Pembatasan BBM Subsidi Akhirnya Berlaku Juga, Larshen Yunus: 'yang Dikhawatirkan akan Berdampak pada Angkutan Umum dan Daya Beli Kelas Menengah'

PEKANBARU - Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) menyoroti dampak pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jika diberlakukan pemerintah.

"Pembatasan BBM subsidi dikhawatirkan akan berdampak."

"Jika pembelian BBM subsidi (Pertalite dan solar) ini benar-benar dibatasi oleh pemerintah dikhawatirkan berdampak pada angkutan umum dan daya beli kelas menengah," kata Larshen Yunus, Ketua Umum DPP GARAPAN, Rabu.

Menurutnya, pembatasan pembelian BBM ini adalah bentuk kebodohan dan kekeliruan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM RI.

Rencana pembatasan pembelian BBM itu mulanya terungkap dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.

"Dalam beleid itu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter solar per hari per kendaraan," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau ini lagi.

Menurutnya, harga minyak dunia masih dalam kondisi stabil, namun justru perang antara Israel, Amerika Serikat dengan Iran dijadikan alasan klasik oleh beberapa pihak untuk meraup keuntungan.

Tetapi Larshen melihat imbasnya secara luas akan terjadi, pada kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter solar per hari per kendaraan. Khusus Pertalite, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Sementara untuk pembelian Pertalite dan solar dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan pribadi.

Larshen berpendapat, yang paling terdampak dari pembatasan pembelian BBM adalah angkutan umum seperti taksi online. Artinya, ada implikasi jumlah konsumen taksi online yang bisa dilayani, atau trip yang berkurang.

Selain itu, menurutnya, pembatasan pembelian BBM dilakukan pada saat konsumen kelas menengah melemah daya belinya.

"Memang ada kelas menengah yang pakai BBM subsidi, tapi ada fakta 142 juta kelas menengah Indonesia rentan. Kelas menengah sendiri turun 1 juta orang tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Mau dibilang tidak berhak BBM subsidi juga problematis, karena garis kemiskinan Indonesia terlalu rendah," kata dia.

Larshen menilai, opsi yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menertibkan kebocoran solar subsidi yang dinikmati perusahaan tambang dan sawit.

Dengan kata lain, pembatasan ketat di SPBU dimulai dengan angkutan logistik perusahaan ekstraktif.  

"Lagipula di tengah harga komoditas naik, perusahaan tambang dan sawit mendapat windfall keuntungan besar. Jangan sampai negara bocor berikan solar subsidi ke perusahaan yang labanya besar sementara konsumen rumah tangga diperketat pembeliannya," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa harus ada keadilan soal kebijakan BBM ini. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan subsidi angkutan publik dengan tarif Rp1.  

"Konsumsi BBM bisa turun efektif kalau kendaraan pribadi bergeser ke transportasi publik. Di luar Jabodetabek bisa koordinasi dengan Pemda untuk mempercepat pembangunan sarana prasarana transportasi umum," tuturnya.

Jadi Menurut Larshen, jika pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi maka yang harus disoroti adalah sistem pencatatannya harus baik dan transparan.

Menurutnya, hal ini untuk mengurangi keluhan masyarakat. Pasalnya, konsumsi BBM subsidi memang perlu dikontrol.

"Ini agar Orang kaya tidak beli BBM subsidi," ucapnya.

Tetapi sebaliknya, dia juga menilai bahwa pembatasan berlaku untuk mengurangi dampak pengaruh harga BBM non subsidi. Dengan begitu, orang kaya tidak membeli BBM bersubsidi karena harga BBM yang lebih murah. (*)