JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis.
Tidak hanya itu, Moeldoko bilang kalau Jokowi akan mengirim nama calon Kapolri ke DPR dalam waktu dekat. "Prosedurnya sudah ada, tinggal tunggu waktu. Siapanya (calon kapolri) pasti sudah ada," kata Moeldoko seperti dirilis CNN Indonesia, Selasa (5/12).
Meski begitu, Moeldoko enggan membeberkan nama yang telah dipilih Jokowi. Ia juga belum mau mengonfirmasikan waktu pengiriman nama calon pengganti Idham. Mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini justru melontarkan canda saat awak media banyak bertanya soal bursa calon Kapolri. "Kebetulan belum (tahu), kebetulan tidak di kantong saya, kan gitu," tutur Moeldoko berseloroh.
Sementara pimpinan DPR RI mengonfirmasi Jokowi belum mengirim satu pun nama bakal calon Kapolri baru. Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan pihaknya masih menanti keputusan Jokowi. "Sampai sekarang, Komisi III [DPR] belum terima surat presiden dari Istana terkait permintaan fit and proper test untuk calon Kapolri," kata Pangeran.
Masa bakti Idham Azis akan berakhir pada 1 Februari 2021. Aturan mewajibkan presiden mengirim nama pengganti ke DPR paling lambat 20 hari sebelum masa jabatan kapolri sebelumnya habis. Setelah ada nama yang dikirim, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Setelah lolos ujian, calon kapolri akan
dilantik oleh presiden. Sejumlah nama mulai beredar di publik dalam bursa calon kapolri. Dua nama yang jadi pembicaraan beberapa waktu terakhir adalah Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Nama-nama lain adalah Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengungkapkan kapolri yang baru nanti akan mewarisi dua utang besar yang ditinggalkan Kapolri Idham Azis. Dua utang itu tentunya tidak akan mudah untuk diselesaikan Kapolri baru. "IPW mendata, kedua warisan utang yang ditinggalkan Idham Azis itu adalah kasus pembunuhan satu keluarga di Sigi Sulteng yang diduga dilakukan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI di Tol Cikampek," ujar Neta dalam siaran persnya.
Menurut dia, ketidakmampuan menuntaskan kasus Sigi adalah kegagalan Idham sebagai mantan petinggi Densus 88, yang selama ini sangat agresif memburu teroris. Sekadar mengingatkan, satu keluarga di Desa Lemba Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulteng, dibunuh oleh orang tak dikenal pada Jumat 27 November 2020 pagi. Pelaku diduga adalah MIT pimpinan Ali Kolara yang beranggota hanya 14 orang. Tapi sudah 35 hari pelakunya belum juga tertangkap oleh jajaran kepolisian. "IPW berharap menjelang detik detik pensiunnya Idham Azis sebagai Kapolri, kelompok Ali Kolara ini bisa ditangkap. Sehingga penangkapan ini sebagai hadiah pensiun bagi Idham agar mantan Kapolda Sulteng itu tidak meninggalkan utang kasus yang sulit diselesaikan oleh kapolri penerusnya," kata Neta.
Sementara itu, lanjut dia, kasus kematian enam anggota laskar FPI juga masih penuh kontroversial yang tidak mudah dituntaskan. Apalagi Komnas HAM masih terus mengumpulkan bukti bukti adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini. "Kedua kasus ini menjadi warisan Idham Azis untuk kapolri baru yang bukan mustahil bisa menjadi masalah baru yang rumit, yang membuat kepercayaan publik terhadap Polri makin negatif. Untuk itu Kapolri baru diharapkan bisa segera melakukan konsolidasi di internal Polri agar jajaran kepolisian bisa lebih fokus lagi untuk menuntaskan kasus tersebut," ujar Neta.
"Kapolri baru juga perlu melakukan berbagai pendekatan kepada tokoh tokoh masyarakat untuk membantu Polri menuntaskan warisan Idham Azis ini. Sehingga saat kasus ini dituntaskan, masyarakat benar-benar percaya pada Polri bahwa kasus itu diselesaikan secara promoter," lanjutnya. (*)
