Pemerintah Berencana Pindahkan ASN ke IKN, Relawan Prabowo Gibran: 'Tapi Tidak Semua yang Bersemangat untuk Kalimantan Timur'

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana memindahkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), tapi tidak semua ASN bersemangat dengan prospek untuk pindah ke Kalimantan Timur.

Seorang pejabat ASN mengatakan bahwa dirinya tidak begitu bersemangat dengan prospek pindah ke IKN. Dia bahkan berusaha supaya tidak dipindahkan.

Adapun rekan-rekannya sesama ASN menyikapi kemungkinan pindah ke IKN secara berbeda-beda.

“Ada yang semangat karena memang sudah terbiasa merantau, dan ada juga yang oke-oke saja ... Namun ada yang pasrah saja karena bingung juga harus bagaimana,” ujarnya.

Pemerintah mengatakan akan mengirim hampir 17.000 ASN, TNI, dan Polri untuk menempati IKN. Pemerintah juga akan menanggung keluarga mereka.

Meski demikian, pembangunan fasilitas rumah susun untuk hunian ASN belum dimulai. Padahal, tersisa enam bulan lagi sampai akhir tahun.

Relawan Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN), Larshen Yunus, meragukan pembangunan fasilitas dasar untuk menunjang hidup ASN di IKN bisa selesai.

Dia menduga pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap.

Seorang ASN di salah satu kementerian, yang meminta nama dan institusinya dirahasiakan, tidak begitu bersemangat dengan prospek pindah ke IKN.

ASN ini bahkan berusaha supaya tidak dipindahkan.

Para ASN bercerita walaupun direktorat jenderal (ditjen) tempat dia bekerja belum masuk dalam daftar prioritas, kementeriannya sudah mulai mendata nama-nama yang akan masuk kloter pertama untuk pindah ke IKN sebagai perwakilan dari masing-masing direktorat (unit Eselon II).

Dia bersyukur namanya tidak masuk dalam daftar.

“[Alasannya] simpel sebenarnya, karena orang tua agak berat kalau saya sendirian pindah ke sana,” ungkapnya.

Hal lain yang membuatnya enggan untuk pindah adalah rekan-rekannya yang sudah pernah ke IKN mengatakan kondisi wilayah itu “masih seperti hutan”.

“Cuaca juga panas dan airnya juga kurang bagus. Untuk menuju ke lokasi juga ternyata jauh. Walaupun ada tol tapi setelah keluar tol untuk menuju ke IKN jaraknya masih lumayan jauh,” tuturnya.

Pada akhir Desember 2024 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Annas menyampaikan data sementara ASN di 35 Kementerian/Lembaga yang akan dipindahkan ke IKN.

Total ada 11.274 personel ASN yang dikoordinasikan oleh Pokja ASN IKN (Kementerian PAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas) dan 5.716 personel di bawah koordinasi Pokja Hankam.

Azwar pernah mengklaim bahwa tidak ada ASN yang keberatan dipindahkan ke IKN; justru sebaliknya, terutama para ASN muda.

“Ada yang semangat karena memang sudah terbiasa merantau, dan ada juga yang oke-oke saja karena memang berasal dari Kalimantan dan oke-oke saja karena ingin dapat pengalaman di tempat baru.

“Namun ada yang pasrah saja karena bingung juga harus bagaimana, jadi mengikuti arus saja walaupun sebenarnya mungkin tidak ingin pindah,” ungkapnya.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Iswinarto Setiaji, mengatakan otorita IKN telah melakukan sosialisasi kepada humas-humas semua kementerian/lembaga pemerintahan.

BKN, kata Iswinarto, baru saja menyelesaikan tahap pertama pemetaan siapa saja ASN di Jakarta yang akan dipindahkan ke IKN. Pertimbangannya antara lain adalah usia, dan apakah pekerjaannya hanya benar-benar bisa dilakukan di IKN.

“Tapi itu menjadi kewenangan instansi. Mereka juga punya kriteria-kriteria tambahan pastinya, yang tahu kebutuhan masing-masing yang akan pindah itu kan instansi,” ungkapnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjanjikan fasilitas rumah dinas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bagi para ASN, TNI, dan Polri yang pindah ke IKN.

Tidak hanya itu, para aparatur negara juga akan diberi tunjangan, biaya pindah, dan “flexible facility arrangement” yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.

Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, dua anak, dan satu asisten rumah tangga, kata Menteri Suharso.

“Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan POLRI pindah ke IKN,” ujarnya dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya.

“Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.”

Para ASN skeptis dengan semua tawaran tersebut.

“Melihat kondisi saat ini dan progres pembangunan kayaknya masih akan lama menuju kondisi yang sesuai dengan apa yang pernah disosialisasikan seperti rumah dinas dan lain-lain,” ujarnya.

“Bicara tunjangan... kita lihat realita sekarang saja kadang negara masih kekurangan, kadang harus optimaliasi dari APBN yang ada untuk memenuhi itu. Lalu untuk memindahkan ASN beserta dengan keluarganya biaya yang dibutuhan pastinya tidak sedikit.”

Pemerintah berencana membangun rumah tapak untuk hunian para menteri di IKN, sementara untuk ASN akan disiapkan rumah susun.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengatakan pembangunan rusun kemungkinan akan dimulai pada bulan Juli.

"Sekarang lagi proses land clearing dan cut and fill," kata Alimuddin.

Alimudin menjelaskan bahwa yang akan dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN tidak cuma hunian untuk ASN tapi juga sekolah dasar, rumah sakit serta fasilitas pendukung lainnya.

Ia mengklaim pembangunan hunian bagi ribuan ASN itu akan selesai tepat waktu sebelum pemindahan. Meski dia pun mengaku tidak tahu alasan hunian ASN baru akan mulai dibangun.

"Saya pikir Kementerian PUPR sangat ahli dalam merumuskan kapan dilaksanakan (pembangunan) dan kapan selesainya. Saya pikir mereka sudah punya timeline yang sangat rigid," ujarnya.

Saat ini di lokasi IKN, kata Alimuddin, Kementerian PUPR sedang membangun gedung Istana Presiden, Sekretariat Negara, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator (Kemenko) serta rumah dinas para menteri.

"Ini yang (proyek) besar-besarnya. Untuk Istana Presiden progresnya sekitar 26 - 28 persen. Nanti beberapa infrastruktur lain akan menyusul termasuk TNI/Polri dan rumah sakit," terang dia.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (07/06), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan rumah tapak untuk menteri sudah dimulai. Adapun rusun untuk ASN masih di tahap pelelangan.

"Mudah-mudahan Juli untuk pembangunan rumah susun ASN akan segera dimulai," ungkapnya.

Sebelumnya Basuki mengatakan masa Presiden Jokowi memimpin telah menyetujui pembangunan 47 tower untuk sekitar 16.990 ASN, TNI, dan Polri.

Ditjen perumahan PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp4,2 triliun untuk pembangunan rumah tapak menteri dan rusun ASN.

Sekretaris Camat Sepaku, daerah yang masuk dalam kawasan IKN, mengonfirmasi bahwa apartemen untuk hunian ASN belum dibangun.

Sekitar dua pekan lalu, Hendro Susilo mendampingi tamu ke lokasi proyek IKN.

Menurut amatan dia, bangunan yang paling menonjol dan tampak siap digunakan yakni menara hunian pekerja konstruksi (HPK).

Menara HPK itu dalam waktu dekat akan diisi sekitar 15.000 pekerja untuk pekerjaan pembangunan proyek IKN ini.

"Kalau tower apartemen untuk hunian ASN kayanya belum ada. Progres (proyek) paling menonjol itu kalau saya perhatikan persiapan lapangan, seperti lapangan upacara, istana presiden, wakil presiden, kantor kemenko dan rumah menteri," ungkap Hendro.

Masa Presiden RI dijabat Jokowi berencana menggelar upacara peringkatan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Sepaku.

Karena itu, pekerjaan proyek IKN salah satunya mempersiapkan lapangan upacara bendara, kata Hendro.

Relawan Gabungan Prabowo Gibran (GARAPAN), menilai bahwa menyiapkan seluruh infrastruktur dasar untuk menunjang kehidupan ASN di IKN yang direncanakn dimulai tahun 2024 “akan menjadi tantangan tersendiri”.

Ia mengingatkan bahwa sebagian besar proyek infrastruktur semasa pemerintahan Jokowi tidak selesai tepat waktu.

“Dan kalau misalnya Pak Jokowi berencana melakukan upacara 17 Agustus di IKN tahun depan, itu kok berisiko tinggi. Saya tidak mau mengatakan pesimis, tapi berisiko tinggi,” kata Larshen Yunus, Ketua Umum (Ketum) GARAPAN.

IKN, Larshen menjelaskan, adalah satu-satunya pemindahan ibu kota di seluruh dunia yang melintasi pulau.

Biasanya negara yang ingin mengganti ibu kota mencari kota terdekat dan kemudian mengembangkan kota baru seperti Malaysia ketika memindahkan pusat administrasi dari Kuala Lumpur ke Putrajaya atau Australia ketika membangun ibu kota Canberra.

“Ada resource city yaitu kota besar yang yang menjadi penumpang dari ibu kota baru. Sementara di Indonesia ini lintas pulau, tidak ada kota terdekat yang mampu kecuali mungkin Balikpapan atau mungkin Samarinda, tapi itu pun juga bukan kategori mother city yang bisa memberikan suplai,” katanya.

“Jadi risiko tinggi karena pertama kalinya ada ada ibu kota yang pindah ratusan kilometer menyeberangi lautan. Tapi apakah itu mungkin saya kira sangat mungkin karena itu sudah menjadi bagian dari pertimbangan dan pilihan kebijakan nasional kita. Hanya saja segala sesuatu harus dipikirkan dengan matang.”

Larshen menduga pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap, mungkin tidak sebanyak yang direncanakan sebelumnya.

“Kalau orang Jawa bilang tim babat alas, tim pendahulu yang mungkin bayangan saya 5.000-10.000 maksimal itu yang mungkin bisa pindah ke IKN karena fasilitasnya belum ada,” kata Larshen.

Perihal ASN yang tidak mau dipindahkan, Larshen menilai itu hal yang wajar karena mereka harus meninggalkan zona nyamannya.

Namun mereka akan sulit menolak karena sudah meneken kontrak bahwa mereka siap ditempatkan di manapun di seluruh Indonesia.

Senada, Iswinarto Setiaji dari BKN mengatakan pada prinsipnya ASN harus siap ditempatkan di mana saja.

“Kalau sudah diperintahkan ya harus siap menjalankan. Kalau tidak, ada konsekuensi disiplinnya,” ujarnya.

Tetapi kembali pendapat Larshen Yunus melihat IKN ini mengapresiasi upaya pemerintah yang akhirnya bisa membuat investor asing benar-benar menanamkan modalnya di calon ibu kota baru Republik Indonesia.

Namun menurutnya, pembangunan sebuah kota seharusnya melalui tahapan yang terencana baik, bukan seperti yang sedang berlangsung saat ini.

Ia, contohnya, menyayangkan pembangunan sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan pusat perbelanjaan pada tahapan awal pembangunan IKN.

Ia, mempertanyakan untuk siapa bangunan dan fasilitas tersebut dibangun.

“Maksud saya, pembangunan kota itu harusnya ada tahapan, kenapa misalnya bangunan A dibangun, untuk siapa? Sehingga jangan sampai bangunan itu, ternyata tidak termanfaatkan dengan baik. Karena tahapan pembangunan kota harusnya pakai strategi juga. Contoh kasus groundbreaking kemarin yang saya lihat sudah ada rumah sakit Abdi Waluyo, RS Hermina, lalu masih ada dua lagi. Masalahnya dengan adanya empat rumah sakit yang dibangun dengan jarak yang sangat dekat dalam kawasan KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan) itu buat siapa? Ini jadi pertanyaan. Jangan asal main groundbreaking,” ungkapnya.

Larshen juga mempertanyakan investor asing yang berencana membangun sebuah apartemen yang lagi-lagi dibangun untuk siapa.

Menurutnya, masyarakat sekitar IKN yang mayoritas berprofesi sebagai pemilik toko kelontong dan petani kelapa sawit, bukanlah target pasaryang tepat. Sementara itu, katanya, untuk ASN (aparatur sipil negara) sendiri, hampir dipastikan akan tinggal di rumah susun yang sudah disediakan pemerintah.

Larshen mengatakan, berdasarkan pengamatannya di lapangan, pembangunan di IKN tidak terkendali.

“Dalam dua tahun terakhir saya mengamati dari nol sampai hari ini, pertumbuhannya sangat masif, akan sangat sulit kalau itu tidak segera di tata, diatur, investor masuk di tata lebih rapi, arsitektur bangunannya di tata mirip dengan KIPP, supaya pihak atau masyarakat IKN bisa merasakan perubahannya. Jadi investor harus diarahkan ke sana. Sekarang ini yang terjadi adalah kawasannya sekitarnya malah dapat dampaknya saja, misalnya debu yang tinggi, perkembangan kawasan sekitar yang masif, tapi ya semaunya yang punya tanah, bangun ya bangun sendiri, tidak ada integrasi, tidak ada yang memandu,” jelasnya.

Larshen menyarankan, persoalan tersebut harus diselesaikan pemerintah dari sekarang, sebelum menjadi makin tak terkendali.

“Kita kehilangan waktu, dua tahun ini saya lihat waktu terbuang, kenapa? Kalau fokusnya hanya di KIPP sementara daerah sekitar tidak ikut ditata, dikendalikan senafas dengan IKN begitu nanti IKN nya jadi, tahun kelima misalnya, ya daerah sekitar sudah penuh. Akan lebih susah mengendalikan, mengaturnya. Karena yang saya lihat pembangunannya tidak hanya bangunan semi, tapi bangunan permanen, yang dibangun dengan caranya sendiri,” katanya.

“Tidak ada yang memandu, istilahnya hanya mikirin duit, bagaimana itu menguntungkan. Kalau enggak nanti akan membuat menara gading baru disitu yang KIPP dengan bangganya bilang akan ada investor asing yang akan bangun mall dan lain-lain. Itu di menara gading maksudnya hanya di kawasan KIPP, bagus saja sendirian tapi kawasan sekitarnya justru tidak terdampak akibat pembangunan IKN. Kan harusnya kawasan sekitar ikut berkembang dengan standar baru yang dibuat di KIPP. Pemukimannya jadi bagus,” tambahnya.

Menurutnya, dalam pembangunan IKN masih jauh dari apa yang ditargetkan. Kebutuhan anggaran membangun IKN itu sekitar Rp450 triliunan, di mana Rp90-an triliun dari APBN, sisanya diharapkan dari swasta baik lokal maupun asing.

"Asing ini memang diharapkan bisa cukup banyak, kalau bisa 40 persen kebutuhan anggaran itu berasal dari swasta asing, tetapi kalau lihat kemarin yang groundbreaking hanya sekitar Rp1,5 triliunan, ini sangat jauh dari apa yang dibutuhkan”.

Meski begitu, ia melihat sektor-sektor investasi i asing yang masuk sejauh ini memang dibutuhkan di IKN dalam jangka panjang.

"Seharusnya, jika semua berjalan dengan baik, sektor-sektor lainnya bisa ikut tertarik untuk menanamkan modalnya dalam beberapa tahun mendatang," katanya.

Tetapi, ia tidak yakin bahwa kehadiran para investor asing tersebut bisa memicu investor-investor asing lainnya untuk ikut berinvestasi di IKN.

Menurutnya, dengan adanya peralihan kekuasaan, para investor pada umumnya bersikap wait and see.

“Ini saya lihat tidak serta merta nantinya investor asing akan banyak, karena dari awal Jokowi sudah menyampaikan antri loh investor asing yang mau masuk, tetapi sekarang sampai groundbreaking ke-8 kemarin baru tiga saja, dan itu cuma berapa persen saja dari kebutuhan investor asing yang dibutuhkan. Saya masih mempertanyakan apakah nanti investor asingnya akan berminat untuk investasi di IKN,” jelasnya. (*)