Stadion Utama akan Dijual karena Sudah Bebani Keuangan Daerah, KNPI Riau: Jangan Gara-gara Defisit jadi Kesampingkan Prinsip Good Governance'

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan jual stadion utama ke swasta yang selama ini dianggap sudah membebani keuangan daerah.

Tetapi sejumlah aktivis, seperti organisasi masyarakat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau malah mempertanyakan nasib pengelolaan aset negara kalau stadion utama yang ditetapkan menjadi ikon Ibu Kota Pekanbaru itu.

"Pemerintah Provinsi sendiri diperkirakan memiliki aset berupa Barang Milik Negara (BMN) ini (Stadion Utama) dibangun senilai Rp 1 triliun lebih.

"Strategis Pemerintah Provinsi Riau untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti nya tidak pas," kata Larshen Yunus, Ketua DPD I KNPI Riau tadi Sabtu.

Seperti sebelumnya, Gubri, Abdul Wahid mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi Riau untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memaksimalkan aset daerah, termasuk mempertimbangkan opsi penjualan Stadion Utama Riau.

Dalam keterangannya, Wahid menyatakan bahwa Stadion Utama Riau yang terletak di Kompleks Universitas Riau, hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, bahkan cenderung menjadi beban pengeluaran.

Maka itu, dirinya telah mempertimbangkan untuk menawarkan stadion tersebut kepada investor swasta.  

Wahid mengklaim, upaya menawarkan stadion ini ke pihak lain merupakan bagian dari strategi pemanfaatan aset agar tidak terus-menerus membebani keuangan daerah.

Meski belum ada pihak yang menyatakan ketertarikan, Pemprov Riau tetap membuka peluang kerja sama dalam berbagai bentuk, termasuk skema pengelolaan bersama.

"Kami sedang memikirkan aset mana saja yang bisa dimaksimalkan agar tidak jadi beban APBD. Untuk stadion utama, kami dorong bentuk kerja sama yang penting nilai asetnya tidak berkurang," lanjut Wahid.

Stadion Utama Riau sendiri merupakan salah satu fasilitas olahraga terbesar di Sumatera dengan kapasitas mencapai 43.000 penonton.

Dibangun untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012, stadion ini kini jarang digunakan dan memerlukan biaya pemeliharaan rutin yang tidak kecil.

Gubernur menegaskan, langkah utama saat ini adalah menjaga nilai dan kondisi aset agar tetap layak pakai, sembari menunggu minat investor atau pihak ketiga yang ingin bekerja sama.

"Kita jaga dulu nilainya. Jangan sampai jadi aset yang terbengkalai dan menurun nilainya," pungkas Wahid.

Pemerintah Provinsi Riau disebut juga tengah menginventarisasi aset-aset daerah lainnya untuk ditinjau kembali potensi ekonominya.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi fiskal sekaligus optimalisasi pendapatan non-pajak di tengah tantangan keterbatasan anggaran daerah.

"Saya sudah berpikir untuk menjual Stadion Utama. Beberapa sudah saya tawarkan ke investor, tapi memang belum ada yang berminat," kata Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid dalam Rapat Kerja Perangkat Daerah (RKPD), di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jumat 2 Mei 2025 kemarin.

Tetapi Larshen Yunus menilai karena sedang hadapi defisit, jangan lantas terpikir untuk jual aset daerah.

Larshen lantas mempertanyakan nasib pengelolaan aset negara (stadion Utama) yang sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Pekanbaru.

Larshen Yunus justru mengingatkan pemerintah daerah untuk membuka secara transparan daftar aset negara yang dikelola selama ini.

Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip Good Governance.

"Jangan sampai di masa transisi pengelolaan aset ini, malah nanti menguntungkan segelintir kelompok atau individu tertentu," ujarnya.

Sementara selama ini, kata dia, warga Pekanbaru secara subjek pembangunan malah mendapat manfaat.

Tetapi Larshen justru mengusulkan, jika peralihan aset dilakukan, satgas perlu melakukan mengawalan.

"Kami mendorong pembentukan Satgas Warga untuk melakukan Pengawasan Aset,” kata Larshen Yunus yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) KNPI Pusat Jakarta itu.

Menurut Larshen, sebagai subjek atas pembangunan Kota Pekanbaru, tentu penting melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya pada masa transisi semacam ini.

Dia berharap, jangn ada hal yang ditutup-tutupi malah ditutup-tutupi dan diabaikan hak warga atas kotanya.

"Wacana peralihan aset senilai triliun rupiah ini harus mendapat perhatian serius oleh warga kota."

"Sebagai warga kota, publik harus melihat secara saksama terkait hal ini."

“Jangan sampai peralihan aset ini membuat rugi warga kota. Seharusnya pembangunan kota kedepannya harus berkelanjutan, berkeadilan, dan pro rakyat, bukan pro cukong,” kata pria energik ini.

Jangan lantas hadapi defisit ingin menjual aset negara tetapi wujudkan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip Good Governance.

"Kepala daerah penting untuk melakukan langkah-langkah konkret agar krisis keuangan tidak terus berulang. Pengelolaan keuangan yang lebih disiplin bisa sebagai solusi jangka panjang," kata dia.

“Kondisi defisit ini tidak boleh terus terjadi. Kepalan daerah harus memutus siklus utang dengan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin,” sebutnya.

Jadi menurut Larshen Yunus yang juga Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) ini, yang penting komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh pihak terkait mampu keluar dari krisis dan menuju pengelolaan keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. (*)