Menteri PANRB Sesalkan Bansos untuk Orang Miskin Justru ada Dinikmati ASN

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ternyata turut dinikmati oleh aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

Menurut Rini, perlu sistem yang bisa memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Rini mengatakan sempat mendapat data ada ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapat bantuan kemiskinan.

Meski begitu, dia mengungkap secara jelas jumlah.

"Saya juga dapat data katanya banyak ASN yang dapat bantuan untuk kemiskinan, itu ada datanya, tapi saya juga belum melihat berapa orang," kata Rini dalam Digital Resilience Summit 2025, di Kantor Perum Peruri, Rabu (10/9).

Rini mengaku mendapat informasi dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, soal tidak tepat sasarannya bantuan kemiskinan.

Anggaran yang seharusnya untuk bansos, banyak digunakan untuk keperluan koordinasi seperti rapat maupun konsinyering.

"Kenapa? Karena seringkali kita menghabiskan uang untuk rapat misalnya, hanya untuk konsinyering misalnya, untuk apa. Tapi lupa membangun bagaimana sebetulnya kita membangun supaya masyarakat itu tepat sasaran," ungkapnya.

Rini mengisahkan soal ketepatan sasaran dari program bantuan kemiskinan layaknya bansos.

Namun, imbas data yang tidak terintegrasi membuat penerima bansos ternyata di luar dari target yang ditetapkan.

"Bahkan ketika tepat sasaran pun karena datanya tidak interoperability, itu kadang-kadang satu orang itu dapat bantuan dari berbagai macam, begitu ya, ada yang tidak sesuai," tandas Rini.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menelusuri temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal penerima bantuan sosial (bansos).

Termasuk mengenai data puluhan ribu penerima bansos merupakan pegawai BUMN, dokter, hingga manajer.

Saifullah menyampaikan, data profesi penerima bantuan sosial jadi temuan PPATK setelah melakukan penelusuran ke perbankan.

Pihaknya pun mengaku siap menindaklanjutinya.

"Itu pengakuan mereka, bukan dari kami ya, pengakuan mereka ketika membuka rekening di bank-bank itu, ya kita akan dalami, kita akan cek, kita akan cek itu," tegas Saifullah, Sabtu (9/9).

Berdasarkan temuan PPATK, ada 27.932 penerima bansos berstatus pegawai BUMN, 7.479 berstatus dokter, dan sekitar 6.000 profesi eksekutif atau manajer. Bahkan, 60 rekening di antaranya punya saldo di atas Rp 50 juta.

Pria yang karib disapa Gus Ipul ini menegaskan bakal menggandeng PPATK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menyalurkan bansos ke depannya. Secara paralel juga dilakukan perbaikan data.

"Ya untuk memastikan karena kita kan data ini kan sudah lama ya, bukan sekarang aja. Makanya kita mau evaluasi perlahan-lahan secara keseluruhan, Insyaallah lah, secara bertahap kita akan evaluasi," tuturnya.  (*)