tidak boleh menyebabkan kelalaian kepada seluruh pihak terkait.

"Tentu pelatihan-pelatihan terkait dengan masyarakat, harapan saya mungkin lebih intensif lagi. Dipanggillah ke sini, kan tidak terlalu mahal juga, dilatih-latih, nanti minggu depan lagi yang lain juga dilatih. Jadi semuanya merasa siap untuk menanggulangi karhutla," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal GAPKI Pusat, Muhammad Hadi Sugeng mengatakan, dalam upaya mencegah dan menanggulangi  Karhutla, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meluncurkan berbagai strategi dan langkah antisipatif di seluruh wilayah operasional anggotanya.

Menurut Hadi, GAPKI yang saat ini menaungi 752 perusahaan kelapa sawit di 15 provinsi dengan total luas lahan sekitar 3,7 juta hektare, telah memetakan delapan provinsi yang masuk dalam kategori rawan karhutla.

Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau tahun 2025 diperkirakan terjadi pada bulan Agustus di sebagian besar wilayah Indonesia. Untuk itu, GAPKI pusat secara rutin menyampaikan imbauan waspada karhutla melalui surat edaran kepada seluruh cabang dan anggota setiap menjelang musim kemarau,” jelasnya.

Selain imbauan resmi, GAPKI juga melakukan berbagai langkah konkret, seperti identifikasi area rawan kebakaran, termasuk wilayah konsesi, area tak terusahakan, dan lahan di sekitar perusahaan.

GAPKI juga telah menyiapkan sumber-sumber air di lokasi berisiko tinggi serta melakukan proses rewetting dengan memasukkan air ke area pengelolaan untuk menjaga kelembapan tanah.

“Kami juga aktif dalam persiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini meliputi simulasi karhutla, pendirian komunitas peduli api, pelatihan bersama Manggala Agni, dan koordinasi intensif dengan aparat terkait,” tambahnya. (*)