Pembangunan RS Vertikal Otak dan Jantung Senilai Rp1,6 Triliun Sasaran Kritikan Tajam, 'Tapi Proyeknya Tetap Berjalan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM– Pembangunan Rumah Sakit (RS) Vertikal Khusus Otak dan Jantung milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru, tetap berjalan meski peletakan batu pertama atau groundbreaking secara resmi belum dilakukan.

"Peletakan Batu Pertama Pembangunan RS Vertikal Otak dan Jantung belum dimulai."

"Meski belum dilakukan groundbreaking, pekerjaan fisik pembangunan rumah sakit tetap berjalan. Informasi terakhir, Kemenkes masih menyusun jadwal dan diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei ini," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, drg Sri Sadono Mulyanto, Selasa (13/5).

Kadiskes yakin proyek itu tetap berjalan, hanya peletakan batu pertama diakui belum dilakukan.

Ia mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian jadwal groundbreaking dari Kemenkes.

Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan rumah sakit tersebut sudah dimulai sejak awal tahun 2025, sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.

Ketiadaan seremoni groundbreaking tidak menghambat progres di lapangan, karena pekerjaan tetap dilanjutkan untuk mengejar target waktu penyelesaian.

"Kontraktor sudah mulai bekerja sejak awal tahun. Memang belum ada kesempatan bagi pejabat Kemenkes untuk hadir di Pekanbaru untuk melakukan groundbreaking. Tapi karena sudah masuk kontrak kerja, proyek tetap dilaksanakan," jelasnya.

RS Vertikal Khusus Otak dan Jantung ini dirancang sebagai pusat layanan unggulan nasional di bidang neurologi, kardiologi, serta uronefrologi.

Dokter Sri Sadono Mulyanto menargetkan rumah sakit tersebut dapat mulai beroperasi pada November 2026.

"Targetnya beroperasi pada November 2026. Kami berharap pembangunannya berjalan lancar dan sesuai jadwal," tambahnya.

Pada tahap pertama, rumah sakit ini akan memiliki kapasitas 350 tempat tidur dan akan dikembangkan hingga 450 tempat tidur.

Fasilitas layanan intensif seperti ICU dan layanan spesialis jantung menjadi prioritas utama.

Keberadaan rumah sakit ini dinilai akan menjadi solusi penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas di Riau.

Dengan hadirnya RS Vertikal ini, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar kota atau bahkan ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan otak dan jantung.

"Selama ini pasien dari Riau harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta seperti RS Harapan Kita, Cipto Mangunkusumo, atau Dharmais. Ke depan, kita harap penanganan bisa dilakukan langsung di Pekanbaru," sebutnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan memastikan rencana pembangunan Rumah Sakit Pusat (RSP) Otak dan Jantung di Provinsi Riau berlanjut.

Tetapi dalam pembangunannya sempat menuai protes dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI).

Pasalnya, lahan yang dipakai untuk pembangunan RS Otak dan Jantung tersebut seluas 10 hektare (Ha), 8 hektare diantaranya telah dibuka dan sisa 2 hektare lagi yang merupakan lahan dari mahasiswa maupun kelompok tani.

"Untuk luas lahan itu ada 10 hektare, yang baru dibuka 8,1 hektar sudah clear, 2 hektare penambahannya itu ke lahan kami," kata Gubernur Mahasiswa BEM Fakultas Pertanian (FAPERTA) UNRI, Ahmad Arifin (7/01) lalu.

Sebelumnya, tim dari Kementerian kesehatan (Kemenkes) sudah melihat langsung lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan rumah sakit vertikal ini.

Lahan yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan rumah sakit ini berada di Jalan Naga Sakti Pekanbaru dengan luas lahan 10 hektare yang berjarak tidak jauh dari stadion utama Riau.

"Tim dari kementerian kesehatan sudah melihat lokasi dan sejauh ini tidak ada kendala," kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto, Kamis (29/2) lalu.

"Kedatangan tim dari kementerian kesehatan ini sekaligus memberikan penguatan kepada kita bahwa pembangunan rumah sakit vertikal pusat otak dan jantung di Riau dipastikan berlanjut."

Sri Sadono mengungkapkan, DED rumah sakit otak dan jantung ini mulai disusun pada tahun ini.

Begitu juga dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking nya juga kemarin sempat ditargetkan dilakukan pada tahun 2024.

Dari hasil pengecekan ke lokasi lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan rumah sakit tersebut juga didapatkan bahwa lahan tersebut dalam kondisi aman dan tidak ada tumpang tindih dalam kepemilikan lahan. 

"Aset nya tidak ada masalah, areanya clear tidak ada tumpang tindih," katanya.

Sri Sadono menjelaskan, rumah sakit pusat otak dan jantung akan dibangun dengan sistem tahun jamak atau multi years.

Ditargetkan rumah sakit rujukan lintas provinsi ini selesai pada Desember 2025 mendatang.

Sementara untuk total anggaran yang dihabiskan untuk membangun gedung dan membeli peralatan kesehatan ditaksir menelan anggaran hingga Rp 1,6 triliun.

"Tapi untuk tahap awal ini dianggarkan Rp 250 miliar. Itu untuk DED dan pembangunan awal, tahun depan dianggarkan lagi, karena ini tahun jamak dan ditargetkan selesai pada Desember 2025," katanya. 

Terkait lahan pertanian UNRI yang tersita dalam pembangunan RS otak dan jantung ini, Diskes memberikan solusi.

Hadirnya Rumah Sakit (RS) otak dan jantung di Riau ternyata tak berjalan mulus. Sebab, RS vertikal senilai Rp1,6 triliun itu mendapat protes dari kelompok tani dan mahasiswa UNRI.

Protes ini muncul ketika 2 hektare dari total 10 hektare lahan yang akan digunakan untuk berdirinya rumah sakit itu merupakan lahan untuk praktikun dan pertanian masyarakat.

Kadiskes Riau, Sri Sadono menegaskan tidak ada penggusuran lahan. Bahkan, jika memang lahan fakultas terpakai, Pemprov akan memberikan solusi dengan mencarikan lahan lain.

"Tidak ada yang dikesampingkan. Ini (RS otak dan jantung) akan tetap dibangun, karena waktu juga terus berjalan. Kalau memang nanti lahannya terpakai, akan kita diskusikan mencari lahan lain," sebutnya.

"Kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak rektorat UNRI. Sudah dibahas mengenai bagaimana akses dan pemanfaatan lainnya," katanya.

"Jadi kita juga meminta untuk sama-sama kita kawal pembangunannya sesuai dengan maps yang telah ditetapkan," tukasnya.

Pembangunan rumah sakit tersebut menggunakan APBN secara multiyears yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025 ini.

Pembangunan RS otak dan jantung sudah terjadi perluasan lahan yang menyita milik UNRI. 

Penambahan lahan itu mendapatkan protes dari Kelompok Tani dan mahasiswa UNRI yang menggunakan lahan tersebut untuk praktikum maupun penelitian. 

Ahmad Arifin menyebut lahan yang dipakai untuk pembangunan RS otak dan jantung tersebut seluas 10 hektare (Ha), 8 hektare diantaranya telah dibuka dan sisa 2 hektare lagi yang merupakan lahan dari mahasiswa maupun kelompok tani. 

"Untuk luas lahan itu ada 10 hektare, yang baru dibuka 8,1 hektar sudah clear, 2 hektare penambahannya itu ke lahan kami," ujarnya.

Menurut Arifin, lahan tersebut termasuk lahan sawit, praktikum, dan penelitian bagi mahasiswa maupun kelompok tani

Ia berharap agar Pemprov Riau tidak menggusur lahan pertanian mereka, karena lahan yang saat ini masih ada pun sangat terbatas. 

"Harapan terbesar dari kawan-kawan yang masih menggunakan lahan tersebut, agar tidak digusur, tanpa ada penggusuran itu lahan fakultas itu cukup terbatas, bahkan berebut terlebih dahulu," katanya. 

Tetapi Sri Sadono berupaya menenangkan para pemerotes dan menyebutkan lahan yang tersita tidak akan menggusur siapapun. 

"Tidak ada yang kita kesampingkan, itu tidak digusur tetap dibangun, perlu lahan pertanian lainnya, perlu dibicarakan, nanti kita diskusi lagi," jelasnya. 

Sri Sadono menuturkan Pemprov Riau saat ini telah berkoordinasi dan meminta izin kepada pihak rektorat. 

"Karena selama ini Pemprov izin dengan Rektorat, jadi mohon maaf, karena tadi sudah sepakat, kita dukung, waktu terus berjalan," sambungnya. 

Sri Sadono meminta agar semua saling mengawal di lapangan dan hadir untuk mendiskusikan terkait persoalan ini. 

"Untuk 10 hektare itu sama-sama kita kawal, sesuai maps yang telah dibuat tadi," jelas Sri Sadono. 

Lahan kelompok tani yang ada di UNRI bekerja sama dengan fakultas untuk memberikan masukan mengenai dosis dan perlakuan terhadap tanaman yang digarap untuk dipanen nantinya. 

Charles, salah satu perwakilan Kelompok Tani UNRI, mengatakan awalnya dirinya menerima informasi batas awal yang sudah dipatok, sehingga lahan yang tidak menjadi patok digunakannya untuk menanam jagung dan gambas.

Tetapi secara tiba-tiba ia menerima informasi ada perluasan lahan sekitar 120 meter.

"Sebenarnya lahan itu titik pertama ada lahan jagung dan gambas, awalnya orang lapangan sudah ada sampe batas patok biru, jadi ada tanaman baru, kami tanam, setelah mereka kabarkan. Tapi, setelah di tanam ada perluasan 120 meter," tuturnya. 

Charles meminta apabila lahannya jadi digusur untuk diganti sesuai harga pasar. 

"Kalau saya sih sesuai nilai tanaman, misalnya gambas itu 7 kilogram itu dengan harga Rp 35.000, atau sebatang jagung berapa," ujarnya. 

"Kami tak maruk, kalau bisa sesuai dari nilai tanaman, jangan disamaratakan, menurut saya tak manusiawi," sebutnya.

Pemerintah Provinsi Riau telah membangun RS otak dan jantung dengan dana bersumber dari APBN tahun 2024 senilai Rp1,6 triliun.

"Dari Rp1,6 triliun besaran alokasi anggaran pembangunan RS Otak, untuk tahap pertama Rp250 miliar," kata Kadiskes Riau Sri Sadono Mulyanto.

Ia mengatakan untuk rencana desain detil RS akan dianggarkan lagi pada tahun berikut sesuai program pembangunan tahun jamak sedangkan target penyelesaian bangunan RS otak dan jantung hingga bisa beroperasi adalah pada tahun 2025.

Karena itu, katanya Pemerintah Pusat sudah menurunkan tim untuk melihat langsung rencana pembangunan rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan Repbulik Indonesia itu.

"Saat ini proses pelelangan perencanaan pembangunan sudah selesai, yang dimulai pada 3 Mei 2024 lalu dan sudah dilaksanakan proses pertemuan antara pemilik tender dengan peserta tender yang lulus seleksi di lokasi tersebut, oleh pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan perencanaan yang berada di Jakarta," katanya.

"Jika sudah selesai lelang perencanaan, maka dilanjutkan lelang fisik. Kalau dua proses tersebut selesai, maka akan langsung pengerjaan fisik pembangunan RS itu."

"Rencana peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pengerjaan fisik proyek RS Otak itu kemarin dirfencakan pada Oktober 2024 lalu," katanya.

Sri Sadono juga memastikan lahan yang diperuntukan pembangunan RS otak dan jantung tersebut di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dalam kondisi aman dan tidak ada tumpang tindih dalam kepemilikan lahan.

Keberadaan RS otak dan jantung itu sekaligus dalam upaya mengurangi keinginan masyarakat Riau berobat ke luar negeri seperti Melaka, Malaysia karena RS yang menangani penyakit yang sama terbatas.

Tetapi menanggapi terkenanya lahan UNRI oleh proyek pembangunan RSotak dan jantung ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN), Larshen Yunus mengkritik keras soal ganti rugi lahan seluas 2 hektar milik universitas ini.

"Proses ganti rugi sebagian lahan seluas 2 hektar belum juga menemui kejelasan, Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan RI diharapkan bijak menyikapi permasalahan tersebut, apalagi lahan yang 2 hektar itu sudah terlanjur dipenuhi tanaman oleh kegunaan praktek kerja mahasiswa."

"Kondisi tersebut harus disikapi dengan baik dan benar, serta diperkuat juga dengan aksi yang nyata, yakni di salurkannya ganti rugi lahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI," sebut Larshen Yunus yang juga sebagai Ketua DPD I KNPI Riau itu.

"Kami minta Pak Menkes lebih bijak lagi. Keluarkan saja dana ganti rugi atas lahan 2 hektar tersebut. Jangan persulit rakyat. Civitas UNRI butuh kepastian," tuturnya.

Pihaknya siap sedia menggebrak meja kerja Menkes RI. 

"Itu Kami Lakukan!!! semata-mata untuk memastikan, bahwa hak Universitas terhadap kelebihan lahan 2 hektar harus segera diberikan, ini semua juga menjadi bahagian terpenting. Kemenkes harusnya lebih bijak lagi untuk keluarkan segala hak yang dimiliki unibersitas, jangan pula plin-plan seperti saat ini," ujar Larshen Yunus. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat Jakarta Larshen Yunus berjanji segera melaporkan Menkes RI kehadapan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, agar segala sesuatu yang terkait dengan proses ganti rugi segera di selesaikan secara arif dan bijaksana. (*)