Pejabat Pemprov Pergi Pelatihan ke Bandung, 'Tapi Masih Dikritik yang Sudah Buang Waktu dan Uang'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dikabarkan ramai-ramai pergi ke Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), tapi masih mendapat kritikan.
"Pejabat pergi ke Bandung juga dengan membawa para istrinya."
"Kegiatan itu hanya dijadikan alasan para pejabat untuk membawa keluarga mereka berwisata dengan menggunakan uang rakyat,"
Upaya untuk memperbaiki akhlak itu bagus tapi dengan cara yang berakhlak juga. Membiayai pembicara untuk datang ke Riau jauh lebih murah dari pada peserta mendatangi pembicara dengan membawa seluruh anggota keluarga," kata Pengamat Kebijkan Publik, Dr Rawa El Amady pada media, Senin (17/7).
Diinformasikan bahwa keberangkatan mereka ke Kota Bandung untuk mengikuti training atau pelatihan, serta sejumlah agenda lain hari ini Senin 17 Juli 2023.
Menurut Rawa El Amady, kegiatan training tersebut seharusnya bisa dilakukan di Kota Pekanbaru saja. Sehingga jauh lebih menghemat anggaran.
"Kan bisa di lakukan di Pekanbaru saja. Malah kalau saya lihat kegiatan itu hanya alasan saja. Motif sesungguhnya diperkirakan jalan-jalan menggunkan uang rakyat Riau," ujarnya.
Ia menilai bahwa kegiatan training akhlak mulia ini sebenarnya sejauh ini belum terbukti membuat akhlak para pejabat dan keluarga lebih baik dan menghilangkan praktik korupsi para pejabat.
"Belum ada bukti di Indonesia program akhlak mulia seperti yang dilakukan oleh pejabat ini berpengaruh terhadap perbaikan kinerja pejabat dan berkurangnya korupsi di Pemda," katanya.
"Yang bisa mengurangi korupsi dan perbaikan layanan adalah membangun sistem yang transparan yang semua orang bisa mengawasinya," tambahnya.
Dia menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Pemprov Riau untuk menghadiri training di Kota Bandung diduga cuma akal-akalan untuk menghabiskan uang rakyat saja.
"Jadi kesimpulannya ini hanya akal-akalan saja. Pejabat Pemprov memberi contoh yang kurang baik ke pejabat kota dan kabupaten. Menghambur uang rakyat tanpa perbaikan sistem pemerintahan," tandasnya. (*)
