Paslon Syamsuar-Mawardi Tampil Lebih Santai dan Tenang di Debat Publik Kedua, 'Tapi Serang Paslon Lainnya yang Cukup Mematikan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Momen debat kedua Pilkada Gubernur Riau (Pilgubri) dimanfaatkan Paslon Nomor Urut 3 SUWAI (Syamsuar-Mawardi) untuk menampilkan kemampuan dan pengalaman mereka.

H Syamsuar, sudah sangat berpengalaman sebagai Umaro/pemimpin di Riau. Sedangkan Buya Mawardi seorang Ulama yang sangat sarat ilmu dan pengetahuan agama.

Di debat, Ahad malam 17 November 2024 itu, paslon ini tampil lebih santai dan elegan.

Misalnya, saat ditanya perihal program internet gratis di desa-desa se Riau oleh Paslon Nomor urut 1. Termasuk soal efek dari internet ini kedepan, jika program itu berjalan.

Cagubri H Syamsuar menyebutkan, tidak bisa ditunda lagi program internet gratis ini. Nah, soal efek negatif dari internet ini, Buya Mawardi pula yang menimpali. Kata Buya, jangan pula karena anggapan banyak efek negatif maka program ini tidak dijalankan.

“Perlu pendalaman ilmu agama. Anak muda Riau, di desa-desa harus diberi pengetahuan agama. Mereka bisa maju dengan adanya jaringan internet ini sampai ke desa. Inilah bentuk kepedulian kami, Paslon SUWAI, agar anak-anak kita di pedesaan juga bisa maju dan bisa bersaing,” kata Buya Mawardi menjelaskan.

Termasuk soal pariwisata. Pandangan Paslon Nomor urut 3 SUWAI, sektor ini akan menjadi primadona di Riau. Kuncinya, direncanakan secara baik dan diberi ruang serta dukungan anggaran.

Termasuk, ditambah Buya Mawardi, tempat-tempat wisata itu haruslah di tata dengan berbudaya Melayu. Tempat ibadah disiapkan, begitupun kebersihan dijaga.

Paslon SUWAI sepakat, jika Riau ini punya anggaran besar. Karena SDA yang melimpah. Tapi, baru bisa SDA itu dikelola dengan baik dan tepat ketika Riau punya SDM yang mumpuni.

Karena itu, Paslon SUWAI sangat menitikberatkan pentingnya pendidikan formal untuk mencetak SDM Riau yang andal.

“Sekolah vokasi. Beasiswa di sekolah dan perguruan tinggi, S1, S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri. Ini yang jadi fokus kami jika diamanahkan jadi Gubri dan Wagubri. Anak-anak Riau harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. SDM Riau harus unggul dan bisa dengan baik mengelola SDA yang banyak,” jelas H Syamsuar, dibenarkan oleh Buya Mawardi.

Pasangan SUWAI ini, yang selalu disebut sebagai pasangan Ulama dan Umaro, nampak benar-benar kompak saat debat kedua ini. Mereka saling isi. Mereka saling memberikan solusi satu sama lain, untuk menjawab tanya dari Paslon lainnya.

Puncaknya, saat closing statement atau pernyataan penutup. Cagubri H Syamsuar kembali ingatkan agar masyakarat Riau tidak salah memilih pemimpin atau Gubri lima tahun kedepan.

“Kalau nakhoda kuranglah paham, alamatlah kapal akan tenggelam,” kata H Syamsuar.

Sepertinya, ia menyampaikan pesan agar masyarakat berhati-hati memilih Gubernur Riau pada 27 November nanti.

Pada debat kedua itu adalah sesi debat Cagubri dan Cawagubri terakhir.

Selanjutnya, masa kampanye akan berakhir pada 23 November. Diikuti masa tenang selama tiga hari, 24-26 November.

Dan pada 27 November pencoblosan Pilgubri untuk menentukan pemimpin Riau lima tahun kedepan. 

Tetapi pada sesi debat publik kali ini berlangsung panas, pasangan calon gubernur Riau saling serang.

Seperti calon Gubernur Riau (Cagubri) nomor urut tiga Syamsuar menyerang Paslon Bermarwah, khususnya Cawagub SF Hariyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau dengan defisit anggaran.

"Pak SF Hariyanto, saya mau kasih PR, sebagaimana diketahui sudah jadi rahasia umum belum ada sejarahnya kita Provinsi Riau defisit anggaran Rp1,3 triliun. Seandainya bapak menjadi pemimpin bagaimana caranya mengatasi defisit. Dan ini belum pernah terjadi di masa kepemipinan saya waktu menjadi Gubernur Riau termasuk gubernur lainnya," tanya Cagub Syamsuar.

Mendengar pertanyaan ini, Cawagub SF Hariyanto langsung menggas dengan menyebut Syamsuar sudah tua.

Tetapi Ia (SF Hariyanto) lupa bagaimana dirinya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) ketika Gubernur Riau saat itu dijabat Syamsuar. Pada 2023 lalu.

Penyelesaian persoalan defisit, langsung diselesaikan Syamsuar kala menjabat Gubri. Dimana saat itu telah terjadi defisit anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

SF Hariyanto menjawab kalau dirinya sebagai ketua TAPD selaku Sekdaprov Riau yang mengelola anggaran daerah.

"Devisit 1,3 triliun itu, kita selesaikan dengan rasionalisasi. Banyak kegiatan yang tak termasuk prioritas kita potong," jawab Hariyanto pada debat itu.

Defisit anggaran yang besar saat itu menurut Haryanto, telah dituntaskan dengan melakukan rasionalisasi anggaran. Kegiatan yang dianggap tidak termasuk skala prioritas dipangkas habis.

"Saya katakan saat itu sekarang masih Oktober, ada triwulan keempat belum masuk itu sekitar Rp400 miliar. Kemudian dana pajak bermotor itu ada Rp82 miliar satu bulan kali tiga, sebanyak Rp240 miliar, ditambah PI dari minyak juga belum masuk. Sementara APBD 2025 belum dibahas," ungkap Hariyanto.

Hariyanto pun menegaskan untuk menyimpulkan anggaran sudah defisit atau belum setelah tahun anggaran selesai.

Sehingga jika anggaran sedang berjalan belum bisa dikatakan defisit.

Cagubri Wahid yang berpasangan dengan Hariyanto juga melakukan pembelaan. Menurutnya, selagi anggaran masih berjalan tidak bisa disebut defisit.

"Begini kalau anggaran sedang berjalan itu belum bisa dikatakan defisit. Kalau sudah selesai baru bisa disimpulkan. Inikan anggaran sedang berjalan. Jadi tenang saja pak Syamsuar ya, nanti kita bereskan," balas Wahid.

Mendapatkan sanggahan tegas dari Paslon Bermarwah tersebut, Cagub Syamsuar yang melempar pertanyaan tersebut tak tinggal diam.

Menurut Syamsuar, perhitungan defisit seharusnya tak harus menunggu tahun anggaran selesai.

Karena perhitungan segala kemungkinan sudah bisa dilihat dengan perhitungan dengan berbagai kemungkinan.

Jika itu terjadi tentu akan menjadi PR siapa pun nantinya yang akan duduk menjadi gubernur dan wakilnya.

"Bisa saja bapak bilang begitu, tapi kitakan sudah bisa memperhitungkan dengan semua kemungkinan yang akan masuk dalam hitungan bulan," sebut Syamsuar.

Pada kesempatan ini Syamsuar juga mempersoalkan tenaga honor di Pemprov Riau yang belum menerima uang honornya akibat defisit anggaran yang terjadi saat ini.

Disamping itu, akibat devisit anggaran ini jadi merembet pada pembayaran dana TPP pegawai yang terkatung-katung belum terbayarkan.

"Sekarang honor dari pegawai honor belum juga bisa dijalankan. begitu sulitnya sekarang ini. Dan ini belum pernah terjadi di masa kepemimpinan kami termasuk Gubernur Riau lainnya. Kita kasihan ini pegawai sekarang ini termasuk dokter di rumah sakit. Mudah mudahan mereka tetap semangat bekerja. Daerah daerah juga terjadi defisit anggaran karena bagi hasil pajaknya tak bisa diberikan sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Riau. ini barangkali menjadi PR siapa pun yang jadi gubernur," papar Syamsuar mengingatkan. (*)