Minim Kehadiran Kepala Dinas pada Saat Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Dewan
Anggota DPRD Riau, Androy Ade Rianda
PEKANBARU — Rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang membahas penyampaian laporan hasil reses Januari–April serta pengumuman masa reses Mei–Agustus 2025 diwarnai kritik tajam dari salah satu anggota dewan.
"Minim kehadiran Kepala Dinas (Kadis) dalam penyampaian hasil reses dewan."
"Hanya 10 persen yang ikut paripurna, bisa dilihat sendiri banyak kursi kosong,” kata Anggota DPRD Riau, Androy Ade Rianda, menyoroti rendahnya kehadiran para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam agenda penting tersebut.
Androy Ade Rianda menyoroti minimnya kehadiran Kadis di hadapan peserta rapat yang hadir.
Dalam interupsi yang disampaikannya pada rapat paripurna, pada Jumat 20 Juni 2025, Androy mengungkapkan kekecewaannya.
Ia menyebut hanya sekitar 10 persen kepala OPD yang hadir secara langsung, sementara banyak kursi undangan yang terlihat kosong.
Ia meminta Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, M Job Kurniawan, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tingkat kehadiran pimpinan OPD di setiap rapat paripurna DPRD.
Menurutnya, ketidakhadiran tersebut mencerminkan kurangnya komitmen terhadap mekanisme kerja pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat.
"Agenda yang dibahas ini penting karena berkaitan langsung dengan aspirasi rakyat. Setiap rekomendasi dari DPRD adalah hal yang patut ditanggapi dengan serius oleh Pemprov,” lanjutnya.
Androy juga menegaskan bahwa keberadaan fisik para kepala dinas dalam forum resmi tidak bisa digantikan dengan sekadar laporan tertulis.
Ia menolak anggapan bahwa absensi bisa dibenarkan hanya karena laporan sudah dikirim sebelumnya.
"Kalau begitu, paripurna tak ada gunanya,” tegasnya.
Salah satu pokok utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD dari seluruh daerah pemilihan (dapil) se-Riau, yang memuat berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Androy Ade Rianda menilai, jika para kepala dinas tidak hadir, maka tindak lanjut dari masukan masyarakat menjadi tidak optimal.
Menanggapi kritik tersebut, Plh Sekda Riau, M Job Kurniawan, menyatakan akan melakukan pengecekan ulang terhadap daftar kehadiran kepala OPD.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan informasi terkait agenda paripurna melalui grup WhatsApp khusus kepala dinas.
"Saya sudah kirim info lewat WA group agar bisa langsung dibaca para kepala dinas. Namun kami akan evaluasi kembali,” ujar M Job Kurniawan. (rp.ind/*)
