Mess Riau yang 'Terusik dan Diusik', akan Disulap 'jadi Hotel Bintang Lima Untuk Perkuat Ekonomi Daerah'

"Wacana Mess Riau akan dirubah menjadi hotel bintang lima tujuannya untuk memperkuat ekonomi daerah di dukung dari berbagai elemen masyarakat"

epertinya untuk relokasi anggaran merenovasi Mess Riau di Slipi Jakarta Barat untuk dirubah menjadi Menara Riau [hotel berbintang lima] Pemerintah Provinsi [Pemprov] Riau masih memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Kondisi ini pula mungkin yang membuat Gubernur Riau belum juga mewujudkan harapan masyarakat yang ada di Riau maupun di Jakarta.

"Saban tahun kantor Badan Penghubung Provinsi Riau yang ada di mess Slipi itu terus diusik, carut marut Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) ini juga terus terlihat," kata H Darmawi Werdana Zalik Aris, Ketua Lembaga Melayu Riau [LMR] Jakarta menyikapi, tadi Senin (6/12). 

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau sudah sepakat ingin memindahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Anjungan Riau ini ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang sebelumnya berada di bawah Badan Penghubung ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tetapi masalah internal kantor Pemprov ini terus bergulir. Karena perawatan tak memadai akhirnya wacana UPT Anjungan Riau akan diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Parisiwata dan Ekonomi Kreatif.

“Selama UPT Anjungan Riau berada di bawah Badan Penghubung, kinerja UPT Anjungan bobrok, Anjungan tidak terurus,” kata Darmawi yang mengaku bolak balik Riau-Jakarta melihat kondisi fisik bangunan itu.

"Kinerja bobrok, bangunan mess memiliki 18 kamar pun tak terurus," sebutnya.

"Anjungan Riau yang sering jadi juara umum tiap kali ada iven di TMII kenyataannya terus terusik dan diusik."

Kantor Penghubung atau Perwakilan dubes-nya provinsi di ibukota atau di tingkat pusat memang layak dirubah menjadi hotel lima tingkat. Sebab, Kantor Penghubung Provinsi Riau yang tugas pokok dan fungsinya lebih ke masalah pelayanan pimpinan harus lah bagus untuk berdiri di Ibu Kota Jakarta.

"Jadi kalau gubernur, wakil gubernur, sekda, ketua DPRD dan pejabat lainnya sedang melaksanakan tugas di Jakarta, Kantor Penghubung atau Perwakilan berkewajiban memfasilitasi mereka."

"Saya setuju peran dan fungsi Kantor Penghubung atau Perwakilan perlu ditingkatkan. Selain itu, jika dikelola dengan manajemen baik tentu akan menabah PAD Riau," kata Darmawi menilai.

"Melalui Perda No. 8 Tahun 2008, Kantor Penghubung Provinsi Riau sudah ditingkatkan statusnya menjadi Badan Penghubung Provinsi Riau, tentu semakin besar fungsi dan kewenangannya."

"Riau tidak salah mengambil keputusan untuk merubah mess Slipi menjadi Hotel bintang lima. Ini kan berarti Riau berfikir jauh ke depan," tanya Darmawi.

Buktinya sekarang, seluruh Kantor Penghubung atau Perwakilan yang ada masing-masing provinsi di Jakarta terus berusaha dan ditingkatkan statusnya.

"Ini tentu saja, agar tugas pokok dan fungsinya semakin luas, tidak lagi semata soal pelayanan," ungkap Darmawi menilainya.

Menurutnya, sisi prestisiusnya juga ada. Seringkali seorang gubernur atau wakil gubernur yang diundang untuk menghadiri suatu acara di Jakarta, namun karena kesibukan tidak bisa hadir, tidak salah lagi kalau cukup diwakilkan saja kepada Kepala Badan Penghubung atau Perwakilan.

“Kalau yang mewakili gubernur cuma eselon III kan malu. Tapi kalau sudah jadi Badan (sudah eselon II), kita ga malu lagi semeja dengan gubernur lain,” begitu penilaian Darmawi.

Beberapa Kantor Penghubung atau Perwakilan yang statusnya naik menjadi Badan mengikuti Riau, seperti Badan Penghubung Sulawesi Utara, Lampung dan ada yang masih biro, seperti Biro Perwakilan Sumatera Selatan, kata Darmawi.

Tetapi menurut Darmawi lagi, selain masalah pelayanan, Badan Penghubung juga punya tupoksi melakukan promosi dan menjaring investor, menjalin hubungan kelembagaan baik dengan instansi-instansi yang ada di pusat, kedutaan-kedutaan besar negara sahabat hingga ke luar negeri.

"Hadirnya Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta, Badan Penghubung juga berkewajiban mengayomi dan membina masyarakat dan mahasiswa asal Riau yang ada di Jakarta dan sekitarnya," katanya.

"Badan Penghubung melalui UPT Anjungan Riau, juga menjadi duta seni dan budaya plus pariwisata di tingkat nasional."

"Yang menjadi pemikiran kita Badan Penghubung benar-benar punya tupoksi yang begitu hebat. Bahkan boleh disebut, juga miniaturnya SKPD yang ada di Riau," kata Darmawi menggambarkan.

Dia melihat aset yang ada di Mess Riau Slipi seperti mobil operasional, Asrama Mahasiswa di Lenteng Agung dan di Bogor, termasuk rumah-rumah adat Riau plus barang-barang seni khas Riau di Anjungan semua harus mendapat perawatan.

Tetapi dengan tupoksi yang begitu hebat, apakah Badan Penghubung sudah dapat menunjukkan kinerja yang juga hebat?

"Jujur saja, saya melihat dengan berat hati, mungkin belum," kata dia.

Kendati sudah banyak juga yang diperbuat Badan Penghubung. Tetapi, dimana letak persoalannya?

"Saya lihat, persoalan utamanya tidak lain, minimnya sumber daya manusia (SDM) dan dukungan anggaran. Lembaga dan tupoksinya sudah luar biasa, tapi SDM dan anggarannya sangat biasa saja," kata dia.

Jika mess bisa digantikan dengan hotel bintang lima, Artinya, jumlah PNS yang bertugas di Badan Penghubung sebanyak 72 orang plus tenaga honor sekitar 39 orang, juga bisa diberdayakan.

Jadi tidak hanya terlhat kesannya yang mayoritas pegawai datang ke Jakarta biasanya karena ikut suami, lalu dititipkan di Badan Penghubung (jadi Badan Penghubung bisa juga berganti nama menjadi kantor penitipan istri-istri orang).

Apa mereka betul-betul lemah? Tentu tidak. Namun tentu saja akan berbeda, bila pegawai yang ditugaskan di Badan Penghubung itu mayoritas adalah orang-orang yang memang disiapkan karena kompetensi dan kapabilitasnya memang layak.

Tetapi persoalannya bangunan mess sebagai pusat kerja badan penghubung Riau memang tak layak lagi dipertahankan, melainkan harus ditingkatkan.

"Kita prihatin, ada kesan pegawai yang sudah terkena indisipliner, oleh BKD malah ditempatkan di Badan Penghubung. Seakan jadilah Badan Penghubung sebagai tempat pembuangan," kata Darmawi menilainya.

Dia juga mengakui kondisi rumit yang dihadapi orang-orang kantor Badan Penghubung di Slipi Jakarta itu. Banyak pegawai yang kalau ditugaskan di Badan Penghubung, tidak siap dengan berbagai alasan. Biaya hidup yang tinggi, plus kemacetan Jakarta yang sangat parah, membuat orang enggan bertugas di Badan Penghubung.

“Untuk apa kami susah-susah ke Badan Penghubung. Gaji yang diterima sama saja dengan yang di Pekanbaru (Riau). Sementara biaya hidup pasti lebih tinggi,” begitu kata sebagian PNS ditanya yang enggan ditugaskan di Badan Penghubung.

Tetapi Darmawi melihat beberapa pejabat eselon yang dikirim dari Pekanbaru, Riau untuk bertugas di Badan Penghubung, hampir tidak ada yang betah.

"Biaya hidup yang tinggi, kondisi Jakarta yang ruwet, apalagi terpaksa berpisah dengan anak dan istri yang masih tinggal di Riau, akhirnya dia sehari datang, sebulan tidak. Ogah-ogahan," ungkap Darmawi.

Dukungan anggaran untuk program/kegiatan pun sepertinya setali tiga uang.

"Meski status sudah jadi Badan, namun anggaran Badan Penghubung itu hampir sama saja dengan dulu."

Kembali diulang Darmawi, semakin besar tupoksi, semakin banyak program/kegiatan, seharusnya semakin besar dukungan anggaran.

"Itu lah alasan mengapa disebutkan kinerja Badan Penghubung, khususnya UPT Anjungan Riau TMII bobrok.

"Penyakit kronisnya itu terletak di SDM dan dukungan anggaran yang sangat cekak. Kalau soal kelembagaan, sekali lagi, sudah sangat kuat dan hebat," kata Darmawi.

"Saya kira space of control (rentang kendali) dan koordinasi jauh lebih baik dan efektif bila UPT Anjungan Riau tetap berada di bawah Badan Penghubung," katanya.

Masa Gubernur Riau dijabat Rusli Zainal sudah menetapkan UPT Anjungan Riau ada di bawah Badan Penghubung.

Tetapi menurutnya lagi, selama SDM yang ditempatkan di UPT Anjungan itu adalah orang-orang yang kompeten dan penuh dedikasi ditunjang dengan anggaran yang memadai, banyak hal membanggakan yang pasti bisa dilakukan. "Tapi kalau bajunya diganti, namun isinya tetap ayam sayur, ya hasilnya juga pasti akan tetap mengecewakan," katanya.

Provinsi Riau saat ini menjadi fokus utama dalam transparansi anggaran keuangan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan anggaran tidak sedikit. Ini setidaknya berpengaruh pada terhambatnya sejumlah pembangunan, seperti infrastruktur.

Tetapi untuk relokasi anggaran sepertinya Pemprov Riau terus berhati-hati. Kondisi ini pula mungkin yang membuat Gubernur Riau belum juga mewujudkan harapan masyarakat, khususnya renovasi dan pembangunan Menara Riau di Mess Riau Slipi Jakarta Barat.

Darmawi melihat mess Riau kondisinya masih jauh dari harapan warga Riau di Jakarta.

"Riau negeri kaya sumber daya alamnya, tapi sangat disayangkan bila simbol Riau di Jakarta [Mess Riau], ternyata masih sama dengan hotel kelas melati," sebutnya.

"Mess itu seperti tidak terurus dan terkesan tidak diperhatikan."

"Parahnya lagi, kenapa selama ini tidak dibangun juga Mess Riau tersebut disebabkan pula karena Mess Riau pernah belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," katanya.

Pada hal Mess Riau di Slipi Jakarta Barat memiliki lokasi strategis, karena terletak di jantung ibukota. Darmawi pun turut mendokan agar pembangunan Mess Riau dapat terwujud dan betul-betul menjadi kebanggaan. Sehingga dapat menjadi simbol dan keuntungan provit bagi daerah.

"Selama ini sangat jarang pegawai dinas dari daerah yang menginap di mess itu, karena tidak nyaman dan tidak bersih."

Selain Mess Riau diharapkan bisa menampung seluruh SKPD dan warga Riau sebagai tempat penginapan, khusus bagi warga Riau yang ingin berobat ke Jakarta atau tidak mampu, akan dipertimbangkan pula diberi diskon.

"Karena Mess Riau dari Riau dan untuk Riau. Tentu akan menambah pendapatan buat daerah, dari pada sewa hotel yang lain dan tidak memberikan sumbangsih apa-apa. Jadi Mess Riau memang sudah selayaknya diperbaiki,” katanya.

H Saleh Djasit SH, mantan Gubernur Riau juga mendukung penuh untuk membangun Mess Riau ini.

"Jangan sungkan dan takut buat pembangunan Riau, karena ini sudah lama diidamkan masyarakat," kata tokoh Riau ini.

"Sekarang hanya tinggal keputusan Gubernur, pasti akan jalan. Kalau ditunggu-tunggu kapan lagi,” ujarnya.
 
Aswin, warga Riau di Jakarta berpendapat yang sama. Aswin menilai Negeri Melayu Riau merupakan negeri yang kaya, jadi sangat ironis jika Mess Riau memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan.

“Sebagai orang Riau kita malu dan prihatin. Kalau pemerintah tidak sanggup serahkan ke swasta pasti banyak yang lirik,” ujar Aswin.

PMRJ desak Pemprov Riau segera realisasikan pembangunan Menara Riau 

Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) juga meminta Pemerintah Provinsi Riau segera merealisasikan rencana pembangunan hotel berbintang atau Menara Riau dilokasi Mess Pemprov Riau, dikawasanSlipi, Jakarta Barat ini.

"Rencana baik ini harus disegerakan, PMRJ mendukung Pemprov Riau yang akan membangun Mess menjadi Hotel Berbintang," kata Sekretaris Jenderal [Sekjen] PMRJ M Suhada saat melakukan silaturahmi dengan kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya, Kepala Cabang Bank Riau Kepri di jakarta Wan Edwin dan sejumlah elemen mahasiswa asal Riau di Kantor Badan Penghubung Provinsi Riau Jakarta, Jumat 26/2 kemarin.

Menurut Suhada, sudah saatnya Mess Pemprov Riau di Jakarta tersebut dikelola dan bangun dengan baik.

"Ini merupakan salah satu komitmen PMRJ mendukung penuh terhadap pembangunan Provinsi Riau termasuk rencana membangun Mes Pemprov Riau di kawasan Slipi Jakarta Barat menjadikan Hotel Berbintang," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau mengucapkan terimakasih kepada PMRJ atas dukungannya.

Sinergi dan dukungan seperti ini sangat diharapkan demi kemajuan Riau yang lebih baik kedepannya. "Kita tentu berterimakasih kepada PMRJ atas dukungannya. Kami mohon doanya agar niat baik ini segera terwujud," harap Erisman.

Menara Riau perkuat ekonomi daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melalui Komisi I juga mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membangun Menara Riau di Jakarta.

"Menara Riau yang bisa menjadi icon Riau di Jakarta bisa menjadi salah satu penyumbang Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Riau," kata Wakil Ketua Komisi I DRRD Riau, Taufik Arrahman.

Pemprov Riau harus benar-benar mewujudkan pembangunan Menara Riau di Jakarta ini, harap Taufik Arrahman saat kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Badan Penghubung Riau di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur itu.

"Pembangunan Menara Riau jangan hanya sekadar wacana dan rencana saja. Harus benar-benar diwujudkan," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Menara Riau yang merupakan pengembangan dari mess Pemerintahan Daerah Provinsi Riau di Kawasan Slipi, Jakarta Barat harus dibangun lebih representatif, harapnya.

"Sudah saatnya Provinsi Riau memiliki gedung yang lebih representatif di Jakarta dengan pengembangan atau membangun gedung baru."

"Apalagi keberadaan lokasi Mess Pemda Riau saat ini sangat strategis sebagai tempat perkantoran maupun sarana akomodasi penginapan," katanya.

Menurutnya, pada lokasi mess sekaligus dapat dikembangkan menjadi pusat informasi, promosi potensi perekonomian daerah ke para investor yang berminat memperluas bisnisnya.

"Ya bisa dipersiapkan menjadi business center dunia usaha BUMD/lembaga swasta dari daerah yang berurusan dan bertransaksi dengan mitra bisnisnya di Jakarta," katanya.

"Selain itu juga dapat mendukung pengembangan seni budaya daerah, kepariwisataan serta iven-iven promosi hasil industri masyarakat Riau. Seperti, berbagai kerajinan berupa kain tenun, pakaian serta produksi berbagai makanan tradisional," terangnya.

Taufik yakin, dengan adanya gedung Menara Riau di Jakarta yang lebih representatif akan dapat menjadi simbol keberadaan Pemprov Riau di tingkat nasional dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan ekonomi kemasyarakatan yang menghasilkan multiplier effect.

"Selain itu tentunya akan memberikan manfaat untuk meningkatkan PAD dari penyewaan penginapan dan promotion bussiness center potensi daerah Riau dengan 12 kabupaten/kota di level nasional bahkan internasional."

"Ini sekaligus membuka berbagai peluang usaha dan terciptanya lapangan pekerjaan," pungkasnya dalam kunjungan kerja Komisi I ke Badan Penghubung itu beberapa anggota antara lain Hj Mira Roza dan Sewitri SE. (*)