ODGJ Intensif Ditertibkan Lewat Operasi AMAN untuk Perketat Penataan Kota Pekanbaru

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru semakin gencar melakukan penertiban terhadap para Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (P2KS) yang beraktivitas di ruang-ruang publik.

"Ratusan ODGJ ditertibkan melalui P2KS Lewat Operasi AMAN."

"Tim masih terus melakukan penyisiran di beberapa titik. Hari ini, kami fokuskan di kawasan Garuda Sakti karena banyak laporan masyarakat terkait keberadaan gelandangan dan pengemis di wilayah itu," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, AP, M.Si, Senin (10/11).

Melalui kegiatan bertajuk Operasi AMAN P2KS (Asistensi, Manusiawi, Amanah, dan Nyaman), tim gabungan berhasil menjaring sedikitnya 105 orang yang terdiri dari pengemis, gelandangan, pedagang asongan, pak ogah, hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Zulfahmi Adrian, AP, M.Si menjelaskan bahwa operasi ini telah dimulai sejak Rabu (15/10/2025) dan akan dilaksanakan selama sepekan penuh.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Dinsos, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta dukungan aparat TNI dan Polri.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pendataan sementara, mayoritas yang diamankan merupakan gelandangan dan pengemis, termasuk anak-anak.

Selain itu, turut diamankan sejumlah ODGJ serta pedagang asongan yang beraktivitas di area persimpangan jalan.

"Sebagian besar dari mereka ternyata pendatang dari luar daerah, seperti Sumatera Barat dan Kalimantan. Untuk yang berasal dari Sumbar sudah kita pulangkan, sementara yang dari luar pulau masih menunggu proses koordinasi karena memerlukan biaya pemulangan," jelasnya.

Zulfahmi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menertibkan keberadaan gepeng di Pekanbaru.

Ia meminta warga untuk tidak lagi memberikan uang atau sumbangan di jalan, karena hal itu justru memperparah permasalahan sosial.

"Selama masyarakat masih memberi uang di lampu merah, akan sulit bagi kami untuk menekan jumlah gepeng di lapangan, kami juga tidak ingin ada warga yang sampai terkena sanksi. Karena itu, mari kita bantu pemerintah dengan tidak memberikan uang di jalanan. Tujuannya sederhana, agar Pekanbaru menjadi kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman untuk semua," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tindakan memberi uang kepada gepeng merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Dalam aturan tersebut disebutkan, pelanggar dapat dikenai sanksi berupa denda hingga Rp50 juta atau pidana kurungan maksimal tiga bulan.

Pemko juga mulai memperketat upaya penataan ruang publik dengan menggelar operasi terpadu terhadap gelandangan, pengemis, hingga anak jalanan sepanjang satu bulan terakhir.

Razia yang dipimpin Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru itu bukan hanya diarahkan untuk penertiban, tetapi juga memastikan kelompok rentan mendapatkan pendampingan yang sesuai.

Zulfahmi Adrian, menyebut lebih dari 200 orang telah dijangkau dalam operasi tersebut. Mereka berasal dari berbagai kelompok, mulai dari pengemis, Pak Ogah, orang terlantar, hingga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

"Setiap yang kami temui langsung menjalani assessment supaya kita tahu kebutuhan dan penanganan yang tepat," kata Zulfahmi.

Hasil penelusuran Dinsos menunjukkan sebagian besar individu yang berkegiatan di simpang jalan dan ruang publik merupakan pendatang dari luar daerah.

Demi mencegah meningkatnya aktivitas gelandangan dan pengemis di perkotaan, Dinsos melakukan pemulangan terarah bagi mereka yang berasal dari provinsi lain.

"Ada yang kita pulangkan hingga ke Banten dan Kalimantan. Jumlahnya sudah puluhan orang," ujarnya.

Sementara itu, ODGJ yang terjaring dalam operasi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru, untuk mendapatkan perawatan medis.

Tidak hanya orang dewasa, tim di lapangan juga menjumpai anak-anak yang diketahui putus sekolah.

"Kami langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya anak-anak ini bisa kembali memperoleh hak pendidikannya," tutur Zulfahmi.

Pemko memastikan operasi terpadu tersebut akan berlanjut secara berkala. Selain menjaga ketertiban kota, langkah ini juga diarahkan untuk memutus mata rantai aktivitas jalanan yang berisiko membahayakan keselamatan masyarakat maupun para penyintas sosial itu sendiri. (rp.ind/*)